Dr. K. H. Abdurrahman Wahid atau yang lebih akrab disapa Gus Dur sudah jamak kita kenal sebagai ulama kharismatik yang identik dengan ormas Islam terbesar dengan corak tradisionalis, Nahdlatul Ulama. Kendati dikenal sebagai ulama tradisionalis, pemikiran Gus Dur tidaklah kuno. Justru ranah pemikiran Gus Dur membentang luas dari pelbagai wacana. Maka tak heran jika Gus Dur bisa dibilang ulama tradisionalis dengan pola pikir yang modernis.

Seperti yang kita ketahui, Gus Dur adalah tipikal pemimpin dengan pola pikir nggiwar. Cara berpikirnya berbeda dengan Muslim mainstream. Apa yang dipikirkan Gus Dur telah jauh melampaui yang dipikiran masyarakat kebanyakan pada jamannya. Oleh karena itu, ketika ia melontarkan sesuatu yang jarang atau tabu dibicarakan pada masanya, ia dianggap sebagai ulama kontroversial.

Ketika Gus Dur masih aktif menulis, berceramah, dan giat mengeluarkan statement dan kebijakan strategis untuk ormasnya, ia acap dilabeli sebagai ulama yang sering bertentangan dengan para fundamentalis dan modernis. Statement dan langkah-langkahnya dianggap sebagai sebuah kontroversi ketika umat Islam membutuhkan dukungan moral lantaran intervensi negara.

Ulil Abshar Abdalla, turut menguatkan dugaan labeling tersebut. Dalam tulisan lawasnya yang berjudul Cicilan Demokrasi, Ulil mengaggap kalau Gus Dur seperti terjebak dalam rivalitas historis. Posisi Gus Dur ibarat terkurung dalam aroma persaingan di masa silam. Apa yang diucapkan dan dilakukannya, menjadi serba salah di mata kaum Islam modernis maupun fundamentalis.

Di sini, berdasarkan buku Deliar Noer, Gerakan Islam Moderen, kita bisa menganggap ormas-ormas semacam Muhammadiyah, Persis, Perti, Al Irsyad, atau bahkan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia sebagai bagian dari golongan pembaharu, modernis atau bahkan fundamentalis.

Masih dalam tulisan Ulil, ia menandaskan kalau Gus Dur di pertengahan tahun 90-an, terlihat lebih mesra dengan kaum non-Muslim. Ia  juga menunjukkan sikap yang agak sinis terhadap golongan Islam modernis. Ketika mencoba merevitalisasi hubungan antara demokrasi dan umat Islam, stereotip yang melekat pada Gus Dur itu bekerja mengganjal upaya-upaya yang dilakukannya.

Kala terjadi pembantaian umat Islam dalam tragedi Tanjung Priok, Gus Dur juga membuat kontroversi dengan langkahnya mengajak Jenderal Merah Benny Moerdani ke pesantren. Keputusannya benar-benar menuai kritik banyak pihak. Hal itu terjadi seturut desas-desus yang mengatakan Jenderal Benny terlibat dalam Tragedi Tanjung Priok.

Namun, bukan Gus Dur namanya bila berhenti pada suatu ikhtiar yang sudah sampai setengah jalan. Di tengah selubung misteri relasinya dengan kaum modernis, ia menolak bergabung dengan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia). Gus Dur saat itu mengemukakan alasan jika ICMI berpeluang menyerap aspirasi radikal dari kaum fundamentalis. Makanya ia membangkang.

Gus Dur saat itu dinilai Ulil mulai berkecimpung ke jagad politik dengan agak merapat ke pemerintah, namun ia malah menolak bergabung dengan ICMI. Padahal, ICMI adalah organisasi bentukan pemerintah. Secara pragmatis, bisa saja kita melihat ini adalah peluang bagi Gus Dur untuk mengoperasikan kesempatan politis dan intelektualnya, tapi ia tidak menggunakannya.  

Hubungan cinta dan benci antara Gus Dur dan kalangan modernis ini mungkin sudah jadi rahasia umum di telinga masyarakat. Jika beberapa contoh di atas adalah langkah-langkah simbolik dan menjadi lahan bagi interpretaasi politik umat Islam, Gus Dur secara terang-terangan pernah sedikit mengulas ihwal tipikal kaum modernis.

Dalam tulisannya yang pernah dimuat di majalah Mingguan Tempo berjudul Mikrokosmos Seorang Masyumi, ia menyinggung massa Masyumi yang pada tahun 1980-an masih ada saja yang bergeliat. Dalam tulisannya ia menyebut :

”Mikrokosmosnya ternyata masih berorientasi pada keyakinan agama, betapa jauhnya sekalipun hidup telah menghanyutkan kegiatannya. Tetap tekun menjalankan perintah agama sedapat mungkin, tetap yakin bahwa moralitas lebih penting daripada sukses materiil, dan merasa bahwa dengan pola kehidupan seperti itu ia tetap mampu merengkuh modernitas dalam arti penuh.” 

Sesudah itu, ia menutup dengan pungkasan yang menawan:

”Prototipe tulen orang Masyumi. Dan seninya adalah ketika dia menyatakan kepada lawan bicaranya yang NU akan afiliasinya itu, ”Maaf, Pak, saya sebenarnya orang Masyumi, tetapi merasa perlu konsultasi dengan bapak.”

