Hukum pidana merupakan hukum yang mempunyai sifat khusus dibanding bidang hukum yang lain. Hukum pidana memiliki sanksi yang mengakibatkan nestapa dan penderitaan serta dapat dipaksakan pemberlakuanya. 

Di dalam Pasal 10 KUHP, disebutkan mengenai jenis-jenis sanksi pidana. Bahwa sanksi pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. 

Pidana pokok sendiri terdiri atas pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. Di samping itu, ada juga pidana tambahan yang terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, serta pengumuman putusan hakim.

Melihat realitas sanski pidana tersebut, maka di kalangan para sarjana hukum atau orang yang setidaknya belajar hukum, hukum pidana itu merupakan ultimum remedium. Maksud dari istilah tersebut adalah hukum pidana itu merupakan senjata/obat terakhir dalam penegakan hukum. 

Istilah tersebut memiliki makna bahwa apabila suatu perkara dapat diselesaikan dengan jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, sanksi administratif), maka hendaklah jalur tersebut dilalui terlebih dahulu.

Namun, tampaknya perkembangan saat ini, masyarakat Indonesia cenderung menggunakan hukum pidana sebagai senjata utama untuk menggebuk orang yang dianggap lawan atau musuhnya. Realitas tersebut dapat kita dapati dalam pemberitaan-pemberitaan di media. 

Di samping itu, menjelang dilaksanakanya pilpres April mendatang, para pendukung/simpatisan kedua calon presiden dan wakil presiden saling lapor-melaporkan. Realitas tersebut sejatinya bukan merupakan contoh yang baik bagi perkembangan demokrasi.

Bukan hanya itu saja, kecenderungan untuk menggunakan hukum pidana sebagai senjata untuk memberi pelajaran kepada seseorang yang dianggap musuhnya juga menjangkiti para artis ibu kota. 

Sering kita mendengar artis A melaporkan artis B karena diduga telah melakukakan pencemaran nama baik. Artis yang pada dasarnya merupakan public figure seharusnya mampu memberikan contoh yang baik kepada penggemarnya dan masyarakat pada umumnya.

Namun, terlepas dari realitas tersebut di atas, penulis juga tidak menafikan bahwa ada peluang yang diberikan oleh undang-undang untuk menggunakan pidana sebagai senjata utama untuk menggebuk seseorang yang tidak disukai. Hal ini tidak terlepas dari begitu banyaknya perturan perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana. 

Hal tersebut dapat kita temui, mulai dari level undang-undang sampai kepada peraturan yang paling rendah levelnya, yaitu peraturan daerah. Jika dilihat secara menyeluruh, maka peran pembuat undang-undang pun tidak dapat dihindarkan. 

Pembuat undang-undang tampaknya mendapat kepuasan tersendiri, apabila memasukkan sanksi pidana ke dalam peraturan perundang-undangan yang dibuatnya.

Padahal, jika dicermati secara komprehensif, tidak seharusnya semua perkara diselesaikan dengan menggunakan sanksi pidana. Bahkan, ada kalanya sanksi pidana yang diberikan tidak efektif dan tidak menimbulkan efek jera. 

Sebagai contoh, bagi seseorang yang tidak membayar kewajiban pajaknya atau melakukan penggelapan pajak, seharusnya tidak langsung divonis dengan menggunakan sanksi pidana. Orang tersebut dapat dikenakan sanksi administratif, dengan ketentuan ia harus membayar dua kali lipat dari pajak yang tidak ia bayarkan sebelumnya.

Selain itu, pidana penjara merupakan sanksi yang paling sering dijatuhkan kepada terpidana. Dalam hal ini hakim tidak dapat disalahkan secara penuh, sebab hakim sendiri memutuskan suatu perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memang terdapat ancaman pidana di dalamnya. 

Namun, yang kemudian menjadi persoalan adalah kapasitas Lapas tidak mencukupi untuk menampung narapidana yang terus berdatangan.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari liputan CNN Indonesia, jumlah narapidana Indonesia adalah urutan kedua tertinggi di Asia Tenggara setelah Filipina. Selain itu, per oktober 2016, jumlah narapidana di Indonesia mencapai 197.339 jiwa dan menempati urutan 10 terbanyak di dunia.

Lapas kelas 2A Banjarmasin Kalimantan Selatan merupakan Lapas terpadat kedua dari seluruh Indonesia. Lapas tersebut mengalami overcapacity/kelebihan penghuni mencapai 650%. Dengan keadaan tersebut, sudah dapat dipastikan bahwa narapidana hidup di bawah standar kelayakan.

Untuk itulah kemudian diperlukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sebagaimana yang penulis singgung di atas, tidak semestinya semua perkara dihukum dengan pidana penjara. Sebagai contoh misalnya narapidana kasus narkotika.

Menurut Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, bagi terpidana kasus pengguna narkotika, tidak seharusnya dihukum dengan pidana penjara, namun akan lebih baik jika pengguna tersebut direhabilitasi. 

Pendapat tersebut bukan tanpa alasan yang matang. Sebagian besar penghuni Lapas saat ini adalah terpidana kasus narkotika, baik pengguna maupun pengedar. Untuk itu, dengan merehabilitasi pengguna narkotika, diharapkan dapat mengurangi jumlah penghuni Lapas.

Di samping itu, aparat penegak hukum juga harus bijak dalam menangani suatu perkara. Penegak hukum semestinya mengarahkan untuk menggunakan alternatif peyelesaian yang lain terlebih dahulu sebelum kemudian menggunakan pidana sebagai senjata terakhir.

Selain itu, tampaknya para pembuat peraturan perundang-undangan harus melirik kepada ketentuan hukuman yang terdapat dalam hukum Islam. Sudah puluhan tahun kita menggunakan sanksi pidana sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 10 KUHP, akan tetapi jumlah kejahatan tidak mengalami penurunan yang signifikan.

Dalam persepsi kebanyakan masyarakat Indonesia, apabila seseorang melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, maka menurut ketentuan hukum Islam orang tersubut wajib juga untuk dihukum mati. 

Namun, pada kenyataanya tidak seperti itu. Hukum Islam tidak langsung secara serta-merta menyuruh untuk membunuh pelaku tersebut, tetapi terlebih dahulu menanyakan kepada pihak keluarga, apakah mau memaafkan pelaku atau tidak.

Jika pihak keluarga mau memaafkan, maka pelaku tersebut tidak mendapat hukuman mati atau dalam bahasa syariatnya disebut qisas. Jika dikaitkan dengan hukum pidana sebagai ultimum remedium, maka mekanisme hukuman yang terdapat dalam hukum Islam tampaknya lebih sesuai dibanding dengan hukum positif kita saat ini.

Selain itu semua, budaya hukum masyarakat Indonesia juga harus diarahkan kepada sikap yang lebih mengedepankan kekeluargaan, saling memaafkan, dan tidak memanfaatkan hukum pidana sebagai sarana untuk menggebuk orang yang tidak disukai.