Begitu berbahaya dan mematikannya akibat dari intoleransi di negeri tercinta ini telah cukup meyakinkan kita betapa toleransi memainkan peran yang esensial dalam menjalankan fungsi-fungsi masyarakat yang plural dan demokratis.

Mulai pasca 1965 (bahkan mungkin jauh sebelumnya) hingga Ambon, Poso, Cikeusik, dan yang paling panas adalah proses pilkada DKI saat ini, momok yang bernama intoleransi ini benar-benar sangat menakutkan, bahkan lebih menakutkan daripada hantu-hantu buatan semacam nini thowong, jailangkung dan komunisme.

Walaupun demikian, saya cukup yakin bahwa di bawah pemerintahan saat ini, baik di pusat maupun di daerah, bangsa ini secara bertahap tengah menuju ke arah suasana toleransi yang lebih kondusif.

Mengapa kita harus bersikap lebih optimistis dan tidak melulu terpuruk di bawah bayang-bayang pesimistis “dunia sudah tua” dan “kiamat sudah dekat?”

Alasan paling utama adalah karena pemerintah saat ini tampak bekerja lebih baik dalam mengelola toleransi, khususnya dalam hal agama yang merupakan isu yang selalu paling hangat di negeri ini.

Di tingkat pusat, kita tidak lagi melihat menteri agama yang komentarnya tentang kelompok beragama tertentu terbukti mematikan ataupun mendagri yang lebih suka memecat lurah Kristen daripada memahami dan menjalankan konstitusi.

Sebaliknya, yang kita lihat sekarang adalah menteri agama yang berkomitmen membersihkan mimbar masjid dari khatib-khatib galak dan mendagri yang mengizinkan bahkan warga yang tidak beragama sekalipun untuk memiliki KTP.

Ingat bahwa ada sekelompok warga di negeri ini, misalnya komunitas Sunda Wiwitan, yang hak-hak kewarganegaraan mereka tercerabut hanya karena kolom agama dalam KTP mereka bermasalah.

Kita juga melihat hal-hal yang positif di tingkat daerah. Mulai dari seorang Bupati yang tak gentar melawan kelompok vandalistis berjubah di Purwakarta dan Walikota Bandung yang berani mengakomodasi peringatan hari raya Asyura saat spanduk-spanduk anti-Syiah tampak bertebaran di mana-mana hingga Gubernur DKI dengan sindiran fenomenalnya di Kepulauan Seribu.

Baik di pusat maupun di daerah, kita melihat perubahan yang cukup membahagiakan.

Pemerintah juga tampak sangat sadar akan peran ulama dalam pembinaan toleransi beragama di Indonesia. Hal ini terbukti dengan keakraban yang tampak begitu nyata antara pemerintah dengan dua ormas Islam yang secara sosial dan kultural paling absah di Indonesia.

Keberadaan menteri agama dengan latar belakang NU kultural yang kental dan tokoh Muhammadiyah sebagai menteri pendidikan—selain kedekatan Presiden dengan kedua ormas tersebut secara personal—adalah indikator nyata komitmen pemerintah untuk menegakkan konsep Islam yang moderat dan toleran di bumi Indonesia ini.

Sebaliknya, ulama hidroponik, yang jubah dan sorbannya begitu rimbun sementara akarnya pendek dan melayang-layang tak tentu arah, merasa tinggi mewakili semua yang hijau di negeri ini padahal akarnya sama sekali tidak menyentuh akar rumput, tampak tidak mendapat angin di masa sekarang.

Di pemerintahan terdahulu, ulama semacam itu mendapatkan nutrisi yang cukup untuk memantapkan hegemoni mereka. Wajar jika pada saat itu, asumsi kedekatan Kapolri dengan salah satu ormas Islam galak di negeri ini tidak dianggap hal yang aneh.

