Problematika di Indonesia selalu menarik untuk dibahas apalagi ditemani secangkir kopi. Kadang bisa menyebabkan senyam-senyum, geleng-geleng kepala, bahkan bisa menimbulkan kemarahan.

Baru-baru ini seantero media sosial heboh atas kepulangan seseorang yang katanya berpengaruh di Indonesia. Beliau adalah Habib Rizieq Shihab, seorang Imam Besar ormas Front Pembela Islam atau yang biasa disingkat dengan FPI. Beliau pulang pada  10 November 2020 tepat pada momentum peringatan Hari Pahlawan dan pastinya masih dalam kemelut pandemi Covid-19.

Kepulangannya mendatangkan euforia luar biasa kepada para pengikutnya, rasa haru nan rindu mungkin merasuki sukma para pengikutnya. Sehingga mereka membentuk suatu lautan massa dalam rangka penyambutan pemimpinnya. Bagaimana tidak? Habib Rizieq Shihab sudah lama tak bersua dengan para pengikutnya, kurang lebih 3,5 tahun setara dengan penjajahan Jepang zaman dulu.

Sekadar informasi, Habib Rizieq Shihab merantau” ke tanah nenek moyangnya Arab Saudi setelah beberapa kasus menimpanya. Beberapa kasus di antaranya adalah dugaan penodaan Pancasila, penodaan salam sampurasun, pornografi, dan penistaan Agama Kristen.

Beliau dengan gagahnya mangkir dari kasus-kasus tersebut pergi ke negara lain. Hingga akhirnya kembali ke tanah air karena dideportasi oleh negara Arab Saudi.

Beliau ini adalah tokoh penting dalam kemenangan Bapak Anies Baswedan sebagai Gubernur terpilih DKI Jakarta. Dengan api-api retorikanya, Beliau berhasil menggembleng suara-suara masyarakat luas dengan dalil agama.

Terlepas dari kasus-kasus di atas, hal yang menyedihkan bagi penulis adalah adanya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesaat setelah beliau menginjakkan kaki di bumi pertiwi. Beliau langsung dengan semangatnya membangun sesuatu hal yang kontraversial.

Beliau dan pengikut-pengikut setianya menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sangat tidak relevan dilaksanakan di situasi pandemi yang lagi menyerang Indonesia sekarang ini. Ditambah lagi kurang tegasnya aparat keamanan dalam menyikapi hal ini. Fanatisme akan seorang pemimpin seakan menghilangkan rasionalitas berpikir dan bertindak oleh para pengikut-pengikut setianya.

Pada 10 November, tepat pada hari kepulangan Habib Rizieq Shihab, ribuan pengikutnya membanjiri Bandara Soekarno Hatta dalam rangka menyambut sang Imam Besar. Kegiatan ini menimbulkan dampak yang cukup signifikan bagi pihak bandara Soekarno Hatta. 

Dimulai dari terjadinya macet parah menuju arah bandara sepanjang 7 Km, para calon penumpang yang batal mengudara, hingga terlambatnya puluhan penerbangan. Peristiwa ini tentu cukup menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan kerugian bagi pihak penerbangan ditambah lagi dengan pengerusakan fasilitas-fasilitas di bandara.

Pada 14 November 2020, Habib Rizieq Shihab menggelar acara Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus akad nikah putrinya di Petamburan. Tak tanggung-tanggung Beliau mengundang sebanyak 10.000 orang untuk menghadiri acara tersebut. Akibat diselenggarakannya acara ini, jalan KS Tubun ditutup total yang mengakibatkan kewalahan bagi para pengguna jalan salah satunya Transjakarta yang terpaksa memodifikasi sejumlah rute.

Sayang-disayang tindakan ini sangat disayangkan. Sangat tidak bermoral, mengingat situasi Indonesia yang sedang dilanda pandemi dan belum berangsur pulih. Penulis sangat mempertanyakan ketegasan pemerintah dan aparat kepolisian dalam penyelenggaraan acara ini. 

