Bumi yang berperan sebagai induk bagi manusia yang melahirkan berbagai jenis tanaman, air, tanah dan segala kebermanfaatan untuk kelangsungan hidup manusia sering dibalas dengan eksploitasi yang berlebihan terhadap bumi, baik yang di permukaan maupun yang di dalam bumi.

Hal ini bukan anggapan kosong, maraknya kasus kebencanaan yang terjadi di bumi pertiwi ini menggambarkan kecongkakan manusia terhadap alam. Tinggi hati tersebut tidak terlepas dari cara pandang bahwa manusialah yang menguasai alam dengan berbagai teknlogi termutakhir yang diciptakan seakan alam yang telah rusak bisa digantikan perannya dengan teknologi tersebut.

Mengemukanya penolakan pembangunan salah satu industri semen Indonesia di Jawa Tengah pada akhir Desember 2016 lalu oleh sejumlah masyarakat dan kasus serupa lainnya yang pernah terjadi di negeri ini, membuat pemerintah daerah sampai pada tingkat nasional mesti melakukan pertimbangan mendalam untuk mengambil sebuah keputusan dalam menerima segala investasi asing yang kita kenal dengan korporasi multi nasional (MNC) atau sebutan lainnya adalah penanaman modal asing (PMA) dan segala bentuk investasi, khususnya yang merugikan bagi alam dan masyarakat sekitar.

Seringnya latar belakang peningkatan ekonomi kota, wilayah, bahkan nasional, pengurangan angka pengangguran, produksi lapangan kerja dan alasan kuantitatif ekonomi lainnya menjadi pembenaran para tokoh birokrat untuk memberikan izin beroperasi. Padahal kita tahu bersama bahwa operasi perusahan oleh money men memberikan dampak negatif terhadap alam Indonesia, bahkan sering kali semena-mena terhadap hak masyarakat kecil, para petani dan masyarakat adat yang memiliki hak atas lahan tersebut yang sudah dimanfaatkan bertahun-tahun lamanya.

Ekses lainnya yang tak kalah merugikan, yaitu rusaknya hutan dan lingkungan, memusnahkan berbagai species dari keanekaragaman hayati kebanggaan Indonesia sebagai negara mega diversity terbesar ke 2 dunia setelah Brazil.

Benar bahwa dalam pemberian izin, sering kali sudah melakukan kajian yang komprehensif terkait dengan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang termaktub dalam kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang merupakan pengejawantahan dari UU 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Akan tetapi tidak menjamin pembangunan yang dilakukan memenuhi kaidah pembangunan yang berkelanjutan. Lebih lanjut apabila kita melihat bencana alam yang terjadi pada tahun 2016 menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terdapat 713 bencana banjir, 60 bencana banjir dan longsor, dan 552 bencana tanah longsor yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Secara spasial, jumlah kejadian bencana alam yang terjadi banyak berada di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang mana tidak bisa terelakkan bahwa wilayah-wilayah tersebut merupakan wilayah primadona dalam melakukan investasi, bukan hanya karena alasan upah buruh yang murah, tetapi juga sumber daya yang terdapat di bawah tanahnya juga menjanjikan.

Kejadian di wilayah-wilayah tersebut seharusnya menjadi catatan penting bagi pemerintah di berbagai daerah di tanah air agar tidak mengejar keuntungan ekonomi semata tetapi kelestarian dan dampak bagi masyarakat kecil, petani, masyarakat adat dan lainnya juga harus dipikirkan dengan serius untuk memberikan akses, bukan saja akses secara ekonomi tetapi juga akses terhadap sumber daya alam yang telah mereka gunakan secara turun temurun.

Dari sekian banyak kasus tersebut, tidaklah salah bila disimpulkan bahwa sebagian bencana tersebut terjadi akibat dari ulah manusia sendiri yang melukai kalau tidak bisa dianggap memerkosa alam. Bencana alam yang terjadi tersebut seakan menggambarkan bahwa alam mencari posisi yang nyaman buat dirinya dan ketika itu terjadi, manusialah yang menjadi korban.

Padahal sudah satu dekade silam bahkan lebih telah digaungkan fenomena “bunuh diri ekologis” (ecological suicide) dan bunuh diri perkotaan (urbicide atau urban suicide). Dikatakan seperti itu karena tokoh-tokoh yang notabene dipercaya oleh rakyat untuk mengelola kota yang lebih baik tentunya malah yang melukai dan membunuh kotanya dengan berbagai kebijakan yang pastinya merusak keseimbangan alam-manusia-lingkungan binaan (Budihardjo, 2014).

Lebih lanjut Prof. John Rennie Short dalam bukunya yang berjudul Urban Theory, A Critical Assessment (2006) menyebutkan bahwa akibat dari kekurang pekaan para pengelola kota di negara berkembang atas masalah lingkungan, sehingga muncul apa yang diistilahkan kota-kota yang terluka (wounded citites).

