Urgensi Sejarah Hukum

Munir Fuady memberi batasan sejarah hukum sebagai metode dan ilmu yang merupakan cabang dari ilmu sejarah yang mempelajari, menganalisis, memverifikasi, menginterpretasi, menyusun dalil dan kecenderungan serta menarik kesimpulan tertentu tentang setiap fakta, konsep, kaidah, dan aturan yang berkenaan dengan hukum yang pernah berlaku, baik secara kronologis dan sistematis berikut sebab akibat serta ketersentuhannya dengan bidang lain dari hukum. (Fuady: 2009).

Posisi sejarah hukum diperkuat dengan pernyataan Soerjono Soekanto. Sejarah hukum memiliki kegunaan yang tak bisa dipandang sebelah mata, karena dapat mengungkapkan fungsi dan efektivitas dari lembaga-lembaga hukum tertentu. Sejarah hukum mampu memotret keadaan yang menunjukkan bagaimana suatu lembaga hukum dapat efektif menyelesaikan persoalan hukum dan dalam keadaan yang bagaimana pula lembaga tersebut gagal. (Soekanto: 1983).

Sejarah hukum juga berfungsi untuk mengungkapkan atau memberikan suatu indikasi tentang dari mana hukum tertentu berasal, bagaimana posisinya sekarang dan hendak ke mana arah perkembangannya.

Hukum Adat

Hukum adat adalah living law yang tidak tertulis. Hukum adat merupakan terjemahan dari istilah bahasa asing yaitu Belanda, adatrecht. Istilah ini diperkenalkan Snouck Hurgronje yang dipopulerkan Van Vollenhoven dan murid-muridnya. Ter Haar mengatakan, hukum adat mencakup keseluruhan peraturan yang menjelma di dalam putusan-putusan para pejabat hukum yang mempunyai wibawa dan pengaruh. Putusan tersebut dapat mengenai suatu persengketaan, tetapi dapat diambil berdasarkan kerukunan dan musyawarah. (Taneko: 1987).

Hukum adat bukanlah hukum tertulis. Para ahli dan sarjana hukum adat mengemukakan bahwa hukum adat bukan merupakan hukum statuta atau bersifat tertulis. Meski demikian, hukum adat yang dikeluarkan oleh raja-raja biasanya bersifat tertulis. Baik berupa piagam, perintah Raja, maupun patokan-patokan pada daun lontar. Terhadap hukum tersebut, Soerjono Soekanto dalam bukunya, Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat, menganjurkan untuk menyebutnya sebagai hukum adat yang didokumentasikan (gedocumenteerd adatrecht) atau hukum adat tercatat (beschreven adatrecht). (Soekanto: 1979).

Van Vollenhoven membagi bidang hukum adat sebagai berikut.

1. Bentuk-bentuk masyarakat hukum adat.

2. Tentang pribadi.

3. Pemerintahan dan peradilan.

4. Hukum keluarga.

5. Hukum perkawinan.

6. Hukum waris.

7. Hukum tanah.

8. Hukum utang piutang.

9. Hukum delik

10. Sistem sanksi.

Sementara itu, Ter Haar, dalam Beginselen en Stelsel van het Adat-Recht, membagi bidang hukum adat sebagai berikut.

1. Tata masyarakat.

2. Hak-hak atas tanah.

3. Transaksi-transaksi tanah.

4. Transaksi-transaksi di mana tanah tersangkut.

5. Hukum utang-piutang.

6. Lembaga/yayasan.

7. Hukum pribadi.

8. Hukum keluarga.

9. Hukum perkawinan.

10. Hukum delik.

11. Pengaruh waktu lampau.

Bunga Rampai Hukum Adat di Indonesia

Di bawah pemerintah Hindia Belanda, hukum adat pernah mendapat sorotan sebagai masalah hukum ketika Mr. G.C. Hageman diangkat sebagai ketua Hoog Gerechtshof Hindia-Belanda (Mahkamah Agung pada pemerintah Hindia-Belanda) pada 30 Juli 1830. Saat itu Hageman diminta untuk mengadakan pemeriksaan agar undang-undang umum yang diterapkan kerajaan Belanda dapat diberlakukan juga di Hindia Belanda. Hageman lantas mempertimbangkan, apakah bangsa Hindia Belanda tetap menerapkan hukum adat atau menyetarakannya dalam asas persamaan hukum. Namun Hageman belum sempat merealisasikannya lantaran waktu yang diberikan kepadanya telah berakhir.