Seperti yang kita ketahui segala aktivitas yang mengundang banyak massa sampai sekarang masih diimbau untuk dilaksanakan secara daring seperti kuliah, seminar, perayaan hari besar dan lain lain. Itu semua bertujuan untuk meminimalisasi penyebaran covid-19. Adapun aktivitas masyarakat yang diperbolehkan di luar ruangan tidak boleh mencapai jumlah seramai itu dan harus tetap melaksanakan protokol kesehatan.

Jika pemerintah memperbolehkan suatu acara yang berjumlah ribuan massa, mengapa pemerintah tidak memperbolehkan perkuliahan dan aktivitas lain dilaksanakan secara offline? Apakah kebijakan pemerintah tidak berlaku kepada orang-orang “berpengaruh”?

Jika acara Maulid Nabi dan pernikahan tersebut diberi izin atas kepercayaan mampu menerapkan protokol kesehatan, mengapa pemerintah tidak mampu memberikan kepercayaan terhadap para lembaga pendidikan dan perekonomian yang sejatinya sangat ambil andil dalam kemajuan negara? Mengapa hal-hal primer seperti ini tidak lebih diprioritaskan?

Hampir setahun sudah negara ini dilanda pandemi covid-19 yang sangat berpengaruh pada ketidakstabilan ekonomi, meningkatnya kriminalitas, peningkatan angka pengangguran karena banyaknya PHK, banyaknya korban meninggal, terbengkalainya pembelajaran di ruang lingkup kependidikan, dan masih banyak lagi hal merugikan lainnya.

Langkah pemerintah pun tak tanggung-tanggung, mulai dari pengadaan kebijakan PSBB, Social Distancing, Physical Distancing, Hingga ke New Normal. Gencarnya sosialisasi dan edukasi masif terus berlangsung ke seluruh lapisan masyarakat. Semua kebijakan ini diadakan semata-mata untuk pemutusan mata rantai penyebaran covid-19. Pelanggar Protokol kesehatan pun ditindak tegas walau nyatanya masih terkesan memilih-milih “korban”.

Per tanggal 14 November 2020, kasus positif covid 19 menukik menjadi 463.007 kasus setelah bertambahnya kasus terkornfirmasi positif sebanyak 5.272. DKI Jakarta adalah pemberi sumbangsih terbesar dalam hal ini. Sangat layak untuk “diapresiasi”.

Dalam hal ini kita patut “berbangga” sebab pemerintah ibu kota negara yang sangat kita cintai beserta jajaran dan petinggi-petingginya mampu bersikap tegas kepada Habib Rizieq Shihab dan para pengikut-pengikutnya. Dan patut kita “acungkan jempol” kepada beliau yang duduk sambil minum teh dengan Habib Rizieq Shihab tanpa adanya jaga jarak sebagaimana yang beliau suarakan sendiri.

Bukankah Habib Rizieq harus isolasi mandiri dulu selama 14 hari? Begitukah sikap seorang panutan yang tengah menggaungkan revolusi akhlak?Jelas beliau tidak mengindahkan aturan pemerintah tersebut.

Di sinilah peran kita sebagai masyarakat yang bijak sangat dibutuhkan, kita harus tetap mengambil peran dalam mengedukasi masyarakat lainnya yang kurang memahami dan tentunya sebisa mungkin jadi garda terdepan dalam hal penerapan protokol kesehatan.

Kita harus mampu jadi panutan guna memutus mata rantai penularan covid-19 ini di tanah air yang kita cintai. Pandemi ini adalah masalah kita bersama bukan hanya masalah orang-orang lemah. Sanksi haruslah ditegakkan kepada setiap orang yang melanggar aturan tanpa melihat background seseorang tersebut. Kita harus mampu bergotong royong dalam penuntasan masalah ini.

Semoga pandemi ini cepat berakhir.