Setelah mendapat penolakan dari sejumlah organisasi pers di Indonesia, salah satunya Aliansi Jurnalis Independen (AJI), akhirnya Presiden Jokowi resmi mencabut Keppres No 29 Tahun 2018 mengenai pemberian remisi kepada Nyoman Susrama, dalang di balik tewasnya Narendra Prabangsa Wartawan Radar Bali. 

Resmi dicabutnya Keppres ini jadi hadiah spesial kepada seluruh jurnalis di Indonesia yang memperingati momentum Hari Pers Nasional (HPN) 2019 di Surabaya (9/2/2019). Sekaligus bisa menjadikan hari itu sebagai momentum hari 'Prabangsa' nasional. 

Pencabutan keputusan remisi Susrama oleh Presiden Jokowi di hadapan jurnalis seakan-akan mengisaratkan pengakuan dirinya yang keliru mengupayakan jalan konstitusional sebagai kepala negara kepada Susrama.

Remisi sebagai jalan konstitusional bukan hanya melukai hati jurnalis di Indonesia, tapi juga membuka keran terulangnya peristiwa pembunuhan kepada jurnalis lainnya. Sebab, jurnalis kerap kali berhadapan dengan berbagai tantangan di lapangan demi mendapatkan informasi akurat dan berimbang. 

Apalagi dalam melakukan investigasi mengungkap satu fakta yang di situ ancaman kekerasan. Kerja-kerja jurnalis patut mendapat perlindungan dan perhatian dari negara agar bisa bekerja dengan baik pada masing-masing desk liputannya. 

Dengan demikian, dicabutnya keputusan remisi Susrama menjadi warning bagi semua orang yang berniat melakukan kekerasan, bahwa tidak ada praktik impunitas bagi pembunuh jurnalis. Sekalipun itu tidak menyebabkan kematian kepada jurnalis.

Namun pada kenyataannya, praktik HAM terkadang berupaya merasionalkan jalan konstitusional agar narapidana benar-benar terpenuhi haknya sebagai warga negara. Hak menghirup udara segar misalnya, bisa diperjuangkan selama mengacu pada filosofi reintegrasi yang mana merupakan filosofi pembinaan lapas kepada narapidana setelah mendapat legitimasi 'berkelakuan baik'.

Legitimasi 'berkelakuan baik' bergantung pada kesadasaran religius yang didapatkan selama dalam lapas. Kemudian, kesadaran religius melahirkan 'perasaan bersalah' atas apa yang pernah dilakukannya. Sehingga peluang 'tidak mengulangi' perbuatan serupa bisa terjadi. 

Dengan begitu, para narapidana otomatis dipercaya masyarakat tidak mengulangi kejahatannya lagi, terutama kepercayaan dari keluarga korban. Semua proses ini bisa menjadi pertimbangan pemenuhan hak narapidana untuk menghirup udara segar.

Jika dibawa ke dalam kasus pembunuhan wartawan, tentu tidak sesederhana itu mengkajinya. Masih ada pemahaman urgen patut harus jadi bahan pertimbangan kepada narapidana pembunuh jurnalis, bahwa jurnalis adalah salah satu aset bangsa yang harus dijaga melalui jalan konstitusional. Maka pencabutan remisi adalah jalan konstitusional.

Tidak ada pertentangan antara filosofi pembinaan lapas dan pencabutan remisi, meskipun Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham sudah mengakui ada kekeliruan dalam remisi ini. Pemberian remisi perlu melirik latar belakang kasus dan dampak yang diakibatkannya.

Jika dampaknya kepada aset negara, pejabat tinggi negara, mengancam kehidupan kepala negara, tentu remisi sangat tidak mungkin diberikan. Manakala dampaknya hanya menyentuh pada hal yang umum saja, dimungkinkan mendapat remisi. Asalkan dengan catatan, tidak ada peluang 'tidak mengulangi' perbuatan serupa. Kalau itu terjadi, remisi dinyatakan gagal. 

Pembunuhan kepada jurnalis adalah salah satu menghilangkan aset bangsa. Arus informasi tentang apa saja yang ada di negeri ini berawal dari kerja-kerja jurnalis. Tak terkecuali menyebarkan informasi tentang kebenaran dari segala penyimpangan para elite negara dan elite politik. Lebih-lebih melawan maraknya hoaks di tahun-tahun politik. Jurnalis jadi aparat informasi di negeri ini 

Bukan Alat Politik Pilpres 2019

Walapun sudah berhasil mendapat kepercayaan dari jurnalis, Presiden Jokowi perlu berbenah diri bahwa masih ada kasus-kasus lainnya yang perlu diungkap. 

Selama ini belum satupun kasus pembunuhan jurnalis yang terungkap. Malahan berakhir di tengah proses penyelesaian kasus. Bahkan ada pula yang kabur dan tak ditemukan keberadaannya hingga saat ini.

Keputusan mencabut remisi Susrama jadi yang pertama kali dalam sejarah kehidupan jurnalis di Indonesia setelah banyak kasus pembunuhan kepada insan pers ini berujung pada kesimpangsiuran.

Khususnya Jokowi yang menyandang status sebagai capres nomor urut 1, tidak memanfaatkan hadiah spesialnya ini sebagai alat politik Pilpres 17 April 2019. Sebab, selama ini perhatian negara kepada jurnalis masih sangat minim, mulai dari perlindungan hukum hingga kesejahteraan. Atas keputusannya ini, potensi memantik dukungan jurnalis kepada Presiden Jokowi bisa terjadi. 

Meskipun ada larangan tidak boleh terlibat aktif dalam pertarungan politik, misalnya kampanye atau menyatakan secara terang-terangan dukungan kepada Presiden Jokowi, yang tidak boleh dilupakan bahwa jurnalis sendiri memiliki pandangan dan sikap politik sebagai dasar menentukan pilihannya. 

Dalam skema sederhana, jika Jokowi menempatkan jurnalis sebagai sebenar-benarnya aset bangsa, ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk memilih dirinya sebagai Presiden Indonesia lima tahun akan datang. Potensi menang cukup menjanjikan. Selain media sebagai kekuatannya, juga didukung kemampuan komunikasi politik di masyarakat. 

Bahkan, bisa menundukkan lawan politiknya, yakni Prabowo Subianto yang acap kali menyudutkan jurnalis. Jika Jokowi memanfaatkan situasi ini, itu artinya keputusan konstitusional telah dimanfaatkan untuk kepentingan Pilpres 2019. Andaikan situasi ini diketahui, tentu para jurnalis tahu akan berbuat apa pada Pilpres nanti. 

Semoga saja keputusan Presiden Jokowi mencabut remisi Susrama bukan alat politik untuk memenangkan dirinya pada Pilpres mendatang. Walaupun saat ini secara tersirat banyak media berada di pihaknya. Selain diuntungkan dalam situasi ini, tidak boleh memanfaatkan keputusan konstitusional untuk kepentingan Pilpres. 

Apalagi mengumbar citra di hadapan insan pers yang berdarah-darah memperjuangkan keadilan hukum kepada rekannya, padahal hanya sekadar citra belaka. Tidak menutup kemungkinan amarah kembali menggelora di jalan-jalan dan depan istana kepresidenan.