“...Ada dua barang yang keluar dari pantat ayam, Pertama, taik-kotoran ayam.

Kedua, telur...”

-Abdurahman Wahid-

Hubungan antara demokrasi dan kekuasaan, lebih sering diakui oleh sebagian orang untuk saat ini, seperti kakak beradik sekandung. Walau dilain pihak, ada juga yang memisahkan keduanya. Anggapan bahwa kekuasaan adalah akibat- atau lebih dekat disebut sebagai bonus- dari sistem demokrasi lah yang menjadi landasan berfikir kelompok tersebut. Tentu saja dengan catatan, bahwa melalui sistem demokrasi, harapan masyarakat sipil menjadi lebih baik adalah salah satu penyebabnya.

Persoalannya kemudian, adalah, bagaimana dengan bentuk-bentuk kekuasaan yang tercipta dari sebuah sistem yang saat ini  kita sebut sebagai demokrasi. Tidak bisa dipungkiri bahwa demokrasi,  baik dari sudut pandang pemetaan dan merinci sejumlah besar persyaratan ideal seperti yang dipelopori oleh  Pericles pada tahun 431 SM, atau sudut pandang melihat demokrasi secara substansial (saja), seperti yang pernah dituliskan oleh Eep Saefulloh Fatah dalam buku Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia (1994), tetap saja melahirkan tipe pemimpin yang otoriter bagi sebagian besar masyarakat sipil.

Meskipun hal yang hampir senada sudah pernah diingatkan oleh Daniel Dakhidae dalam prolog buku Menerjang Badai Kekuasaan (2015), bahwa kekuasaan begitu nyata, dan sekaligus juga begitu misterius. Pada sisi misteriusnya kekuasaan, kondisi diatas kemudian bisa dicari jawabannya. Dalam artian, kekuasaan menjadi nyata ketika calon pemimpin dalam kampanye senantiasa melagukan irama yang ingin didengar oleh para pemilih mereka ketika proses pemilihan nantinya. Sekaligus berubah menjadi sebegitu misteriusnya tatkala dia terpilih menjadi pemimpin dikemudian hari.

Bisa jadi karena kekuasaan sebegitu nyata sekaligus menjadi sedemikian misteriusnyalah yang menjadikan kekuasaan sebegitu menggodanya, setidaknya ini bagi sebagian kecil orang saat ini yang sudah tercebur dalam kubangan kekuasaan. Disinilah, persoalan pada hubungan demokrasi dan kekuasaan menemui bentuk finalnya.

Salah satu contoh bisa kita lihat saat ini adalah pada polemik yang terjadi di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Menyusul, pengangkatan diri bupati Gowa menjadi Sombayya (yang pantas disembah), akhirnya memancing reaksi penolakan publik. Hal ini akhirnya berujung pada konflik terbuka antara pendukung pemerintah daerah dan keluarga serta pengikut kerajaan Gowa.

Terlepas dari berbagai argumentasi yang dibangun oleh bupati dan pendukungnya untuk membenarkan laku pengangkatan diri menjadi sombayya, tetap saja tindakan tersebut menjadi pemicu terjadinya konflik horizontal di Sulawesi selatan.

Pertanyaanya kemudian, bagaimana demokrasi dalam melihat konflik yang sangat sulit dihindari, bisa tercipta, khususnya untuk konteks masalah yang terjadi di Kabupaten Gowa?

Untuk menjawab pertanyaan diatas, salah satu acuan yang bisa digunakan adalah buku Dilemmas of Pluralist Democracy karya Robert A. Dahl (1982). Menurut Dhal, demokrasi pada hakikatnya merupakan penataan hubungan tarik menarik antara pemberian otonomi di satu sisi dengan kebutuhan akan kontrol di sisi lainnya. Berangkat dari batasan tersebut, “inisiatif” sang bupati untuk kemudian mengangkat diri menjadi sombayya, sedikit banyak bisa kemudian dibedah.

Bermula ketika beliau menjadi pemenang dalam PILKADA Kabupaten Gowa kemarin, sepakat atau tidak, memberikan beliau hak otonomi sekaligus menjadi kontrol pada masyarakat sipil di kabupaten Gowa. Karena hal tersebut pulalah, akhirnya sang Bupati menjadi kebablasan dalam memaknai otonomi dan kontrol pada masyarakat sipil di kabupaten Gowa. Kebablasan, karena anggapan otonomi dan kontrol terhadap masyarakat sipil kemudian diterapkan juga pada lembaga adat yang ada di Kabupaten Gowa, dalam hal ini Kerajaaan Gowa.

