Huawei menjadi objek persaingan teknologi antara Cina dan Amerika Serikat. Huawei terjebak dalam pergolakan politik internasional sehingga membuatnya berada pada situasi sulit. 

Perusahaan ini memang menjadi yang terdepan dalam perlombaan teknologi 5G, yang di mana sesuai visi made in China 2025 dan China Vision 2049 yang ingin menjadi raksasa dalam teknologi.

Perkembangan Cina yang cepat membuat negara adidaya – atau bisa dikatakan demikian Amerika Serikat terancam. Cina telah menjadi ancaman bagi AS sehingga mereka harus menghentikan laju Negeri Tirai Bambu ini. 

Oleh karena itu, salah satu cara menghentikan laju Cina adalah dengan menghentikan ekspansi Huawei.

Perusahaan teknologi Cina, Huawei pun terseret dalam eskalasi tensi geopolitik, khususnya pada masa pandemi ini. Pada Mei lalu, Trump memperpanjang pelarangan segala produk Huawei sampai Mei 2021 dan menyerukan sekutunya untuk melakukan pelarangan juga.

Akibatnya, Huawei pun terjebak dalam propaganda AS yang digunakan untuk melawan Cina.

Korban Propaganda

Alasan paling kuat mengapa Amerika Serikat melarang produk Huawei adalah karena alasan keamanan nasional. Berbicara tentang revolusi industri 4.0, data menjadi “mata uang” yang berharga dan mulai menjadi simbol kekuatan. 

Dengan data, sebuah negara dapat mengintegrasikan teknologinya untuk digunakan dalam berbagai kepentingan.

Katakanlah misalnya, untuk mengetahui behavior konsumen, lalu menjadi bargaining chips jika sebuah negara mendapatkan data orang penting. Apalagi, jika perusahaan tersebut berada di negara komunis yang memiliki kontrol dan kekuasaan yang besar. 

Ketakutan itu yang kiranya menurut penulis menjadi pendorong AS untuk melarang segala produk Huawei. 

Terlebih, Huawei berasal dari Cina dan pada prinsipnya, kebijakan ekonomi dan politik Cina dan AS berbeda 180 derajat. Kebijakan ekonomi Cina lebih terpusat karena keputusan berada pada beberapa pimpinan tertinggi, sedangkan AS sebaliknya. Perbedaan mencolok ini menjadi dasar tuduhan terhadap Huawei.

Huawei dianggap merupakan perpanjangan tangan rezim komunis untuk mengumpulkan banyak data dan hal lainnya yang mengancam keamanan nasional. 

Data tersebut digunakan untuk memata-matai negara yang bersangkutan. Konstruksi berpikir ini yang digaungkan oleh Trump kepada sekutunya untuk ikut melarang produk perusahaan tersebut.

Beberapa ada yang mengikuti, seperti Inggris Raya. Beberapa hari yang lalu, Inggris telah memutuskan untuk “tidak melanjutkan” kerjasamanya dengan Huawei. 

Dikutip dari BBC, Inggris telah melarang penyedia selulernya untuk membeli peralatan 5G produksi Huawei pada tahun depan. Selain itu, Inggris akan menghapus semua kit 5G dari jaringan mereka pada tahun 2027.

Keputusan ini menunjukkan bahwa propaganda AS berhasil. Inggris berdalih keputusan pelarangan ini didasarkan pada pertimbangan “keamanan nasional”. Alasan tersebut menimbulkan kerancuan mengingat sebelumnya Inggris bersikap berbeda pada Januari lalu.

Akan tetapi, tidak sedikit negara Eropa yang mengikuti langkah AS seperti Rumania, Latvia, Polandia, Estonia, dan Republik Ceko. Negara besar Eropa seperti Prancis masih memperbolehkan kehadiran Huawei, namun mereka lebih berhati-hati. Sedangkan Jerman terpecah suaranya.

Alasan negara-negara Eropa masih mempertimbangkan adalah karena mereka juga ingin mengejar ketertinggalannya dalam teknologi 5G. Huawei menjadi salah satu pilihan yang rasional, tetapi tekanan AS membuat mereka ragu untuk melanjutkannya terlebih dengan alasan “keamanan nasional”.

Cina menunjukkan sikap yang keras karena Amerika Serikat dan sekutunya melarang produk Huawei. Pada tanggal 20 Juli lalu, Cina mengancam akan melakukan hal yang sama pada Nokia dan Sony Ericsson jika Uni Eropa juga mengikuti langkah AS.

Namun, efek propaganda yang bertubi-tubi dilakukan oleh AS lebih cepat membuahkan hasil. Akibat persaingan yang terjadi antara AS dan Cina membuat Huawei seakan menjadi korban politik yang terjadi antara Cina dan AS.

Fenomena tersebut membuat Cina nantinya berpotensi mengalami perlambatan dalam mewujudkan visinya, namun juga Huawei sebagai perusahaan swasta. Mereka akan kehilangan pemasukannya jika tren ini terus berlanjut. Padahal, Huawei selalu mengatakan bahwa mereka adalah perusahaan swasta murni.   

Namun, Huawei tidak bisa berbuat apa-apa jika berbicara soal kebijakan dan kedaulatan negara untuk memperbolehkan sebuah perusahaan melakukan investasi disana. Dengan kata lain, perusahaan swasta hanya menjadi objek bukan subjek dalam politik internasional.

Virtual Summit Untuk Meluruskan Perspektif

Huawei tentunya tidak ingin berdiam diri saja karena terjebak dalam pusaran eskalasi Cina dan AS. Dikutip dari situs resmi Huawei, selama 2009-2018, kontribusi Cina hanya 0,3% dari total penjualannya dan telah diaudit oleh KPMG. 

Melihat persentase yang sangat kecil tersebut, tentu bukanlah hal yang sulit untuk membantah pernyataan Amerika Serikat. 

Akan tetapi, propaganda AS yang kuat dengan alasan “keamanan nasional” menjadi pertimbangan yang kuat untuk memengaruhi sekutunya. Alhasil, Huawei pun berpotensi kehilangan pangsa pasar mereka.

Pertemuan virtual yang digelar oleh Huawei selama empat hari nanti kiranya menjadi tempat untuk meluruskan perspektif publik. Mereka bukanlah perusahaan yang ada negara di belakangnya. Mereka seperti Google, Amazon, Apple, dan Facebook yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian global.

Terlebih, Huawei juga memiliki bargaining chip jika Cina memaksa mereka membuka data. Cina membutuhkan mereka untuk merealisasikan visinya dan Huawei pun punya kontribusi besar dalam membuat Cina menjadi kekuatan 5G dunia.

Selain itu, Huawei juga kemungkinan akan menyampaikan pesan bahwa keamanan data dan jaringan negara tempatnya beroperasi aman. Perspektif ini sangat perlu diberikan untuk menghindari keraguan negara akan Huawei.

Huawei tentunya tidak ingin kehilangan pangsa pasar dan pemasoknya yang membuatnya akan mengalami kerugian yang cukup besar. Dan mereka juga ingin membuktikan kalau propaganda yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu tidak benar dan misleading.