Selanjutnya, pada 31 Oktober 1837, dibentuklah panitia yang diketuai Mr. C.J. Scholten van Oud Harleem, ketua Mahkamah Agung Hindia Belanda. Ia diberi mandat yang sama dengan Hageman. Van Vollenhoven dalam Het Adatrecht van Nederland Indie mengemukakan, sedari awal, Scholten tidak bermaksud untuk menodai hukum adat sipil. Scholten berpendapat, bangsa Indonesia terhindar dari berlakunya asas persamaan hukum yang termaktub di dalam perintah pemerintah Belanda.

Hasil rumusan panitia Scholten tersebut kemudian diberikan kepada Raad van State untuk dibahas. Rumusan tersebut diperkuat oleh J. van der Vinne, anggota Raad van State yang merupakan ahli jajahan Belanda. Ia menyatakan, diberlakukannya hukum Belanda di Hindia Belanda merupakan suatu pelanggaran atas hak adat istiadat golongan penduduk non Eropa.

Namun, pada perkembangannya, upaya-upaya untuk memadamkan hukum adat justru terus dilakukan. Bagi Belanda, penerapan hukum adat belum bisa digunakan untuk memuluskan tujuan-tujuan mereka termasuk dari sisi kepentingan ekonomi dan politik. Pada 1904, Kabinet Kuyper mengusulkan rencana undang-undang untuk mengganti hukum adat dengan hukum Eropa. Pemerintah Belanda menghendaki seluruh penduduk pribumi tunduk pada unifikasi hukum secara Barat. Menurutnya, hukum adat sama sekali tidak mampu memenuhi tuntutan-tuntutan abad ke-20.

Usaha tersebut gagal karena Parlemen Belanda menerima amandemen Van Idsinga yang hanya mengizinkan penggantian hukum adat dengan hukum Barat jika kebutuhan-kebutuhan sosial rakyat menghendakinya. Namun pemerintah Belanda tidak menghiraukan amandemen tersebut. Pada 1914, Pemerintah Belanda mengumumkan rencana KUH Perdata bagi seluruh golongan penduduk di Indonesia. Keputusan ini ditentang keras oleh Van Vollenhoven dalam karangannya berjudul "Strijd van het Adatrecht" (Perjuangan bagi hukum adat).

Dan pada 1927, pemerintah Hindia Belanda menolak penyatuan hukum (unifikasi) dan mengembalikan hukum adat tiap daerah. Maka sejak saat itu pula, politik pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum adat berganti dari unifikasi ke kodifikasi. Selanjutnya, hingga masa pendudukan Jepang pada 1942, politik pemerintah Hindia Belanda kembali pada arah dualisme yang progresif. Yakni mempertahankan hukum adat bersamaan dengan penyelidikan dan pencatatan hukum secara resmi.

Memasuki alam kemerdekaan, sebelum UU No.19 tahun 1964 L.N. No. 107 tahun 1964 diundangkan pada 30 Oktober 1964, keabsahan hukum adat dikuatkan dalam pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini".

Pasca amandemen, UUD 1945 memperkuat posisi hukum adat. Pasal 18B ayat 2 disebutkan, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".

Hukum Waris di Bali

Di Bali, keberadaan hukum adat Bali diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali no.3 tahun 2003 tentang Desa Pakraman (dulu disebut Desa Adat). Dalam ketentuan pasal 1 huruf a dirumuskan bahwa Desa Pakraman mempunyai tugas membuat awig-awig. Awig-awig adalah aturan yang dibuat oleh krama Desa Pakraman dan atau Krama Banjar yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tri Hita Karana sesuai dengan Desa Mawacara dan Dharma Agama di Desa Pakraman atau Banjar Pakraman masing-masing. Awig-awig adalah salah satu contoh living law.

Dalam hukum adat Bali, pewaris adalah seorang ayah (laki-laki). Paham ini tampaknya dilandasi pemikiran bahwa dalam sistem kekerabatan kepurusa yang bersifat patriarkhi, yakni ayah adalah kepala keluarga, pencari nafkah dan pemilik harta keluarga yang diwarisi turun-temurun. Dalam logika ini, harta warisan diwariskan melalui garis atau Pancer laki-laki, sehingga semua harta milik laki-laki sedangkan perempuan bukan pemilik harta.