Terlihat jelas poin-poin yang ingin dikemukakan Gus Dur yang manyasar kecenderungan si tamu yang terlihat ingin menonjolkan kemodernannya. Dari pakaian, tutur bicara, hingga bagaimana ia blak-blakan mengaku simpatisan Masyumi, Gus Dur seolah ingin menngarisbawahi karakter seorang modernis di masa-masa modernisasi.

Pada kesempatan yang lain, Gus Dur juga pernah melontarkan kritik terhadap kiprah Buya Hamka, ulama asal Minang yang juga merupakan bagian dari Masyumi dan Muhammadiyah sekaligus. Pada tulisannya yang dimuat oleh James Rush dalam buku Adicerita Hamka, ia menyebut Hamka selaku ahli sejarah yang amatir karena cuma mengandalkan sumber Arab.

Meski mengkritik, Gus Dur juga mengapresiasi Hamka sebagai ulama tingkat nasional yang berhasil menggoreskan tinta orientasi kiprah perjalanan umat Islam dalam rentang generasinya. Gus Dur dalam tulisan yang dikutip Rush itu juga mengungkapkan kalau Hamka tak seperti modernis lainnya yang memusuhi kaum tradisionalis.

Sampai di sini kita bisa menarik pokok-pokok pernyataan atawa sikap Gus Dur terhadap kaum modernis. Dari kebijakan dan langkah-langkahnya, serta dalam beberapa pokok ucapan yang diambil oleh penulis, sepertinya Gus Dur menyayangkan sikap-sikap kaum modernis yang memiliki tendensi monolitik dalam kehidupan beragama.

Dari bagaimana ia melihat sosok simpatisan Masyumi yang benar-benar modern sowan padanya, lalu apresiasinya pada Hamka yang dalam darahnya mengalir golongan tradisionalis. Dari dua tulisannya itu Gus Dur seolah ingin mengungkapkan kekesalannya pada kecenderungan manusia Indonesia yang mulai melupakan pijakan kulturalnya.

Sebagai sosok yang pluralis, Gus Dur jelas sangat menghargai perbedaan-perbedaan yang terkandung dalam diri tiap individu atau kelompok. Lantaran itu ia merasa bahwa segala wacana politisasi Islam yang monolitik hanya akan mentok, karena agama, sebagaimana diyakini oleh Gus Dur, ada untuk menampung pluralitas kehidupan sosial dan kultural.  

Ketika menolak bergabung dengan ICMI, Gus Dur juga menyampaikan kalau ICMI berpeluang mempraktikkan politik sektarian. Apa yang diungkapkan oleh Gus Dur ada benarnya juga. Saat pemerintah mulai terlihat dekat dengan Islam, ICMI malah dibentuk untuk menguatkan legitimasi umat Muslim di muka publik yang majemuk dan multikultural.

Ditambah lagi, yang duduk di sana adalah sosok-sosok modernis. Dengan tendensi-tendensi politik yang ketika itu masih belum teraba, para wakil-wakil modernis ini tampil ke permukaan dengan citra yang fresh dan representatif dengan keinginan kelompok mayoritas. Maka bagi penulis, Gus Dur yang seorang pluralis itu jelas saja memprotes keberadaan ICMI yang bernuansa agamis dengan kecenderungan penyeragaman wacana.

Agama, dalam pemikiran Gus Dur haruslah bebas dari tendensi politik. Karena ketika agama dibingkai oleh kepentingan politik, ditakutkan akan menggerus maknanya bagi masyarakat. Dan jika kemudian universalitas yang didengung-dengungkan sebagai finalisasi itu gagal, pihak pihak yang membawa emblem agama harus siap dengan umpan balik dari masyarakat yang mengerikan.

Itulah sebabnya mengapa Gus Dur mengajak Jenderal yang dituding jagal umat Islam ke pesantren, menolak bergabung dengan ICMI, dan juga sering mengkritik secuil perilaku kaum modernis. Semua itu tak lain dan tak bukan adalah upaya Gus Dur untuk menghadang aktivitas politik identitas yang memperalat agama sebagai basis kekuatan guna memukul golongan lain.

Gus Dur mungkin sudah tak begitu peduli dengan steoreotip masyarakat terhadap dirinya dan para modernis. Kendati demikian, tampaknya yang ingin ia gugat adalah motif-motif politik yang diusung agen politiknya. Yang diharapkan oleh Gus Dur mungkin hanya ingin agar agama benar-benar berfungsi penuh untuk masyarakat. Karena kehidupan beragama seringkali menjadi problematika tersendiri di masyarakat.

Pada akhirnya, ketika manusia mulai tercerabut dari akar-akarnya, ketika politik sektarian sedang berlangsung di tengah masyarakat, dan ketika nilai-nilai agama kini makin tergerus oleh ketidaksiapan pada kemajuan, ada baiknya semua ikhtiar Gus Dur kita baca dan resapi sekaligus dengan petikan puisi berjudul Maskumambang dari W.S Rendra di bawah ini:

Apabila agama menjadi lencana politik, maka erosi agama pasti terjadi

Karena politik tidak punya kepala, tidak punya telinga, tidak punya hati

Politik hanya mengenal kalah dan menang, kawan dan lawan

Peradaban yang dangkal