“Berikan padaku hakim dan jaksa yang baik, maka dengan hukum yang buruk saya bisa mendatangkan keadilan (Satjipto Rahradjo : 2007)”

Begitulah sebuah pandangan penyelesaian masalah hukum yang terbelenggu oleh hukum positif. Jika premis diatas dimunculkan kata postif  dengan adanya penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, dan Advokat) yang baik dan juga hukum. maka dengan hasil yang dimunculkan dari premis tersebut  adalah sebuah kebahagian dan keadilan bagi warga negara.

Sebelum adanya penegak hukum yang baik, tentu adanya pembangunan budaya hukum bagi warga negara Indonesia. Dalam pembangunan hukum tentu tidak bisa dilakukan seperti membalikkan telapak tangan semata. Dalam pembangunan budaya hukum yang diperlukan dalam sebuah negara yang besar ini adalah human capital dan social capital.

Pentingnya  bahwa bangsa ini memerlukan human capital  dan social capital dilihat dari banyaknya penegak hukum yang bermasalah dengan hukum sendiri. Serta masih tingginya criminalitas di Indonesia. Kasus yang paling terakhir dengan permasalahan tersebut adalah OTT KPK terhadap hakim Mahkamah Konstitusi. 

Walaupun negara Indonesia memakai asas geen straf zonder schuld  (tiada pidana tanpa kesalahan). Akan tetapi publik terus berkata bahwa sesorang yang sudah bermasalah dengan penegak hukum sudah langsung bersalah. Padahal dalam pembuktikan kesalahan tentu pengadilan harus mencari judex facti (bukti, dan fakta) sebelum memutuskan. Dari sisi ini kita bisa menilai masih rendahnya budaya hukum dalam memahami hukum positif  dan begitupula pentinganya human capital dan social capital.

Human capital dari pendidikan.

Kita mungkin masih berada di tataran keambiguan dalam mencari cara supaya Human capital itu terbentuk di bangsa ini. Salah satu cara untuk mendapatkan human capital menurut penulis terdapat pada pendidikan. Karena Pada era sekarang, pendidikan formal sudah bisa dikategorikan sebagai kebutuhan utama. Dengan meningkatkan mutu pendidikan Indonesia dan memudahkan akses (biaya, dan informasi) agar pendidikan itu bisa membuat sebuah perubahan.

Dalam peningkatan mutu pendidikan, negara harus berfikir keras bagaimana hasil pendidikan ini tidak lagi seperti kelaziman. Pendidikan yang dimaksudkan tidak hanya bagi calon penegak hukum, akan tetapi keseluruhan bidang keilmuan. Sembari memberikan asupan ilmu pokok pada di tingkat dasar dan menengah. Seharusnya negara membuatkan sebuah metode untuk memberikan pemahaman hukum dalam dalam setiap jenjang dan bidang ilmu. Pentingnya pemahaman hukum dikarenakan Indonesia menurut konstitusi adalah negara hukum.

Pemahaman hukum yang sudah dialirkan disetiap jenjang pendidikan akan berimbas ke human capital dari calon penegak hukum. walaupun pada saat ini penegakan hukum oleh penegak hukum selalu terbelenggu oleh hukum positif. seperti contoh kasus nenek asyani yang berusia 63 tahun mencuri dua batang pohon jati divonis 1 tahun 3 bulan dan denda 500 juta. 

Dilihat dari hukum positif, putusan hakim tersebut menang tidak bertentangan sama sekali. Tapi jika kita tinjau dari prikemanusian, putusan tersebut sangat berlebihan karena bertentangan dengan nurani. Disisi lain dari psikologi tidak mungkin lagi seorang nenek menjalankan pidana seperti itu. Ini tidak lain negara kita terlalu berhamba kepada mazhab positivisme.

Dari kasus diatas diperlukan sebuah terobosan hukum dan pentingnya human capital. Setelah berjalannya proses human capital dan adanya terobosan hukum yang tidak membatasi penegak hukum. maka akan sampailah kepada apa yang di katakan oleh Prof Tjhip bahwa hati nurani tidak dapat diajak kompromi oleh apapun. Sedangkan peraturan-peraturan akan menjadi nomor dua sebagai penunjang dari putusan hati nurani.

Membingkai Social capital

Membingkai ini tidak bisa dilakukan dengan program abal-abalan saja. Di Indonesia mungkin hanya sebagian kecil yang memiliki human capital . untuk membingkai menjadi social capital  yang pada akhirnya terciptanya sebuah kebahagian dan keadilan. Dalam mencapai social capital tentu proses pada pendidikan terus digenjot dengan mengarahkan tujuan bersama dalam bernegara sebagaimana yang telah tertulis pada UUD 1945.

Pada saat ini mungkin negara kita sedang terjebak dalam sebuah anomali. Dimana negara Indonesia dianggap  yang bermoral, nasionalis, dan menjunjung nilai kemanusian tapi dalam keseharian berbanding terbalik. 

Pada sisi lainnya, Indonesia juga telah mendeklerasikan sebagai negara hukum di dalam konstitusi. Berarti setiap tindakan (pribadi, komunitas, dan negara) diatur dengan namanya hukum. Akan tetapi budaya hukum masih jauh dari panggang dari api.

Dalam membingkai inilah diperlukan sebuah gebrakan sosial. Seperti halnya dalam pendidikan telah memasukan asupan pemahaman hukum agar melek dengan hukum. Tentu keluaran dari bidang pendidikan menghasilkan warga negara yang taat dengan hukum. 

Dari sisi pentingnya hukum itu ialah hukum tidak hanya pada satu cabang, tapi hukum itu masuk keseluruh sendi-sendi kehidupan. Dari tingkat pemahaman dan menjalankan inilah terbingkainya social capital untuk mengembalikan negara ini dari keterpurukan.

Budaya hukum di Indonesia menjadi dampak yang ditimbulkan dari pembingkaian social capital. Dalam prosesnya, sebelum terbentuk sebagai budaya hukum tersebut. Pemahaman yang diberikan didalam bidang pendidikan akan menjadi pedoman dan kebiasaan dalam keseharian. 

Serta kebiasaan yang telah kolektif akan menjadi sebuah bentuk budaya baru. Sehingga pada akhirnya negara Indonesia akan mengandalkan nurani dan rasionalitas dalam bernegara dan penegakan hukum.