Sebagai kader aktif dan pengurus di badan HMI tingkat pusat, gatal juga jari ini bila tak ikut berkomentar soal polemik narasi ‘HMI Connection melengserkan Gus Dur’. Beberapa anggota marah, naik pitam, mengkritik balik keburukan kader PMII di kotanya, kampusnya, atau temannya sendiri. Dalam pikiran anggota HMI, khususnya penulis, Gus Dur adalah tokoh besar NU, dan PMII anak kandung NU di bidang kemahasiswaan.

Kader HMI di Jakarta, Banten, atau sebagian Jawa mungkin tahu sepak terjang penulis. Saya berada di barisan pertama yang paling sering mengkritik dan membedah kelakukan buruk anggota HMI. Tapi menyangkut pengabdian bagi pengembangan kaderisasi di organisasi ini, kader akan sulit untuk tidak mengakui loyalitas saya. Secara sederhana, penulis adalah kader militan HMI, tapi bukan cinta buta, melainkan tetap kritis secara objektif.

Sebagai tambahan informasi, kakak kandung penulis pernah jadi ketua PMII di kepengurusan kampus islam di Lamongan. Dan untuk soal ke-NU-an, ke-Aswaja-an, tradisi keagamaan ala NU, penulis sudah melekat erat sejak kecil. Penulis lahir, besar hingga umur 19, di Rengel Tuban, pusat salah satu wilayah kiai besar NU dilahirkan. Jadi untuk yang di luar sana, anda jangan mudah bilang ‘warga NU yang ikut HMI adalah penghianat’.

Kenapa saya katakan jangan menganggap warga NU yang kuliah ikut HMI telah berhianat? Sebab pada dasarnya HMI ada bukan untuk bersaing dengan PMII. Lagi pula apa yang direbutkan, kita sama-sama muslim, sama-sama mahasiswa, punya tujuan yang secara umum sama, yaitu berjuang untuk tegaknya agama Islam sekaligus tetap cinta kebangsaan. Sejak berdiri pada 1947, Keislaman dan Keindonesiaan adalah pusaka sakral bagi HMI.

Anda tidak perlu mencari kesalahan atau buruknya HMI, sebab yang jelek di organisasi ini pun kami akui itu ada. Melalui mulutku, anda tak usah capek cari kejelekan HMI, sebab di tulisanku pun semua yang baik, jelek, hebat, busuk di HMI, semua kuceritakan. Di HMI, kami didoktrin dengan teks bernama ‘Nilai-nilai Dasar Perjuangan’. Di situ kami dididik untuk fair dan objektif. Benar harus diakui, salah pun diakui untuk kemudian berbenah diri.

Di seluruh Indonesia, HMI punya lebih dari 230-an cabang. Kader HMI di kota Jakarta belum tentu kenal kader di Bukit Tinggi, Samarinda, atau Makassar. Walau seorang kader adalah tokoh muda di daerahnya, dia belum tentu kenal, apalagi akrab dengan kader lain di pulau lain. Dan setelah 2 tahun lulus S-1, bila kader tak lanjut S-2, mereka otomatis bukan lagi kader HMI. Secara kultur, mereka sudah jadi anggota Korps Alumni HMI (KAHMI).

Soal Amien Rais, Akbar Tandjung, dan Fuad Bawazier dikaitkan dengan ‘Kudeta Konstitusional’ Gus Gur dengan memakai intrik ‘HMI Connection’, sejatinya mereka bukan lagi anggota HMI. Bahkan aksi politik tingkat tinggi pada Juli 2001 sama sekali tidak ada urusannya dengan HMI. Waktu itu mereka bertiga anggota KAHMI, secara struktur organisasi KAHMI dan HMI tidak terikat. Jadi gunakan saja narasi ‘KAHMI Connection’. Itu lebih adil.