Kendati banyaknya bencana yang terjadi di berbagai kota di Indonesia menipiskan harapan untuk menjadikan kota-kota sebagai kota idaman yang pro-nature, pro-jobs, pro-people dan pro-culture, akan tetapi tidak juga dijadikan alasan untuk menyerah pada keadaan karena hal tersebut bagaikan nasib yang masih bisa diubah.

Kearifan Lokal

Pendekatan ekologis turun temurun diwariskan oleh nenek moyang di negeri ini yang secara umum memahami bahwa alam sepatutnya perlu dijaga. Walaupun barangkali tidak dilandasi dengan suatu teori atau keilmuan melainkan agama, kepercayaan atau mitos. Misalnya ada suatu pandangan umum masyarakat lokal yang enggan untuk menebang pohon besar karena adanya penunggu, yakni makhluk halus. Jika ada yang berani untuk menebang, diyakini hal buruk akan terjadi pada yang menebang.

Hal yang didasarkan atas sebuah kepercayaan tersebut jika dikaji secara ilmiah memiliki kebermanfaatan secara ekologis. Sebab keberadaan pohon-pohon besar dan tua tersebut tidak hanya memberikan keteduhan, menyegarkan (mengubah CO2 menjadi O2) mengurangi panas atau temperatur udara dan menahan longsor, tetapi juga berperan dalam menjaga dan menyerap air tanah. Selain itu, di Bali misalnya, yang paling terkenal dengan suatu konsep Tri Hita Karana yang selalu mempertautkan tiga komponen, yaitu alam-manusia-Tuhan.

Poin yang ingin disampaikan adalah dengan modal kearifan masyarakat lokal mengenai menjaga lingkungan dan alam menjadi modal dasar dan selanjutnya diberikan pendidikan memadai mengenai pembangunan yang berkelanjutan yang pada akhirnya diharapkan akan timbulnya gerakan-gerakan volunter alias sukarelawan yang membentuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagaimana juga sudah berkembang hari ini di Indonesia dalam menjaga lingkungan dan alam.

Hal tersebut tidaklah mustahil, konsep tersebut berhasil diterapkan di Singapura yang mana masyarakatnya yang kritis terhadap isu lingkungan dan mengambil peran dalam mereduksi permasalahan lingkungan yang tentunya lebih efisien, efektif dan dari segi biaya lebih sedikit dibandingkan cara-cara yang dilakukan secara formal oleh pemerintah.

Sepuluh Perintah Tuhan

Secara substansi tugas pemerintah, stakeholder, dan para perencana wilayah dan kota tentu perhatiannya dicurahkan pada pembangunan berkelanjutan yang mencakup keseimbangan ekologis (environment), penyediaan lapangan kerja (employment), pemberdayaan masyarakat (empowerment), penegakan hukum (enforcement), pelibatan swasta (engagment), kenyamanan warga (enjoyment), etika pembangunan (ethics of development), keadilan (equity), konservasi energi dan estetika lingkungan.

Kesepuluh poin tersebut secara guyon disebut “Sepuluh Perintah Tuhan” oleh Prof. Eko Budihardjo dalam bukunya yang berjudul Reformasi Perkotaan (2014).

Kesepuluh poin tersebut bisa dijadikan sebagai koridor dalam melakukan pembangunan yang berkelanjutan yang nantinya sumberdaya alam dan segala potensi di bumi yang ada hari ini bisa dimanfaatkan lagi oleh generasi-generasi berikutnya yang akan datang. Selain itu undang-undang penataan ruang juga perlu dijalankan tanpa kompromi serta ditegaskan kepada siapa yang melanggarnya, menguatkan peran masyarakat dalam berpartisipasi dalam menentukan wajah kota dan menjaga lingkungannya.

Sehingga diharapkan keluarannya ke depan bisa mengubah kota dan wilayah menjadi lebih manusiawi yang seimbang antara alam-manusia-lingkungan binaan, menciptakan masyarakat yang berwawasan ekologi, yaitu masyarakat yang peduli terhadap sinar matahari, udara, air tanah, tumbuh-tumbuhan hijau dan karunia alam lainnya yang dilahirkan oleh ibu bumi.

Sebuah masyarakat yang mengendalikan konsumsi sumber-sumber alam dan energi secara massal dan berusaha mendaur ulang menggunakan sumber-sumber alam secara efektif; sebuah masyarakat yang berusaha keras kembali ke alam dengan membuang sampah yang telah di olah atau di daur ulang untuk memperkecil beban lingkungan; dan masyarakat yang mampu menjaga alamnya dari tangan-tangan kapitalis yang merusak alam.