Pendidikan sejatinya merupakan hak yang wajib diperoleh dan diberikan kepada seluruh manusia. Melalui pendidikan, manusia dapat menemukan, mengekspresikan, dan mengembangkan berbagai potensi yang ada di dalam dirinya. Pendidikan pula yang kemudian dapat menjadikan seorang manusia untuk dapat merdeka dalam berpikir dan bertindak. Namun demikian, pendidikan acapkali diselewengkan dari berbagai tujuan “mulia” tersebut.

Di dalam pendidikan formal di Indonesia, ijazah merupakan tanda bahwa seseorang telah tamat belajar. Seseorang yang telah memperoleh ijazah tersebut telah menyelesaikan studinya dengan baik dan mampu melewati kualifikasi dan standar tertentu yang diberikan oleh sekolahnya. Dengan kata lain, ijazah pun seolah menjadi “nyawa” dari pendidikan.

Keberadaan ijazah di dalam dunia pendidikan rupanya memunculkan problem yang sangat kompleks. Ijazah sebagai tanda tamat belajar pun memiliki fungsi lain, yakni menjadi salah satu bentuk penilaian dan stigma atas individu di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Singkat kata, ijazah memiliki fungsi sebagai tanda kemahiran dan juga status tertentu.

Ijazah sejatinya memang merupakan tanda sah bahwa seorang individu dinilai mampu memenuhi kualifikasi dan standar keilmuan tertentu. Namun demikian, tidak semua individu dapat mencapai kualifikasi dan standar yang telah ditetapkan tersebut. Berbagai praktek kecurangan pun menjadi jalan tengah atas kegagalan mereka dalam memenuhi ekspektasi yang ada.

Salah satu tindakan yang dilakukan oleh individu untuk mendapatkan ijazah secara praktis adalah dengan memalsukannya. Dengan memalsukan ijazah, seorang individu tidak perlu bersusah payah untuk dapat memenuhi standar kelulusan tertentu untuk mendapatkan ijazah yang diinginkannya. Praktek pemalsuan ijazah ini sebenarnya bukanlah “barang baru” di dalam dunia pendidikan di Indonesia.

Investigasi terbaru dari Tirto menyatakan bahwa pemalsuan ijazah kembali marak di Indonesia. Kasus ini hadir di beberapa daerah dan dalam pelbagai bentuk.[1] Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan di sekolah formal seolah bertujuan hanya untuk mendapatkan ijazah.

Penyelewengan dalam bentuk apa pun di dalam dunia pendidikan merupakan tindakan yang tidak dianjurkan dan dibenarkan. Pemalsuan ijazah di dalam dunia pendidikan di Indonesia menjadi bukti bahwa tujuan “mulia” dari pendidikan sampai saat ini belum dapat tercapai. Orientasi atas pendidikan hanya sebatas nilai angka dan ijazah yang diterima.

Permasalahan pemalsuan ijazah ini merupakan akibat dari kompleksitas permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Pendidikan seringkali hanya dinilai dengan angka yang mudah dimanipulasi oleh berbagai pihak yang terlibat di dunia pendidian. Angka kemudian seolah menjadi patokan atas tingkat kecerdasan dan keterpelajaran seseorang.

Orientasi masyarakat atas orang terpelajar pun juga menyebabkan banyak individu mengejar ijazah dengan berbagai tindak kecurangan. Mereka kemudian beramai-ramai untuk dapat terlihat “pintar” dengan ijazah yang mereka punya di lingkungan masyarakat. Namun di balik itu semua, sebenarnya mereka melakukan berbagai penyelewengan dalam usahanya meraih ijazah tersebut.

Ketersediaan lapangan pekerjaan pun sedikit-banyak mempengaruhi orientasi pendidikan berdasarkan angka. Seringkali ditemukan bahwa ijazah menjadi tolak ukur untuk dapat mengetahui kompetensi seseorang. Ijazah dipandang sebagai syarat yang praktis di dalam penyeleksian penerimaan seorang tenaga kerja. Hal inilah yang menyebabkan kasus komersialisasi ijazah serta pemalsuan ijazah marak ditemukan, karena menjadi kebutuhan bagi pihak tertentu untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkannya.

Ijazah kemudian hanya menjadi legitimasi status seorang individu di masyarakat. Proses dan perjuangan di dalam meraih ijazah tersebut dikesampingkan, yang dilihat hanyalah kata “lulus” yang ada di dalam ijazah tersebut. Kemahiran atas suatu bidang pendidikan tertentu kemudian dimanipulasikan oleh berbagai penyelewengan di dalam usaha memperoleh ijazah tersebut.

Pendidikan pun seolah memiliki nilai ekonomi tertentu. Pendidikan seringkali dimaknai menurut kebutuhan pasar, di mana kemudian menjadi berkutat dengan kerangka untung dan rugi dalam skala ekonomi. Pendidikan yang diarahkan kepada pengayaan ekonomi kemudian juga menyebabkan pemikiran kritis dan demokratis menjadi terabaikan.

Sistem pendidikan menjadi titik penting di dalam perwujudan tujuan “mulia” dari pendidikan. Siswa sebagai output dari sekolah (pendidikan formal) harus dibekali dengan kemampuan agar dapat hidup dengan mandiri. Selain itu, siswa juga harus dipersiapkan agar dapat berkontribusi di dalam masyarakat.

Salah seorang praktisi pendidikan, Martha C. Nussbaum, mengemukakan gagasannya mengenai pendidikan untuk perkembangan manusia. Menurutnya, pendidikan harus mempromosikan perkembangan siswa. Selain itu, pendidikan harus mendorong siswa untuk tujuan pengembangan manusia yang egaliter.[2]

Sekolah sebagai salah satu tempat bagi seorang individu untuk dapat memperoleh pendidikan, harus menanamkan nilai-nilai keadilan dan kritis di dalam pembelajarannya. Siswa sebagai output dari sekolah bukan hanya dipersiapkan kepada dunia kerja, namun juga pembelajaran menjadi manusia yang humanis. Dengan pembelajaran seperti itu, lulusan sekolah akan menjad seorang individu yang manusiawi.

Pramoedya Ananta Toer di dalam romannya yang terkenal yakni Bumi Manusia pernah menuliskan bahwa, “seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran apalagi perbuatan.” Pesan dari Pramoedya tersebut harus selalu dapat mengingatkan kita bahwa seorang terpelajar harus dapat memerdekakan pikiran dan perbuatannya. Dengan begitu tujuan “mulia” pendidikan akan tercapai, di mana akan terciptalah seorang siswa terpelajar yang merdeka sekaligus humanis.   


Referensi 

[1] Teguh, I. 2018. “Mengapa Orang Indonesia Memalsukan Ijazah?”. Tirto.id, https://tirto.id/mengapa-orang-indonesia-memalsukan-ijazah-dau1 (diakses pada 2 Desember 2018).

[2] Nussbaum, Martha C. 2009. “Education for Profit, Education for Freedom”.