Perbincangan tentang budaya politik kerap dianggap remeh, banyak kalangan berpandangan bahwa budaya politik hanya menyangkut karaktersitik tertentu, misalnya mengenai perilaku atau kecenderungan gaya politik pada suatu suku bangsa tertentu. Sebenarnya, budaya politik sangat memengaruhi politik secara keseluruhan. Sebab, budaya politik berpengaruh pada suatu sistem politik.

Perlu diingat dalam tulisan ini, akan diurai mengenai budaya politik suku tententu yang ada di Indonesia, yaitu suku Jawa yang tentunya budaya politik suku Jawa akan memainkan peranan besar dalam perpolitikan dan sistem politik Indonesia.

Salah satunya yakni isu mengenai agama memang menjadi poin penting dalam suatu Pilkada (pemilihan kepala daerah) namun kemungkinan besar lebih banyak menggunakan isu dan sentimen etnis. Di sejumah Pilkada misalnya, kita kerap melihat munculnya isu seperti “putra daerah”, “calon pendatang”, “calon penduduk asli”, dan sebagainya. 

Ada sejumlah alasan mengapa isu etnis lebih mungkin muncul dalam Pilkada dibandingkan dengan pemilihan nasional seperti Pemilu Legislatif dan presiden. Pertama, pertarungan kandidat dalam Pilkada umumnya bersifat lokal. Banyak kandidat yang maju mewakili kelompok tertentu. Ini menyebabkan kandidat yang kebetulan berasal atau didukung oleh kelompok mayoritas menggunakan isu dan sentimen etnis untuk mendapatkan dukungan dari pemilih. 

Ini berbeda dengan Pemilu di tingkat nasional di mana kandidat yang maju justru ingin dikesankan diterima oleh semua kelompok atau golongan. Kedua, isu yang diangkat dalam Pilkada umumnya bersifat lokal, sementara isu dalam Pemilu nasional umumnya adalah isu umum seperti soal pendidikan, hubungan luar negeri, dan sebagainya. Kandidat yang maju dalam Pemilu nasional (seperti pemilihan presiden) tidak berbicara mengenai kondisi spesifik di suatu wilayah, tetapi lebih kepada program dan upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah nasional (Lingkaran Survei Indonesia, 2008).

Suku Jawa merupakan suku terbesar di Indonesia, setidaknya 41,7% penduduk Indonesia merupakan etnis Jawa. Sehingga dalam beberapa kasus suara etnis mayoritas ini menjadi rebutan bagi kader lainya, dan banyak sekali manuver politik oleh para politikus lokal untuk mendapatkan dukungan dari etnis Jawa tersebut. 

Maka dari itu keberadaan etnis Jawa dalam politik sama sekali tidak bisa diremehkan. Namun biarpun demikian, hal tersebut bukan menjadi jaminan pasti bahwa penguasaan atas etnis mayoritas seperti etnis Jawa di Sumatera utara menjamin kemenangan dalam Pilkada seperti pemilihan gubernur atau bupati. Hal terebut dipertegas oleh Pengamat Sosial Sumatera Utara Prof Usman Pelly mengatakan kondisi orang Jawa di Sumut dengan yang ada di Pulau Jawa berbeda karakteristiknya."Orang Jawa di Sumut belum tentu memilih calon gubernur atau wakil yang juga orang Jawa (Arifin, 2012). Jika kita melihat beberapa even Pilkada yang ada, maka Pilkada tersebut memiliki cerita tersendiri mengenai keterlibatan etnis Jawa didalamnya.

Sebut saja di Sumatera etnis Jawa merupakan salah satu etnis yang dominan, oleh karenanya suku Jawa begitu berpengaruh dalam dinamika politik yang terjadi di Sumatera itu. Lagi pula etnis Jawa merupakan suku bangsa yang terbesar di Indonesia. Karena jumah mereka maka dinamika atau sistem politik Indonesia akan begitu terpengaruh oleh budaya Jawa.

