Kasus KLB Moeldoko ini adalah murni kasus politik. Bukan soal kasus hukum. Karena proses gugatan yang dianggap KLB Moeldoko itu berseberangan langsung dengan kubu politik dan demokrat AHY.

Tak hanya sampai disitu. Proses pengadian dan pengambilan keputusan juga belum sampai sampai ke Pengadilan Tinggi, dan Usaha Negara (PTUN). Meskipun Mentri Kemenkumham menolak hasil keputusan KLB Moeldoko. Namun persoalan masalah itu belum sampai disitu.

Karena menurut mereka, yang—KLB Moeldoko ini belum mendapatkan ijin secara resmi /sah dari keputusan Pengandilan Tinggi Negara (PTN), dan Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN).

***

Saya kira ini baru episode awal yang dimainkan oleh KLB Moeldoko. Saran saya, untuk Demokrat AHY harus lebih hati-hati. Selain berbeku keras pada soal hukum. Juga mereka berpaku khusus pada soal mekanisme politik.

Sekali lagi, saya katakan. Ini murni masalah politik. Bukan persoalan hukum. Karena kalau kita runut ke belakang soal masalah ini. Mereka yang KLB Moeldoko ini merasa optimis, dan akan menang di tahapan selanjutnya.

Muhammad Rahman, Juru Bicara KLB Demokrat, (5/4/2021), mengatakan;

“ada dua kepemimpinan Partai Demokrat saat ini. Pertama kepemimpinan Partai Demokrat AHY. Dan yang kedua kepemimpinan Partai Demokrat KLB Moeldoko.”

Menurut beliau, mereka berdua itu absah-absah saja mengklaim demokrat itu secara ilegal, inkonstitusional. Itu tidak menjadi masalah. Namun, yang secara sah! Kita akan menunggu hasil keputusan Pengandilan Tinggi Negara (PTN), dan Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN).

Dan ia menilai, ini merupakan baru babak awal. Sebelum jatuhnya takak Mahkamah Agung (MA). Setelah sampai ke pengadilan nanti. Siapa yang akan mampu bertarung. Apakah kubu Partai Demokrat AHY, atau kubu demokrat KLB Moeldoko yang akan kalah?

Lantas itu. Kita akan menguji tingkat legalitas dan keabsahan-Nya, yang berdasarkan menurut UU AD/ARD tahun yang baru.

Kalau, kemudian DPP Demokrat AHY yang lulus ujian ke Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Itu pertanda sistem dan mekanisme politik yang mereka pakai adalah “prosedur hukum.”

Tetapi, kalau kemudian, —KLB Moeldoko yang menang di tahap Pengujian Keputusan Pengadilan Tinggi itu adalah KLB Moeldoko. Jelas-jelas itu adalah "Murni Kasus Politik."

Sebab, ini adalah murni dari sumber kecacatan politik dan kekuasaan negara. Seharusnya DPP Demokrat AHY itu. Ketika setelah lulus di tahap Pengujian Menko Polhukam. Itu harus ada pernyataan tegas/kesangsian hukum yang jelas dari kepala negara. Yang berdasarkan pada "Suprema Tertinggi" di tangan presiden. Sesuai UU AD/ART yang berlaku. Dengan catatan ada legalitas dari Mahkamah Konstitusional Partai. Agar keputusan, dan pengesahan nantinya. Itu tidak akan sampai ke tahap Pengadilan Tinggi Negara (PTN).

Tetapi, jika kalau itu tidak pakai oleh kekuasaan. Berarti itu secara jelas ada keterlibatan, atau intervensi misi politik KLB Moeldoko dengan elemen-elemen kekuasaan.

Karena, presiden tahu. Bahwa Menko Polhukam itu dilegalisasi dengan hegemoni politik yang keruh. UU No 8 tahun 1998 itu. Justru dijadikan dalil oleh Menko Polhukam dalam sistem hukum dan politik kita. Padahal UU itu, sifatnya sangat mengancam keberadaan Mahkamah Konstitusional Partai.

Lagi-lagi UU itu inisiasikan lagi sebagai bentuk kebebasan pendapat, hak mencampaikan politik, dan argumentasi. Hal-hal yang mengeruakan lagi adalah UU itu akan diujikan ke mahkamah petinggi partai. Secara definitif Menko Polhukam itu sudah keruh mengembalikan UU itu kepada pada sistem dan tupoksi-Nya.

Sebab itu bertolak belakang dengan DPP demokrat. Prosedur hukum, dan UU DPP demokrat itu harus berdasakan struktrur dan mekanisme UU, yang menurut UU kepartaian yang sah. Dengan pemberlakuan UU/AD/ART yang baru.

Kalau KLB Moeldoko, misalnya beserta seluruh simpatisan panel partainya itu memakai UU yang dibawah dari tahun 2008. Itu secara jelas dan tegas saya katakan. Akan bertentangan dengan Mahkamah Petinggi partai. Sebab proses penyempurnaan dan perubahan amandemen UU AD/ART ini sudah tiga kali berubah.

Pertama UU AD/ART No 31 tahun 2002, kedua UU No 2 tahun 2008, dan ketiga No 3 tahun 2011.

Dan kalau misalnya lagi! KLB  Moeldoko terus mengeyel-ngeyel mengajukan ke pengadilan Tinggi Negara, dan lalu sampai ke Mahkamah Agung tentang perubahan UU AD/ARD tahun 2005. Lalu disahkan oleh pengadilan.

Jelas-jelas ini adalah sistem sulut politik yang diprakarsai oleh kekuasaan. Yang memang bukan pada tata kelola dan sumber hukum yang berlaku, yang menurut dasar UU 1945.

Lebih gilas-Nya lagi. Ketika KLB Moeldoko itu di tolak oleh Menko Polhukam, mahfud MD.

Itu justru dibekukan untuk meminta maaf kepada presiden. Karena dianggap telah menuding etika dan kehormatan presiden atas tudungan intervensi KLB Moeldoko dengan segelintir elemen Istana.

Andi Malarangeng, selalu sekretaris DPP demokrat menyampaikan, bahwa kekisruhan partai politik itu. “Tidak ada AHY yang menuding Istana ada keterlibatan dengan KSP Moeldoko”. Tidak ada!

Justru yang dimintai oleh DPP demokrat beserta seluruh simpatisan partai politiknya adalah bagaimana Istana melihatnya secara terbuka. Dan melihatnya dengan benar. Bukan memecahkan beliau dengan narasi cacat, dan memaki-maki.

Namun yang seharusnya meminta maaf. Itu adalah kubu KLB Moeldoko beserta seluruh simpatisan, dan panel partainya. Yang dianggap telah merampas, dan mengambil alih hak-hak kepemimpinan partai demokrat yang sah. Itu yang perlu meminta maaf! Bukan DPP demokrat AHY.