Tidak sedikit persepsi kita terhadap hukum lebih diarahkan kepada aturan sebagai pencitraan dan penegakan hukum sebagai arena diskriminatif. Sikap akan persepsi ini ditunjukkan dengan gagasan sikap menolak omnibus law, menolak RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila), dan masih banyak lagi contoh lainnya. 

Tidak sedikit pula orang berpandangan bahwa hukum harus dihargai. Inilah realitas, ketika fakta menguji makna dan ketika makna menagih fakta.

Hipotesis masyarakat terhadap hukum adalah kewajaran. Masyarakat mengukur baik-buruknya suatu hukum itu melalui kewajaran. Apakah wajar koruptor yang merugikan uang negara sampai miliaran rupiah hanya dihukum 3 tahun penjara? Sedangkan orang yang mencuri ayam harus dihukum 4 tahun penjara? 

Searah dengan hal ini bahwa supremasi hukum hanya dimungkinkan bila sumber-sumber keberlakuan dan penerapan sanksi-sanksinya dikembangkan secara rasional. Kesamaan persepsi masyarakat dan hukum kodrat terhadap hukum positif (hukum yang berlaku sekarang) adalah hukum yang wajar dan rasional. Hukum yang tidak wajar dan tidak rasional bukanlah hukum.

Rasionalitas mendapat daya kekuatannya dari akal budi. Rasionalitas tanpa akal budi yang terjadi adalah menjalankan sesuatu dengan cukup logis tetapi tidak mengandung unsur etis. 

Unsur etis itu diperlukan karena realita tidak hanya berisi soal benar-salah, baik-buruk, tetapi juga tepat-tidak tepat. Bila hukum itu banyak mengatur soal benar-salahnya aturan hukum maka etika melengkapinya dengan dimensi baik-buruk dan tepat-tidak tepat. Etika mengoreksi sekaligus melengkapi bagian rumpang dari hukum.

Dapat kita beri contoh saat Hitler membunuh berjuta-juta warga Yahudi atas nama hukum hal itu benar secara hukum tetapi tidak sama sekali dibenarkan menurut etik. 

Ketika Immanuel Kant menyatakan hukum itu bergerak dalam dimensi das sollen (yang seharusnya), ternyata hukum sendiri belum cukup melengkapi dimensi “yang seharusnya” itu tanpa etika. Contoh Hitler tadi ternyata membuktikan bahwa hukum memerlukan sisi kepantasan tidak hanya benar menurut aturan maupun yang menentukan wewenang atas hukum tetapi juga benar menurut akal budi yang di dalamnya terdapat unsur etis.

Tetapi perlu kita ingat bahwa etika belum lengkap bila tidak disertai moralitas. Dalam mengaktifkan akal budi dibutuhkan sisi moralitas (tindakan). Jika etik itu didasarkan pada pertimbangan yang pantas, maka dalam aktualisasinya dibutuhkan moralitas. Jadi antara etik dan moral menjadi satu, antara penilaian dan tindakan tidak terpisahkan. 

Terlalu banyak kita melihat orang yang hanya bisa menilai tanpa bisa melakukan, itulah analog bila etik tanpa moralitas. Singkatnya, etika itu prinsip prinsip moral dan moralitas itu aktualisasi dari prinsip-prinsip etis.

Hukum yang wajar dan rasional itu berporos pada etik dan moral yang tampil dalam beberapa hal, (i) hukum tidak digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, (ii) aturan satu dengan aturan lain tidak saling tumpang tindih, (iii) penerapan aturan hukum yang proporsional, serta (iv) hukum yang dinamis dan tidak kaku.

Pertama, hukum tidak digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Hukum bukan proyeksi kebenaran tunggal individu, bukan pula klaim kepentingan kelompok, akan tetapi hukum adalah tubuh dari kehendak umum. Begitu tangan kita yang luka, maka bagian tubuh yang lain memberi respon dan juga upaya untuk menyembuhkan tangan yang luka tersebut dan demikian juga hukum akan memberi respons dan upaya ketika melihat adanya ketidakadilan.

