Seperti yang telah kita ketahui bahwa Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa, yang memiliki beragam suku dan agama, di mana tiap suku masyarakatnya memiliki hak dalam ber agama, dari kondisi tersebut sikap-sikap bersosialisasi antar umat ber agama memiliki peran, agar terciptanya toleransi ber agama, dengan munculnya di berbagai media informasi yang berbasiskan sosial media sekarang ini, masyarakat sangat mudah dan rentan terjadinya perselisihan, di karenakan adanya perbedaan pemahaman dan keyakinan, yang pada umumnya di pengaruhi oleh isu-isu yang mengarah pada tindakan provokatif dan SARA, karena tidak sedikit konflik yang terjadi di media sosial di akibatkan oleh adanya perbedaan pemahaman. Dengan semakin maraknya pemberitaan yang menampilkan penyebaran ujaran kebencian, karena dengan adanya perbedaan pemahaman dapt menimbulkan ke salah fahaman di dalam masyarakat menerima informasi yang di beritakan media, terutama media sosial yang di era sekarang ini mudah sekali di akses oleh setiap kalangan.

Dengan banyaknya pemberitaan ujaran kebencian di media sosial yang terkadang memiliki unsur diskriminatif kepada salah satu kelompok agama yang berbeda keyakinan maupun pemahaman, sering kali hal tersebut menimbulkan rasa tidak nyaman dan membuat keadaan kurang kondusif yang mengakibatkan kesenjangan dalam bersosialisasi kepada sesama kelompok agama maupun kelompok tertentu, yang saling merasa benar pada kelompoknya masing-masing dan menganggap kelompok lain kelompok yang salah. Jadi dalam hal ini perlunya pengawasan yang ketat yang bersifat netral, dan media sosial sebagai penyedia layanan yang menayangkan informasi seharusnya lebih menekankan untuk menampilkan pemberitaan yang memiliki kualitas yang tersaring, yang tidak mengandung unsur provokatif dan SARA, dan tidak menyajikan pemberitaan yang berlawanan dengan fakta (hoak). Sering kali penyebaran ujaran kebencian yang tersebar di media sosial menimbulkan pro dan kontra, karena banyaknya fihak yang mengambil keuntungan dalam memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, sehingga mengakibatkan perpecahan dan sikap intoleransi dalam ber agama yang memiliki visi yang sama maupun berbeda dalam keyakinan maupun pemahaman.

Lemahnya hukum yang mengatur tentang ujaran kebencian melalui media publikasi, terutama pada hukum di media sosial, hal ini memiliki dampak negatif, yang berpotensi semakin maraknya ujaran kebencian di media sosial, karena lemahnya hukum dan kurangnya pengawasan dari fihak terkait, sehingga penggunaan sarana media akan merasa memiliki kebebasan dalam menyampaikan tindakan emosional untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu, yang mengarah pada penyebaran ujaran kebencian yang berpotensi munculnya konflik dan perpecahan. Hal ini perlu pengawasan ekstra dan tindakan tegas, dalam menindak pelaku ujaran kebencian yang menjurus pada ujaran kebencian yang bersifat Provokatif dan SARA, agar tidak menimbulkan konflik yang semakin meluas, karena hal tersebut dapat memperkuat sikap intoleransi antar umat ber agama dan bukan memperkuat sikap toleransi. Dengan menempatkan Indonesia sebagai Negara yang mayoritas muslim, yang seharusnya menjadikan Indonesia yang lebih bermartabat dalam mengimplementasikan sikap toleransi antar umat ber agama, baik pada sesama kelompok agama maupun kepada yang berbeda keyakinan dan pemahaman.

Pemicu dan Isu-Isu "Provokatif dan SARA".