Suatu perbuatan yang dilakukan orang yang menjabat Ketua Umum PB HMI itu saja belum tentu bisa dikatakan kebijakan HMI, sebab pengambilan keputusan HMI (sebagai organisasi) diatur dengan seperangkat mekanisme yang dituangkan dalam konstitusi organisasi. Bahkan kalau orang yang menjabat Ketua Umum PB HMI melakukan sesuatu sembari memakai atribut organisasi, itu pun belum tentu mencerminkan kebijakan organisasi.

Contoh: bila Saddam Al Jihad sedang naik mobil ke Bandung lewat tol, tiba-tiba kebelet pipis lalu berhenti di pinggir jalan sembari memakai gordon dan muts, yang kencing itu Saddam atau Ketua Umum PB HMI? Tentu saja jawabannya Saddam. Sebab HMI itu konsepsi ide yang disepakati bersama. Sebab HMI bukan organ hidup seperti manusia. Jabatan tidak kencing, tidak menikah, tidak melahirkan.

Misalnya ketua HMI bernama Andre Kurniawan sedang butuh uang mendadak, usai rapat tiba tiba dia datang ke bank dan tak sempat melepas gordon dan mutsnya di kepalanya, lalu meminjam uang, itu yang ngutang ketua HMI atau Andre Kurniawan? Tentu saja si Andre. Sebab peminjaman uang tersebut dilakukan atas inisiatif pribadinya, bukan diputuskan dalam rapat harian dan disepakati mayoritas pengurus yang hadir.

Kita tegaskan sekali lagi. Tindakan yang diambil pengurus atau ketua HMI saja belum tentu masuk kategori kebijakan organisasi HMI, apalagi aksi politik yang dilakukan orang yang sudah bukan kader HMI, yang keanggotaannya sudah habis puluhan tahun silam. Maka kalau diksi yang dipakai ‘HMI Connection’, rasanya kader HMI merasa diperlakukan tak adil. Jangan seret kami pada sesuatu yang kami sendiri tak tahu apa-apa waktu itu.

Selain tidak tahu apa-apa, HMI pun tidak diuntungkan dari aksi pelengseran Gus Dur. Ketika Presiden Republik Indonesia dikudeta tanpa alasan hukum yang cukup, sesungguhnya itu adalah tragedi bagi suatu bangsa. Negara jadi kacau. Setiap malapetaka yang menimpa NKRI juga kesedihan bagi kader HMI, sebab HMI didirikan Lafran Pane semata-mata untuk menjaga Indonesia dari kehancuran dan keterpurukan.

Anda yang di luar sana, saya kasih tahu apa yang ada di HMI. Di organisasi ini, anda bisa menemukan demonstran bayaran, kader tukang mesum, menggelembungkan dana proposal, ketua ngembat anggaran, rombongan kader 21 bus usai makan kabur tak mau bayar, kongres bakar-bakaran kursi, konfercab pecah-pecah kaca, semua setan begituan ada di HMI. Kami akui itu. Tapi HMI tak pernah tahu-menahu soal ‘Pelengseran Gus Dur’.

Apa pun yang dilakukan Amien Rais, Akbar Tanjung, Fuad Bawazier di masa dahulu, itu seratus persen perbuatan mereka sebagai pribadi yang alumni HMI dan sampai saat ini mereka adalah bagian dari KAHMI. Harus dicatat lagi ya, mereka KAHMI, bukan lagi HMI. Jadi anda lebih pas menyebut ‘KAHMI Connection’, bukan ‘HMI Connection’. Sebab selama ber-HMI, belum tentu mereka kenal atau satu gerbong. Mereka berkongsi saat sudah alumni.

Kalau dalam perdagangan, hubungan HMI dan Alumni ibarat ‘beli putus’. Sedetik seorang kader lepas keanggotaannya, maka detik itu pula tindak tanduknya tak ada urusannya dengan HMI. Perbuatan KAHMI adalah perbuatan mereka sendiri, HMI tak terkait sama sekali. Dalam Pasal 7 Anggaran Dasar, ditegaskan ‘HMI bersifat independen’. Jadi yang urusannya politik praktis, atau partai-partaian begitu, itu wilayah haram bagi HMI.

