Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) untuk energi, pangan, dan pariwisata hendaknya tidak melupakan dimensi Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia, secara sederhana, terdiri dari tiga jenis hak, yaitu hak kebebasan, baik fisik maupun psikis, hak demokratis, dan hak sosial-budaya. 

Faktanya, tiga unsur dalam Hak Asasi Manusia tersebut sering kali dilupakan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam. Selama kurun waktu lima tahun terakhir saja, dapat ditemukan persoalan-persoalan kemanusiaan dalam pengelolaan SDA, seperti konflik tambang pasir di Desa Selok Awar-awar yang menewaskan Salim Kancil.

Belum lagi kriminalisasi aktivis lingkungan Budi Heriawan atau Budi Pego di Banyuwangi dan polemik pendirian pabrik semen di Karst Kendeng, dan semakin terpinggirnya masyarakat di Pulau Sumba, Labuan Bajo dan Yogyakarta—tempat pariwisata sedang dikembangkan besar-besaran.

Setidaknya ada dua persoalan yang terkait dengan catatan kelam pelanggaran hak asasi manusia dan pengelolaan sumber daya alam. Pertama, arah reforma agraria yang diusahakan pemerintah selama ini dan kedua, paradigma pengembangan pariwisata di Indonesia.

Quo Vadis Reforma Agraria?

Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia sejatinya bernaung dalam peraturan mengenai pokok-pokok Agraria. Setelah era Orde Baru, istilah agraria mengalami penyempitan arti menjadi hanya sebatas bermakna ‘tanah’. 

Ruang lingkup agraria dalam UU No. 50 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria sebenarnya jauh lebih luas dari sebatas ‘tanah’, yaitu seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia.

Jiwa UU pokok Agraria 1960 ini ialah hukum agraria nasional  harus merupakan penjelmaan dari nilai-nilai pancasila. Penggunaan kekayaan alam yang terdapat baik di permukaan maupun di dalam kandungan bumi, air dan ruang angkasa dikelola oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Banyaknya konflik agraria semakin menguatkan pentingnya pemerintah untuk menilik kembali semangat UU Pokok Agraria 1960 ini. Reforma agraria yang dilakukan selama ini masih terbatas pada redistribusi tanah yang tidak sedang berkonflik. 

Sementara itu, konflik agraria di daerah-daerah lain terus terjadi bahkan jumlahnya meningkat, data Konsorsium Pembaruan Agraria, terjadi 450 konflik agraria selama tahun 2016 dan menjadi 659 konflik selama tahun 2017. 

Ini artinya, reforma agraria yang dilakukan belum diarahkan pada penyelesaian persoalan struktural, yaitu ketimpangan dalam kepemilikan dan penguasaan atas sumber daya alam.1)

Persoalan penguasaan atas sumber daya alam dari hari ke hari terus dalam tarikan kuat kepentingan kapital ketimbang kemanusiaan. Jadi, hendak ke mana reforma agraria yang dilakukan pemerintah?

Mempertanyakan Paradigma Pembangunan Pariwisata

Salah satu fokus pemerintah setahun terakhir ini ialah mengembangkan industri pariwisata. Presiden Jokowi bahkan menyatakan akan mengembangkan 10 Bali baru. 

Namun, paradigma seperti apa yang digunakan untuk mengembangkan industri Pariwisata ini?

Dandhy Dwi Laksono—aktif di WatchdoC Documentary, mencatat benturan-benturan yang terjadi antara masyarakat lokal dan industri pariwisata yang sedang dikembangkan. Sebut saja, penembakan warga di Pulau Sumba karena menolak pembangunan resor wisata.

Juga, krisis air di Yogyakarta karena massifnya pembangunan hotel dan apartemen, penggusuran petani Temon di Kulon Progo untuk pembangunan bandara internasional guna memperlancar arus wisatawan ke Borobudur dan Yogyakarta.2)

Selama paradigma pembangunan pariwisata yang digunakan ialah pariwisata artifisial yang tidak berbasis pada masyarakat lokal dan lingkungan setempat, maka pengelolaan SDA untuk pariwisata akan membawa lebih banyak korban. Pariwisata yang artifisial hanya masuk akal untuk negara yang memiliki sedikit Sumber Daya Alam, seperti Singapura yang membuat Hutan Buatan “Taman Botani” atau Australia dengan Pantai Buatannya “Street Beach”.

Indonesia yang kaya akan hutan dan pantai tidak selayaknya membuat pariwisata yang artifisial semacam itu. Paradigma pariwisata artifisial misalnya juga mewujud dalam wisata wahana-wahana permainan dan simulasi. Model wisata yang demikian sudah jamak kita jumpai di kota-kota di Indonesia seperti Trans Studio Bandung, Wahana Wisata Bahari Lamongan dan Surabaya Carnival. 

Lho..lho..lho.., bukankah Bali terkenal di seluruh penjuru dunia justru karena tradisi dan lingkungannya yang masih lestari? Mengapa kita harus mengidam-idamkan pariwisata yang artifisial? Apakah kita tidak sedang mengembangkan pariwisita dengan paradigma yang tercerabut dari konteks ke-Indonesia-an?

Terakhir, bagi para calon pemimpin Indonesia mendatang, semoga semakin menyadari persoalan-persoalan terkait hak asasi manusia dan pengembangan pengelolaan SDA. 

Bagi kita semua, selamat menyambut debat Capres kedua, bertema Energi, Pangan, Infrastruktur, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup pada 17 Februari mendatang! Juga, semoga debat lebih bernas dan bermutu! Ahyee!

Catatan:

  1. http://www.kpa.or.id/news/blog/menyoal-reforma-agraria-jokowi-jk/
  2. Dandhy Dwi Laksono, “Wisata dan Darah” dalam https://pandu.mu/wisata-dan-darah/