Hukum hanya berjalan selaras dengan individu dan kelompok yang menjalankan kewajibannya dan menjaga hak orang lain. Ini berarti ketika individu yang satu mempunyai hak milik yang diperolehnya tidak dengan melawan hukum maka dengan sendirinya hak milik itu memberi pembatasan kepada orang lain dalam hal menikmati dan penggunaanya. Maka tidak diperkenankan seseorang dengan seenaknya menggunakan hak milik orang lain.

Kita bisa bayangkan bila hukum dikendalikan oleh individu atau kelompok, maka yang terjadi sistem pemerintahan dijalankan dengan cara otoriter sesuai dengan kemauan individu maupun kelompok secara oligarki. Banyak hak orang yang dilanggar, dilukai bahkan dimusnahkan. 

Jadi tidak berlaku apa itu hak milik yang menjadi salah satu objek suci di dalam hukum. Padahal ketika kita tidak mampu membedakan mana milik saya dan mana milik orang lain, maka kita sudah kacau secara moral.

Jadi dalam menjalankan hukum sebagai tubuh kehendak umum, maka akal budi kita harus diarahkan untuk kepentingan umum. Layaknya semut kendati terkadang ia bekerja sendiri-sendiri tetapi hasilnya tetap berguna bagi kebersamaan. Di sini individu diperintahkan untuk melakukan kewajiban dan menghargai hak orang lain supaya hasilnya tetap berguna bagi sesama.

Kedua, aturan satu dengan aturan yang lain tidak saling tumpang tindih. Prinsip kepastian hukum paling tidak memberi peringatan yang sama bahwa “aturan tidak boleh saling tumpang tindih.” Karena bila aturan yang satu dengan yang lainnya tumpang tindih akan menimbulkan 2 hal yaitu (i) kebingungan yang dialami oleh penegak hukum dalam penegakan hukum, (ii) orang akan kehilangan orientasi terhadap hukum.

Kebingungan yang dialami penegak hukum dalam penegakan hukum ini beralasan karena mereka bingung mana aturan yang harus digunakan ketika berhadapan dengan suatu kasus karena aturan A dan aturan B bertentangan. Misalnya saja UU OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang memberi wewenang penyidikan dan juga PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) diberi pula kewenangan penyidikan. 

Anehnya, kedua institusi ini bergerak untuk menindak dalam bidang perbankan. Pertanyaannya ketika menindak dalam bidang yang sama maka institusi manakah yang mempunyai wewenang dan berhak menindak bila ada kasus dalam bidang perbankan? Ini tumpang tindih kewenangan yang potensil membuat ketidakpastian dalam penegakannya.

Terdapat juga contoh lain yang sedikit berbeda karena dalam satu Pasal yang sama terdapat ketentuan yang kontradiktif. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pada Pasal 92 ayat (1) sebagai berikut:

“Orang perseorangan yang dengan sengaja: a) Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf b;dan/atau b) membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebu di kkawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaiana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf a, dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juga rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”.

Perhatikan frasa “dengan sengaja” itu merujuk pada bentuk kesalahan berupa kesengajaan. Syarat dari kesengajaan adalah wetten en willen atau mengetahui dan menghendaki. 

Namun di Pasal yang sama terdapat frasa “patut diduga” yang merujuk pada bentuk kesalahan berupa kealpaan. Padahal antara kesengajaan dengan kealpaan bobot ancaman pidananya seharusnya lebih berat kesengajaan tetapi dalam Pasal ini (a quo) justru ancaman hukumannya disamakan. Dalam pasal yang sama sudah terjadi tumpang tindih.

Berdasarkan Pasal tersebut penegak hukum akan mengalami kebingungan dalam menjatuhkan hukuman karena baik kesengajaan dan kealpaan mempunyai bobot hukuman yang sama. Jadi masyarakat dibiasakan untuk mengalami kebingungan terhadap aturan-aturan yang demikian akibatnya lambat laun masyarakat kehilangan orientasinya terhadap aturan-aturan hukum.

Ketiga, penerapan aturan hukum yang proporsional. Banyak kasus yang diputus tidak berdasarkan pengalaman riil terdakwa yang sedang dalam keadaan tertekan secara batin. Bila ada seorang ibu rumah tangga yang setiap harinya harus tertekan masalah ekonomi yang serius dan belum lagi setiap harinya suaminya minta uang untuk mabuk-mabukan dan judi dan setiap pulang ke rumah si ibu ini dianiaya oleh suaminya. 