Disinilah, akhirnya konflik ini bermula. Alih-alih menjaga kelestarian budaya lokal dan bekerjasama dengan perwakilan masyarakat dalam DPRD Kabupaten Gowa melalui penetapan Peraturan Daerah Lembaga Adat Daerah, sang Bupati kemudian berinisiatif untuk mengangkat diri menjadi sombayya. Mungkin, menurut beliau, sebagai Bupati, tidak ada kekuatan sama sekali untuk secara aktif terlibat dalam menjaga kelestarian budaya lokal. Dan secara tidak langsung, sebenarnya sang Bupati juga mengakui kedudukan sebagai raja Gowa sangat strategis.

Di lain pihak, dalam peraturan adat Republik Indonesia tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan, dan Pengembangan adat istiadat dan lembaga adat, terdapat poin yang menjelaskan bahwa: “Lembaga Adat Besar, Lembaga Adat atau Sebutan Lain Adalah Lembaga yang dibentuk Oleh Masyarakat Sesuai Kebutuhan Dan Merupakan Mitra Pemerintah Dalam Memberdayakan Masyarakat”.

Padahal, ujung dari studi Dahl diatas, adalah munculnya sebuah model yang ideal dalam pengelolaan konflik antara otonomi (kebebasan) versus kontrol (pengendalian). Untuk itu, secara tersurat, Dahl menggambarkan bahwa akan ada 6 bentuk dilema yang dihadapi oleh demokrasi. Pertama, hak versus kebutuhan umum. Kedua, masyarakat terbuka versus masyarakat tertutup. Ketiga, persamaan versus perbedaan. Keempat, konsentrasi kekuasaan versus ketersebaran kekuasaan. Kelima, sentralisasi versus desentralisasi. Dan keenam, persamaan individu versus persamaan kolektif.

Peran Negara

Dengan sikap Negara melalui corongnya Menteri Dalam Negeri untuk menengahi konflik horizontal yang terjadi di Kabupaten Gowa akan mengirimkan Tim Khusus untuk menertibkan Perda Lembaga Adat Daerah (LAD), akhirnya kita bernafas lega. Minimal, campur tangan negara bisa menjadi sebuah solusi jangka panjang sekaligus memperingatkan sang Bupati dari sikap “kebablasan” tadi yang hanya berujung pada konflik horizontal.

Sikap Mendagri tersebut sejalan dengan yang dijelaskan oleh Eep Saefulloh Fatah dalam buku Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia (1994). Langkah menertibkan Perda LAD merupakan salah satu bentuk menjaga stabilitas kensensual dan merupakan bentuk wujud kekuasaan moral yang membebaskan. Karena menurut Eep, manajemen konflik politik adalah upaya sebuah negara untuk mengelola konflik-konflik yang terjadi di tengah masyarakat sehingga dapat di transformasikan menjadi sebuah konsensus.

*

Belajar dari polemik yang terjadi di Kabupaten Gowa, minimal kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Pelajaran pertama, Demokrasi sebagai sebuah sistem senantiasa mengalami perdebatan intelektual yang tidak pernah bisa dituntaskan. Kedua, salah satu pembentuk inti demokrasi adalah konflik. Karena salah satu pembentuk inti demokrasi adalah konflik, muncullah pembelajaran ketiga yaitu dibutuhkan sebuah upaya untuk memanajemennya. Dan disaat bersamaan, peran negara sangat dibutuhkan, setidaknya menemukan bentuk yang tepat dalam memformulasi sebuah manajemen konflik yang tentu saja dengan pertimbangan meniadakan korban pada masyarakat sipil.

Akhir kata, kita tiba pada sebuah anekdot yang dilontarkan oleh Gus Dur pada sebuah acara Talkshow di salah satu TV swasta tahun 2000-an awal, seperti halnya ayam, Demokrasi juga memproduksi yang baik dan juga hal yang buruk.

Nah, apakah kita ingin menjadi telur atau taik? 

#LombaEsaiPolitik