Sekarang, ulama semacam ini merasa begitu kosong akan dukungan pemerintah sehingga mereka akhirnya harus turun ke jalan dengan massa yang jumlahnya begitu fenomenal, walaupun hasil pilkada DKI tahap pertama, yang merupakan thesis statement dari aksi mereka, tidak sefenomenal yang mereka harapkan.

Akhir-akhir ini, massa dari ulama seperti ini lebih senang mengancam orang yang mati dengan tidak bersedia mensolatkan mereka, mungkin karena orang-orang yang hidup dan berakal sudah tidak takut lagi akan ancaman-ancaman mereka.

Pada masa lalu, ulama bermasalah tersebut tampak terlalu percaya diri. Begitu percaya dirinya mereka sehingga mereka merasa mewakili seluruh umat Islam di Indonesia, padahal di TPS tingkat kecamatan saja pengaruh mereka masih layak dipertanyakan.

Kepercayaan diri yang berlebihan sering kali sangat berbahaya. Pada tanggal 15 Maret tahun 44 SM, Julius Caesar terbunuh bukan karena tikaman Marcus Junius Brutus dan komplotannya, akan tetapi karena kepercayaan dirinya yang terlampau berlebihan, bahwa dia adalah pemimpin Bangsa Romawi terhebat yang dicintai oleh seluruh rakyatnya.

Tanggal 15 Maret kemudian menjadi tanggal sakral tidak hanya di kalangan Rakyat Romawi, tapi juga di hampir seluruh penjuru dunia.

Sejak zaman Julius Caesar hingga zaman Ryan Gosling dan George Clooney, tanggal 15 Maret atau Idus Martiae atau the Ides of March selalu menjadi simbol pengkhianatan serta kejatuhan yang disebabkan oleh kepercayaan diri yang berlebihan.

Pemerintah berkhianat. Namun yang dikhianati adalah kelompok yang memang layak untuk dikhianati. Maka jika kelompok tersebut saat ini tampak lebih sering marah-marah di televisi, Anda jangan heran. Pemerintah sadar bahwa ulama yang sebenarnya adalah ulama yang ma’ruufun fissamaa’ dan majhuulun fil televisi.

Tanggal 15 Maret juga merupakan tanggal yang penting secara khusus dalam sejarah Islam. Pada tanggal 15 Maret tahun 1564 M, Akbar yang Agung dari Kesultanan Mughal menghapuskan sistem uang keamanan model mafia yang kita kenal dengan nama jizyah.

Hingga saat ini, Sultan Jalaluddin Muhammad Akbar dianggap sebagai satu-satunya penguasa Muslim yang berhasil memimpin sebuah negara dengan tingkat toleransi yang hampir tidak terbatas. Penghapusan jizyah hanyalah satu dari banyak reformasi pluralis yang berhasil diratifikasi pada masanya.

Apa yang terjadi di India tepat 453 tahun yang lalu sekali lagi menegaskan pentingnya peran pemerintah dan kerja sama mereka dengan ulama dalam pengelolaan toleransi di suatu negara.

Aksi 212 dan efeknya yang tidak begitu signifikan telah menunjukkan kepada kita bahwa di negeri tercinta ini—meminjam istilah yang digunakan baru-baru ini oleh Trump—ada yang disebut dengan silent majority, yaitu kelompok yang anteng-anteng saja dan tidak cari musuh.

Kelompok ini adalah kelompok yang makan gak makan asal kumpul, Islam gak Islam asal rukun.

Kelompok ini adalah kelompok yang tidak mudah dikelabui oleh ulama yang berbohong dengan agama, yang tidak paham esensi kebutuhan rakyat bawah, yang beribadah tapi lupa akan esensi ibadah mereka, yang merasa begitu bangga dengan jubah kedodoran mereka, dan yang menolak untuk berbagi kebaikan dengan sesama makhluk Tuhan.

Kelompok ini mungkin tidak terlalu hafal bunyi dan arti surat Al-Maidah 51, Ali Imran 28 ataupun An-Nisaa 144, tapi sangat sedikit dari mereka yang tidak hafal semua ayat dari Surat Al-Ma’uun.