Berkembangnya sikap intoleransi di media sosial, bisa di sebabkan karena kurangnya wawasan dalam menyaring dan menerima informasi yang bersifat keagamaan baik yang di tujukan antar sesama maupun kelompok agama tertentu, hal tersebut juga akan memberikan dampak kesenjangan di media, karena dalam penyampaiannya sering kali di anggap diskriminatif dan menyudutkan salah satu kelompok tertentu, hal itu akan memicu bertambahnya kasus ujaran kebencian, dan sikap tersebut mudah sekali di susupi oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab yang mempunyai suatu kepentingan. Kalau sudah seperti itu, penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial akan memberikan dampak yang semakin luas, yang dapat menimbulkan konflik dan perselisihan antar kelompok agama tertentu, karena menganggap kelompoknya merasa benar, dan kelompok yang lainnya kelompok yang pantas di salahkan, atau pun sebaliknya, sehingga tidak adanya titik temu dalam menentukan kelompok yang benar dan kelompok yang salah. Sikap-sikap seperti ini lah yang perlu di tangani secara intensif, dan perlu adanya tindakan tegas yang mengacu pada hukum yang bersifat netral, untuk mencegah dan mengurangi kasus ujaran kebencian yang semakin meluas sampai ke tingkat nasional, karena penyebaran ujaran kebencian di media sosial sangat rentan kaitannya pada hubungan antar umat ber agama dan keutuhan bangsa.

Meletakkan media sosial sebagai objek penyampaian berita dan informasi, memang di perlukan, tapi, kapasitas yang di sampaikan seharusnya tersaring, sehingga dalam penyampaiannya tidak memiliki ruang untuk pemilik kepentingan yang memicu tindakan yang bersifat memecah belah salah satu kelompok dalam hubungan antar umat ber agama. Pemerintah dan Kepolisian dalam hal ini sebagai fihak yang terkait, yang memiliki andil dalam melayangkan Peraturan Undang-Undang, dalam penanganan hukum yang mengatur hak media dan pelaku ujaran kebencian, agar media dapat mengarah pada pemberitaan yang memiliki kapasitas informasi yang berwawasan. Dengan begitu kasus ujaran kebencian yang mengatasnamakan agam tertentu dapat terbendung dengan adanya ketegasan hukum yang mengatur, untuk pelaku ujaran kebencian harus di tindak, oleh sabab itu peran Badan Cyber Nasional (BCN), dan Kepolisian (Cyber Crime), memiliki peran utama dalam melakukan tindakan tegas kepada pelaku penyebar ujaran kebencian, apabila kasus ujaran kebencian tidak dapat tertangani, di kawatirkan hal tersebut akan meluas menjadi konflik yang memiliki argumen-argumen tidak berdasar hukum yang kuat, penanganan yang cepat dalam menindak pelaku ujaran kebencian sejak dini, akan memperkecil ruang munculnya pelaku ujaran kebencian lainnya, di media sosial.

Hukum dan Media Sebagai Pemersatu, Bukan Sebagai Pemecah NKRI.

Berdasarkan fakta yang terjadi di Indonesia, munculnya informasi dan berita-berita yang berlawanan dengan fakta (hoak) yang beredar di media sosial, biasanya lebih sering muncul menjelang pesta Demokrasi di Negara Indonesia, baik skala daerah maupun nasional. Dalam hal ini, bisa di antisipasi berpotensi adanya fihak yang berkepentingan yang memiliki unsur politik dan menjurus pada provokatif dan SARA, yang terkadang mengatasnamakan kelompok agama tertentu, jika ini tidak ada peringatan khusu yang mengatur, di kawatirkan dapat memecah belah kelompok tertentu. Jika di dasarkan oleh keyakinan dari sebagian umat ber agama, yang apabila mendapatkan informasi dengan ukuran melewati batas yang mendekati sikap kebencian dan pelecehan pada kelompok agama tertentu, hal ini harus lebih ekstra pengawasan dan di waspadai, karena berpotensi menimbulkan konflik dan meluasnya ujaran kebencian yang berdampak pada keutuhan bangsa. Dengan munculnya surat edaran terkait ujaran kebencian yang di keluarkan fihak Kepolisian Republik Indonesia, selayaknya menjadi peringatan (warning) bagi sebagian masyarakat pengguna layanan media sosial, dalam menyampaikan pemberitaan yang bersifat provokatif dan SARA, dan pemanfaatan media sosial yang tidak mengindahkan peringatan dan hukum di media, harus di tindak tegas. Dengan begitu hukum dan media akan berjalan sebagai alat pemersatu bangsa, yang dapat mengurai penyebaran ujaran kebencian dan radikalisme dalm ber agama di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)