HMI ini sekolah politik, tapi bukan politik kepartaian yang haus akan jabatan fungsional. Kami diajar berpolitik untuk bekal suatu hari nanti kalau sudah jadi alumni. Entah untuk karier pribadi atau pengetahuan umum sebagai warga negara Indonesia. Di HMI, ada banyak sekali rupa kelakuan manusia. Curang, manipulatif, mesuman, korup, pembual, pembohong, ada. Tapi yang tulus, advokat rakyat, atau dermawannya bukan main pun ada.

Di HMI, kader perempuan yang berpakaian seksi, tak berkerudung, merokok, hamil di luar nikah, ada. Tapi yang saking merasa mengamalkan ajaran islam paling murni seperti tak mau salaman dengan pria, pakai cadar seperti ninja, tak mau ikut diskusi kalau diadakan malam hari, itu jua ada. Bahkan saking merasa islamnya paling benar, lalu menganggap ajaran HMI sesat, lalu dia keluar dari HMI, itu pum ada. Kanan, kiri, moderat, ekstrem, semua ada di HMI.

Anda yang di luar sana, kalau perhatikan baik-baik, Islam HMI ini bersifat sangat liberal dan progresif. Doktrin kami mengajarkan bahwa kebenaran tak boleh dipaksakan. Maka diskusi dan pengajaran di HMI bercorak dialektis, demokratis, inklusif. Gara-gara kami diajarkan debat yang fair seperti itu, masing-masing kader akan menjadi manusia sesuai corak buku yang dia baca. Fundamentalis, liberal, agnostik, moderat, semua bisa tumbuh dari HMI.

Apakah ada kader HMI yang meragukan Tuhan? Ada. Tapi itu sifatnya adalah ‘bagian dari perjalanan spiritual seorang’. Apakah ada kader HMI yang ateis, penulis pernah tahu orangnya, maka saya katakan ada. Tapi itu juga bagian dari pengembaraan tauhid seseorang menuju pelabuhan iman yang kita tak tahu. Yang jelas, ketika kader diskusi membahas Tuhan, mereka tetap ber-HMI sebab di sinilah rumah mereka berpikir bebas dan belajar politik.

HMI adalah Kawah Candradimuka bagi insan manusia yang pikirannya merdeka. Di dalam forum Latihan Kader yang berisi 50 orang dari penjuru Indonesia, seorang Instruktur HMI mampu melahirkan sosok manusia yang beragam. Ada yang malah jadi pendukung khilafah, banyak juga yang pendukung NKRI Harga Mati, dan ada pula berpendapat bahwa: ‘Semua diskusi di HMI adalah omong kosong selama kader tidak mau salat’.

Di daerah, banyak saya dengar kader HMI menjadi guru honorer yang beberapa bulan tak digaji, tapi tetap terus mengajar. Ada juga yang niat belajar ikut Latihan Kader di suatu kota, karena uangnya pas-pasan, akhirnya terdampar beberapa minggu tak bisa pulang.

Ayolah, HMI ini terlalu besar dan beragam untuk dikecilkan dengan sebutan ‘sekolah politik’. Di sini kita tak melulu belajar jegal-menjegal, pendidikan politik di HMI hanya 5 persen dari seluruh kurikulum organisasi. Sisanya hanya praktik kader yang diasah sendiri oleh oknum orangnya. HMI dari luar yang menonjol memang warna politisnya, tapi kader HMI yang bergerak di bidang lain sangat banyak.

Tukang tilep uang proposal, tukang mesum di kosan, utang tak bayar-bayar, jilat sana jilat sini, setan, iblis. Semua ada di HMI. Pun demikian. Yang mengajar anak jalanan, memberi pengajaran agama ke anak miskin pinggiran kota, kader berhati malaikat turun ke jalan menggalang dana untuk korban banjir, pun banyak. Anda jangan melempar lumpur ke organisasi ini dengan menarasikan ‘HMI Connection’ untuk sebuah aksi kudeta politik.