Bukan hanya dalam tataran politik lokal, etnis Jawa sangat berpengaruh pada politik ditingkat nesional. Pada tataran nasional, di Jawa ada yang populuer di kalangan masyarakat yaitu kaum santri, atau yang kemudian disebut sebagai budaya santri. Dan pada ujungnya budaya santri ini memengaruhi secara politik, terutama menyoal perihal kepemimpinan. kelompok Sosial-Religius yaitu santri. Istilah dan konsep santri telah terkenal akrab dan sering dipakai dalam karya-karya para sarjana tentang sejarah, politik dan masyarakat Jawa. 

Dalam setiap pemilu, kaum santri adalah kekuatan sosial dan politik yang selalu diperhitungkan. Pertautan elit dan santri itu akan membekali legitimasi bagi seorang calon presiden. Hasyim Muzadi salah satu tokoh yang berkeinginan untuk menyerap aspirasi kaum santri secara simbolik, meski sesudah itu kaum santri kemudian hanya menjadi penonton di luar panggung teater negara. 

Dari dulu, sebagai modal sosial kaum santri hanya menjadi obyek politik karena lemah dari segi modal ekonomi. Namun demikian, pesantren tetap menjadi basis sosial yang diperhitungkan, menurut pengamat politik Unair Kacung Maridjan: Hasyim Muzadi sangat paham bahwa oposisi santri otomatis senantiasa berjalan, karena kritisisme mereka terhadap berbagai kebijakan negara sudah menjadi perintah iman dan keyakinan. Kritisisme itu merupakan akibat logis dari ajaran Islam yang senantiasa menekankan prinsip amar ma`ruf nahi munkar (Parlungun, 2014).

Keterlibatan etnis Jawa dalam tataran politik nasional, sebut saja Joko Widodo. Joko Widodo atau yang dikenal akrab Jokowi dapat menang dalam pemilihah gubernur DKI Jakarta, hal ini menyoal banyaknya etnis Jawa di Jakarta itu. (Adrian, 2013), kemenangan Jokowi_Ahok dan Kekalahan Poke-Nara juga menunjukkan bahwa tanpa kelembagaan yang kuat dari partai politik tidak akan berjalan lurus dengan pilihan politik publik. Dalam hal ini publik atau masyarakat tidak terlepas dari keterlibatan etnis tertentu, maka dalam hal ini adalah etnis Jawa itu.

Dengan demikian, hal ini tidak dapat terlepas dari keterlibatan etnis Jawa. Peranannya begitu kentara, sebagaimana hasil penelitian (Setiyowati dan Adi, 2014) menunjukkan: Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan bahwa : Strategi yang digunakan tim pemennagan Jokowi-JK Jawa Timur untuk memenangkan JokowiJK pada Pilpres 2014 adalah dengan grand design merubah pola kampanye konvesional dengan mendirikan panggung untuk berorasi satu arah kepada calon pemilih, menjadi pola kampanye langsung yaitu menghadirkan langsung Kandidat kepada calon pemilihnya. 

Sehingga kandidat secara langsung akan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan rakyatnya. Hal ini juga berguna untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pemilu presiden dalam jangka pendek serta keikutsertaan dalam pengambilan kebijakan dalam jangka panjang. Namun dalam pelaksanaanya, JokowiJK tidak bisa selalu hadir di tengah masyarakat karena keterbatasan waktu kampanye yang dimiliki. Sehingga pelaksanaan dari grand design ini juga harus memperhatikan tempat serta waktu dalam melaksanakanya.

Rujukan

Adrian, Fikri. 2013. Identitas Etnisitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta). Program Studi Ilmu Skripsi, Politik. FISIP UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta

Al Alamudi,  Arifin“ Jawa Belum Tentu Pilih Jawa”, diakses dari http://medan. tribunnews.com /2012/12/11 /jawa-belum-tentu-pilih-jawa. Akses 2017

Parlungun, Nasution Agama dan Politik, (www.google.com,15-Maret-2014). Akses 2017

  • Lingkaran Survei Indonesia, “Faktor Etnis Dalam Pilkada”, Kajian Bulanan Edisi 9 Januari 2008

Setiyowati, Rini dan Adi, Agus S. 2015. Strategi Pemenangan Jokowi-JK pada Pemilu Presiden 2014. (Studi pada Tim Pemenangan Kalisi Indonesia Hebat Jawa Timur). Kajian Moral dan Kewarganegaraan. Volume 01 Nomor 3