Sebelum menikah, anak perempuan adalah milik dan tanggung jawab ayahnya. Namun setelah menikah, Ia adalah milik dan tanggung jawab suaminya. Pandangan ini didasarkan atas ketentuan pasal 3 bab 9 Kitab Menawa Dharmasastra yang berbunyi, "Ayahnya akan melindunginya selagi ia masih kecil, dan setelah dewasa suaminyalah yang melindungi dan putra-putranya melindungi setelah ia tua, wanita tidak pernah layak bebas". (Ni Nyoman Sukerti: 2012).

Dalam pewarisan, unsur yang penting adalah harta warisan. Menurut hukum adat Bali, warisan adalah semua harta kekayaan berupa material/yang berwujud yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris. Sedang menurut Windia, warisan juga bisa berbentuk hak-hak kemasyarakatan seperti hak atas tanah karang desa, hak memanfaatkan setra (kuburan milik desa), sembahyang di Kahyangan Desa, dll.

Dalam hukum adat Bali, anak perempuan yang berstatus sebagai sentana rajeg (penerus keturunan) dan anak angkat (sentana peperasan) mempunyai hak yang sama dengan anak kandung laki-laki terhadap harta warisan orang tuanya. Anak perempuan dan janda yang bukan berkedudukan sebagai ahli waris, tapi apabila anak perempuan itu tidak kawin (deha tua) maka ia berhak atas bagian orang tuanya sebagai nafkah hidup (pengupa jiwa). Selain deha tua, anak perempuan yang bercerai dan kembali ke rumahnya (mulih deha) dan diterima baik oleh orang tua serta keluarganya, juga berhak atas harta kekayaan orang tuanya.

Seorang ahli waris mempunyai kewajiban-kewajiban:

  • Memelihara dan merawat pewaris ketika pewaris secara fisik tidak mampu bekerja.
  • Menguburkan jenazah pewaris atau menyelenggarakan pengabenan bagi pewaris dan menyemayamkan arwahnya di merajan/sanggah (tempat persembahyangan keluarga).
  • Menyembah arwah leluhur yang bersemayam di merajan/sanggah.
  • Melaksanakan kewajiban-kewajiban (ayahan) terhadap banjar dan desa pakraman.

Diskusi Hukum Adat Waris di Bali tahun 1971 merumuskan, ahli waris terputus haknya untuk menerima warisan bila:

  • Anak laki-laki kawin nyeburin. (mempelai laki-laki datang ke rumah mempelai perempuan untuk mengikuti upacara perkawinan)
  • Anak laki-laki yang tidak melaksanakan dharmaning anak misalnya drowaka (durhaka) terhadap leluhur, dan drowaka terhadap orang tua.
  • Sentana rajeg yang kawin ke luar.

Penutup

Menelaaah hukum adat dari waktu ke waktu akan mengungkapkan pula perubahan yang terjadi di dalam kebudayaan bangsa. Dengan demikian hasil telaah tersebut dapat digunakan untuk menganalisis perubahan dan cara berpikir dan masyarakat yang bersangkutan. Dari telaah hukum adat itu kita dapat pula melakukan penilaian terhadap lembaga-lembaga hukum yang ada di dalam masyarakat, mana yang perlu dan harus diubah atau dirasakan tidak lagi dapat digunakan di dalam proses kehidupan suatu bangsa yang sedang menuju modernisasi.

Hukum adat dirasa bermanfaat jika dihubungkan dengan usaha untuk mempercepat proses mewujudkan kesatuan bangsa Indonesia. Dengan melakukan penelaahan hukum adat, berarti telah melakukan penelaahan terhadap sebagian kebudayaan bangsa Indonesia. Bahwa bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa, berbicara dalam berbagai bahasa daerah, serta mempunyai pola perilaku sendiri yang mencerminkan keanekaragaman kebudayaan.

 

Daftar Pustaka:

Fuady, Munir, Sejarah Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Ni Nyoman Sukerti, Hak Mewaris Perempuan dalam Hukum Adat Bali: Sebuah Studi Kritis, Denpasar: Udayana University Press, 2012.

Soekanto, Soerjono, Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat, Jakarta: Academica, 1979.

________________ Pengantar Sejarah Hukum, Bandung: Alumni, 1983.

Taneko, Soleman B, Hukum Adat suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang, Bandung: Eresco, 1987.

Ter Haar/Soebakti Poespono, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, 1951.

VE Korn, Hukum Adat Waris Bali / Het Adatrecht van Bali, Denpasar: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Universitas Udayana, 1978.

Wignjodipuro, Surojo, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Jakarta: Gunung Agung, 1983.