Akibat dari itu si ibu melampiaskan kekesalan dan kemarahannya kepada si anak dengan memukulnya hingga sekarat. Setelah diputus perkaranya si ibu terbukti melakukan penganiayaan berat sehingga diputus oleh hakim 8 tahun penjara.

Pada contoh di atas tentu sepintas terasa adil bagi si ibu dihukum 8 tahun penjara tetapi ada hal yang harus diperhatikan di sini. Kondisi psikologis si ibu bukanlah hal yang serta merta harus dikesampingkan, karena siapa yang betah hidup dalam kondisi ekonomi yang merosot dan hampir setiap hari dianiaya oleh suaminya sendiri? Maka harus ada semacam penyelaman oleh hakim terhadap kehidupan terdakwa (si ibu).

Penyelaman hakim terhadap kehidupan terdakwa (si ibu) dilandaskan pada proposisi “hukum pada dasarnya mengatur hal-hal yang umum bukan kasus-kasus yang khusus”. 

Pada tataran proposisi inilah hakim menggunakan kebijaksanaannya agar mampu melihat kasus khusus (kasus yang berat) karena secara hukum kasus tersebut jelas merupakan penganiayaan berat tetapi sebab terjadinya harus juga diperhitungkan dalam putusannya karena kondisi yang terdakwa alami bukan karena keinginannya sendiri tetapi karena keadaan dan perlakuan suaminya terhadapnya.

Implikasinya ketika hakim menggunakan kebijaksanaannya akan mempertimbangkan dengan proporsional sehingga putusan yang diberikan tidak seberat ancaman maksimal dalam Pasal penganiayaan berat serta diberikan pelayanan khusus untuk mengembalikan kondisi psikologis terdakwa seperti sediakala.

Keempat, hukum yang dinamis dan tidak kaku. Hukum dalam arti aturan-aturan merupakan produk politik yang akan diberlakukan untuk beberapa tahun ke depan. DPR pada pembahasan aturan-aturan sebelum diundangkan sudah tentu ada kompromi kepentingan, perdebatan ideologi, serta tukar tambah kepentingan. 

Maka sangat mungkin aturan-aturan yang dihasilkan terdapat kontadiksi, sesat pikir, kerancuan, multi tafsir, dan dominasi. Dalam keadaan yang demikian dibutuhkan hidup baik dan intergitas sebagai modal dalam menghadapi hal-hal itu.

Kita bayangkan bagaimana bila aturan-aturan hukum yang di dalamnya terdapat ketidakadilan, kontradiksi, sesat pikir, kerancuan serta multitafsir itu dijalankan oleh penegak hukum? Bukankah justru akan menimbulkan kekacauan di kalangan masyarakat? 

Maka logis bila penegak hukum membutuhkan modalitas moral yang baik sehingga kendati aturan-aturan itu tidak jelas tetapi diimbangi dengan iktikad baik atau pun diskresi untuk menjaga agar hukum tetap dinamis dan bermartabat.

Bila hukum (aturan-aturan) yang tidak adil itu dipaksakan untuk diberlakukan maka itu sama halnya kekerasan yang diformalkan akibatnya masyarakat harus menanggung beban yang berat. Padahal marwah seorang penegak hukum adalah keadilan dan kasih yang diimbangi juga dengan ketegasan dan keberanian. 

Hadirnya penegak hukum harusnya mendatangkan ketentraman bagi masyarakat. Cukup beralasan ketika iktikad baik dan integritas memperluas makna penegakan hukum sehingga hukum tidak hanya hitam putih suatu aturan dan bukan hukum yang kaku.

Simpulan dari tulisan ini bahwa hukum dalam arti aturan-aturan tidak mampu menjangkau realita dengan segala kejadian dan situasinnya yang unik maka hukum butuh etika untuk melengkapi dan menangani kasus-kasus yang khusus sehingga kehidupan mampu berjalan bersamaan dengan keseimbangan dengan menggunaka kebijaksanaan dalam memutus setiap perkara. 

Kebijaksanaan tidak terlalu berpihak kepada yang umum dan tidak juga berat kepada yang khusus tetapi bagaimana ia mengimbangi baik yang umum maupun yang khusus.