Pada peringatan Hari Koperasi pada 12 Juli 2016 lalu, ada catatan buram yang mesti mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Hal ini ditandai dengan fakta bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai mencapai 28,01 juta atau 10,86% dari data jumlah penduduk Indonesia (BPS Maret 2016).

Fakta di atas mengisyaratkan bahwa kemiskinan dan ketimpangan masih menjadi masalah struktural yang belum juga tuntas. Sebab, nyatanya nyaris dua dasawarsa pascareformasi angka kemiskinan di Indonesia masih tetap tinggi dan kesejangan sosial kian menganga. Tentu, ada “dosa” sejarah di tengah arus transisi pasca reformasi. Sistem politik otoritarian orde baru yang kapitalistik menjadi awal kesenjangan itu.

Atas nama pembangunan, pengusung ekonomi politik otoritarian dalam penerapannya, justru malah melahirkan elit oligarki kekuasaan ekonomi dan politik. Sikap pro-pembangunan ala kapitalistik ini kemudian semakin di pertegas oleh pemerintah orde baru dengan “Trilogi Pembangunan"-nya; yang mencakup stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Rezim Orde Baru yang berkuasa mengubah arah politik dengan pembangunan ekonomi sebagai kebijakan utamanya, yang pertama-tama untuk menggenjot pertumbuhan.

Faktanya, nikmatnya pembangunan hanya dapat dirasakan oleh kalangan tertentu; kaum borjuis, kerabat dan pemilik modal. Jauh dari kesan kesejahteraan rakyat bawah. Sedemikian buruknya dari penerapan sistem kapitalistik orde baru bagi perekonomian Indonesia. Sebuah bangsa bahari yang kaya sumber daya, yang pernah berjaya dalam perdagangan internasional selama ribuan tahun, berubah menjadi apa yang disebut Soekarno sebagai “Bangsa kuli dan kuli di antara bangsa-bangsa’’.

Cita-cita demokrasi kita tidak hanya memperjuangkan politik. Namun juga, emansipasi dan partisipasi di bidang ekonomi. Sila keempat (kerakyatan) dan sila kelima (keadilan) dari pancasila merupakan suatu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Dari alenia keempat pembukaan UUD 1945, hasil rumusan asli panitia 9, kedua sila tersebut dihubungkan dengan kata sambung (‘’serta’’), “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah-kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’’.

Sistem dan kegiatan ekonomi sebagai pilar pendukung mewujudkan kemakmuran dan keadilan bagi  masyarakat. Setidaknya ada dua sistem ekonomi; yaitu ekonomi kapitalis dan ekonomi Sosialisme (masyarakat indonesia menyebut dengan sebutan ekonomi Pancasila atau koperasi).

Apa bentuk perekonomian yang paling cocok bagi bangsa Indonesia? Para pendiri bangsa menyebut “usaha bersama’ berdasarkan azaz kekeluargaan. Lalu, bung Hatta menegaskan usaha bersama itu adalah koperasi.

Ide Dasar Koperasi

Ketika kapitalisme menjunjung kekuatan kapital dan pemitosan ‘kebebasan individual,’ koperasi berjuang sebaliknya. Harkat diri manusia diangkat pada tempat sebagaimana mestinya manusia. Secara dialektis, koperasi lahir di dunia bukan sebagai badan hukum yang sering dikumandangkan negara melalui undang – undangnya. Melalui sistem salah kaprah itu, koperasi justru berangkat dari situasi material ketimpangan ekonomi sosial. Pengusungnya yang sering disebut sebagai Bapak koperasi Dunia, Robert Owen, selalu dikategorisasi sebagai sosialis utopis.

Sejenak mari kita tinggalkan romantisme cerita perjuangan Owen. Dalam situasi hari ini, membayangkan koperasi ideal masih jauh panggang dari api. Belum ada cerita menarik yang tersaji dari pengalaman itu, yang ada justru koperasi –koperasi berjalan tanpa ruh, koperasi proyek negara dan koperasi papan nama.

Namun itulah justru letak perjuangannya, kita perlu mengandaikan koperasi terlepas dari cerita-cerita kelam, kita perlu mengambil posisi koperasi di luar situasi yang dianggap mungkin dan normative, yakni koperasi sebagai sistem atau koperasi sebagi corak produksi. Mengapa tidak?

Di Indonesia, Koperasi bukan hal baru. Pada tahun 1896, R Aria Atmadja, seorang patih pamong praja, mendirikan suatu bank simpanan untuk menolong para pegawai negeri (kaum priayi) yang terjerat riba dari kaum lintah darat. Kemudian berdirilah bank simpan pinjam modal. Selanjutnya, bank itu mulai menyentuh ke persoalan pertanian yang menjadi hajat hidup masyarakat agraris.

