Pemerintah Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang Jawa Barat, Rabu (20/12) lalu, mengadakan pelatihan bertajuk Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik Kelompok Belajar Keagamaan. Sebuah pelatihan yang ditujukan khusus kepada segenap guru ngaji di Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA), Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), serta kelompok pengajian lainnya.

Sesuai namanya, teranglah yang diundang sebagai peserta adalah para guru ngaji di seantero Desa Margamukti. Namun, siapa sangka saya pun mendapat undangan.

Ini di luar dugaan. Pasalnya, saya masih terbilang orang baru di sini. Belum genap sebulan saya menjadi tenaga pengajar (baca; guru ngaji) di Pondok Pesantren Salafiyah Khaira Ummah (PPS KhU) yang terletak di Dusun Kebon Kelapa. Salah satu dusun yang termasuk ke dalam teritorial kekuasaan Ir H Maman Suparman, kepala desa Margamukti.

Jika berpatokan pada manual acara yang terlampir di surat undangan, seharusnya saya sudah berada di tempat acara sebelum pukul sembilan pagi. Sayang, derasnya hujan pagi itu menghalangi saya untuk bisa hadir tepat waktu.

Syukur nian setiba saya di tempat acara sesi penyampaian materi masih belum dimulai. Keterlambatan yang tak disengaja itu hanya membuat saya melewatkan sesi seremonial pembukaan saja. Toh, itu tidak terlalu penting!

Yang terpenting bagi saya adalah mengikuti sesi pemberian materi yang terbagi ke dalam dua termin. Lagi-lagi berdasar manual acara yang terlampir di surat undangan yang saya terima bahwa termin pertama akan membahas Upaya Peningkatan Kualitas Guru Ngaji. Sedangkan termin kedua akan mengetengahkan Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Agama. Dwitopik yang cukup menarik menurut saya.

Berselang lebih kurang tiga puluh menit ditunggu, Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (Kasi PD Pontren) Kemenag Kanwil Sumedang, Drs H Yayan Muchtar selaku pembicara pada termin pertama akhirnya datang juga.

Untuk materi termin pertama, saya kurang begitu menyimaknya. Bahasan bertajuk Tipologi Guru (Melalui Pendekatan Fiqh) Menuju Guru Profesional yang disampaikan birokrat kelahiran Cianjur lima puluh tahun silam itu entah mengapa kurang menyita perhatian saya.

Sepanjang pemaparannya, saya tidak bisa menangkap poin krusial yang berkaitan langsung dengan topik pelatihan. Ihwal itu membuat saya merasa sedikit kecewa sehingga nyaris menyesali kehadiran saya di forum pelatihan tersebut.

Namun, kekecewaan yang minim itu seolah terobati usai mengikuti materi pelatihan pada termin kedua. H Asep Ely Gunawan SpdI, sosok kiai muda yang mengaku eks-guru ngaji, tampil sebagai pembicara. Ia kini merupakan Ketua DPC PPP Kabupaten Sumedang yang menjabat legislator sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumedang Periode 2014-2019.

Berbeda dengan termin pertama, bahasan termin kedua cukup menarik perhatian saya. Demikian pula yang tampak pada peserta pelatihan lainnya yang sebagian besar terdiri atas ibu-ibu.

Selain karena Pak Asep banyak berbagi pengalaman serta masukan konstruktif kepada guru-guru ngaji yang hadir, juga lantaran latar belakangnya yang pernah mencecap guru ngaji dan tugasnya saat ini selaku anggota komisi A yang banyak bersinggungan dengan kebijakan pemerintah terkait eksistensi para guru ngaji.

Setidaknya, ada tiga poin besar yang dijabarkan oleh Pak Asep yang berhasil saya catat.

Pertama, guru ngaji tidak boleh ketinggalan zaman!

Sebaliknya, mereka seyogianya mampu menjawab tantangan zaman. Caranya, guru ngaji harus memiliki kemampuan dalam memahami kultur sosial masyarakat yang terus berkembang. Tidak cukup dengan bermodalkan keilmuan agama semata. Guru ngaji dituntut pula punya kompetensi semacam manajemen organisasi, public speaking, dan lain-lain.

Selain itu, guru ngaji juga sampai gaptek, sebab dikhawatirkan mereka akan kalah pintar dan kurang berwawasan dibanding anak didiknya yang rajin up date. Dengan dukungan fasilitas digital dan koneksi internet kini segala tetek bengek pengetahuan agama menjadi amat gampang ditelusuri.

Terlebih dinamika permasalahan agama yang kian kompleks. Dalam hal ini, Pak Asep memberikan sebuah contoh kasus pembebasan tanah wakaf akibat pembangunan jalan tol yang marak terjadi sekarang. “Siapakah yang berhak menerima uang pembebasannya?” “Ini tantangan,” lanjutnya.

Dari itu, meminjam istilah dalam Bimbingan dan Konseling, pesan Pak Asep, guru ngaji hendaklah shaalihun li kulli zamaanin wa makaanin, yakni senantiasa beradaptasi dengan situasi dan kondisi. Atau dengan kata lain, guru ngaji tidak boleh ketinggalan zaman.

Kedua, terkait payung hukum yang menaungi keberadaan guru ngaji.

Menurut ketua MK2DT (Musyawarah Kerja Kepala Diniyah Takmiliyah) Provinsi Jawa Barat itu, bahwa guru-guru ngaji merupakan garda terdepan pembangunan bangsa.

Peran signifikan para guru ngaji telah memperoleh rekomisi (pengakuan) negara melalui UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Regulasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya PP Nomor 55 Tahun 2007. Realisasinya lantas diperinci dalam Permenag Nomor 3 Tahun 2013.

Zaman sekarang guru ngaji juga harus lebih peka terhadap status hukum lembaga pendidikan keagamaannya. Lembaga yang tergolong baru merintis dan relatif kecil bisa dicukupkan dengan registrasi SK Kemenag. Sementara lembaga-lembaga berupa yayasan yang memiliki lembaga pendidikan lebih dari satu, sebaiknya langsung diregistrasi dengan SK notaris. Karena terkait yayasan telah ada undang-undang khusus yang mengaturnya.

Ketiga, keharusan guru ngaji memiliki kecakapan dalam urusan pengelolaan keuangan. Kecakapan ini penting di kala mendapat kucuran ‘dana’ dari institusi pemerintahan.

Mengingat soal ini termasuk sesuatu yang sangat sensitif, Pak Asep pun mewanti-wanti para guru ngaji dengan memberikan beberapa rekomendasi teknis kepada mereka. Mulai tentang persyaratan dan mekanisme pengajuan proposal permohonan dana, hingga sistematika pelaporan pertanggungjawaban.

Begitulah kilas balik dari apa yang telah saya peroleh dari pelatihan singkat tersebut. Ditambah, sebuah ‘amplop tipis’ sebagai cinderamata dari panitia. Matur nuhun...