Tidak berhenti sampai di situ, masyarakat diminta untuk lebih mengorganisir hasil pertanian. Kemudian dibuatkan sistem lumbung padi di tiap desa yang lantas menjadi kredit koperasi padi. Para petani diminta untuk menyimpan padi setelah panen raya dan dimanfaatkan pada musim paceklik untuk diambil kembali atau dipinjamkan pada petani.

Sayangnya oleh Pemerintah Belanda keinginan untuk membentuk koperasi tidak disetujui, sehingga lembaga yang telah berjalan tersebut kemudian dibentuk menjadi bank perkreditan rakyat. Selain karena kesulitan modal, Pemerintah Belanda khawatir jika koperasi digunakan untuk kepentingan politik.

Menuju Kesejahteraan

Hari ini kapitalisme bekerja semakin luwes dan sistemik, semakin sulit untuk memutus rantai produksi-distribusi. Berkenaan dengan ini banyak para petani kecil, bahkan koperasi itu sendiri yang terjebak dalam rantai global kapitalisme, yang membuat ujung-ujungnya masuk dalam lingkaran sirkulasi kapitalisme.

Pangan yang kita makan sehari-hari tidak tiba-tiba saja datang di hadapan kita, ada rantai panjang yang akhirnya menghadirkan berbagai jenis pangan tersebut untuk siap dikonsumsi. Dalam rantai industri pangan, biasanya hasil produksi para petani kemudian dikumpulkan untuk diproses mulai dari penyimpanan, pembersihan sampai pada pengepakan. Pada fase inilah sistem industri sudah mulai bekerja.

Perusahaan-perusahaan besar hanya memiliki kapasitas pemberian value added pada hasil produksi, sedangkan para petani tidak pernah terlibat di sini, dan memang tidak mungkin dilibatkan. Selanjutnya rantai diteruskan lewat proses distribusi, dan lagi-lagi, hanya perusahaan besar yang bisa berperan di sini sampai akhirnya hasil-hasil produksi yang telah diolah tersebut masuk ke toko-toko ritel, restaurant-restaurant, dan kepada para konsumen untuk dikonsumsi

Dalam Sejumlah tulisan lepas dan naskah pidato Bung Hatta yang telah dikumpulkan menjadi sebuah antologi  dengan judul "Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun" (1951), Bung Hatta menyebut tujuan koperasi bukanlah menggali keuntungan, melainkan memenuhi kebutuhan bersama.

Supaya itu berhasil kata Bung Hatta, maka koperasi mesti berdiri di dua tiang; solidaritas (semangat setia bersekutu) dan individualitas (kesadaran akan harga diri sendiri alias sadar diri).

Di sini, Bung Hatta membedakan individualitas dan individualisme. Bagi Bung Hatta, individualisme menuntut orang-seorang (perorangan) bertindak mencapai keperluan hidupnya. Faham ini, kata dia, tak mengendaki orang-orang diikat oleh masyarakat. Sedangkan individualitas yang dimaksud Bung Hatta adalah sifat pada setiap orang yang menandakan kehalusan budi dan keteguhan watak. Salah satu contohnya adalah kejujuran.

Penulis berpendapat melalui pandangan Bung Hatta, bahwa perwujudan pemberdayaan ini dapat dilakukan dengan membangun sistem koperasi terlebih dahulu, terutama koperasi pedesaan sebagai wadah gerakan ekonomi rakyat untuk memakmurkan keluarga miskin di pedesaan.

Membangun koperasi pedesaan sangat tepat karena pertama, kemiskinan dan pengaruh globalisasi sangat rentan terhadap rakyat miskin yang sebagaian besar hidup di pedesaan. Gerakan pemberdayaan ini dari, oleh dan untuk mereka (rakyat) sendiri dilandasi jiwa dan semangat gotong royong yang merupakan nilai dasar pancasila.

Fungsi pemberdayaan usaha dilakukan melalui sistem subsidi silang dan pengambilan resiko bersama (tanggung renteng). Sedangkan, fungsi perlindungan melalui jaringan harga dan pasar barang/jasa kebutuhan anggota.

Kedua, koperasi juga mesti mempunyai keunggulan dan daya saing dalam menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Oleh karena itu, koperasi mesti produktif dan mempunyai jaringan usaha yang efesien secara nasional dalam bentuk arsitektur ekonomi rakyat berbasis koperasi.

Dalam arsitektur ekonomi rakyat, koperasi harus mempunyai dua pilar utama, yakni jaringan kelembagaan ekonomi rakyat yang merupakan jaringan lembaga distribusi nasional dan jaringan keuangan nasional yang sehat dan kuat.

Mengakhiri risalah singkat ini, gerakan koperasinya bukanlah koperasi abal-abal, ia memiliki potensi untuk pengentasan kemiskinan. Sebagai sokoguru ekonomi rakyat demi terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah.