Hari ini adalah hari yang dinanti banyak orang di Indonesia. Ada yang menunggu karena memang mendambakan kehadirannya, tetapi ada juga yang menunggu karena ingin cepat berlalu. Ya, ini Rabu, 17 Maret 2019, hari di mana Pemilu 2019 dihelat untuk menentukan presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif di semua tingkatan.

Selama tujuh bulan kemarin, bagi sebagian besar orang, terasa cukup melelahkan. Energi kita banyak dihabiskan untuk merayakan demokrasi. Siapa yang tidak lelah lihat rivalitas antara cebong dan kampret yang bikin timeline media sosial kita sumpek, dari debat kusir, saling maki, sampai baku hoaks yang kita lihat tiap hari.

Konon, sebagian besar dari mereka adalah PBK alias Pekerja Bacot Komersial, yang dipesan buat cangkeman politik di media sosial guna suksesi politik narasi si pemesan sekaligus sebagai Cyber Troops yang siap pasang badan menghadapi segala kemungkinan dinamika politik elektoral. 

Ya, intinya mereka bacot di media sosial buat memenangkan calon mereka. Tetapi entahlah, yang terpenting suasana menjemukan itu sebentar lagi (semoga) rampung.

Pemilu sebagai proses politik elektoral saban lima tahun sekali rutin dilakukan. Katanya, pemilu adalah proses pendelegasian kekuasaan rakyat biar konkret dan tidak cuma jadi wacana kedaulatan rakyat tapi kabur dalam manifestasinya. Simpelnya, pemilu adalah istilah teknis buat menerjemahkan demokrasi, yang menitikberatkan pada kedaulatan rakyat. 

Tetapi, menurut penulis, mungkin pemilu lebih enak dikatakan sebagai simbolisasi kekuasaan rakyat dibanding pendelegasian kekuasaan, agar diskursus publik juga diakui sebagai praktik demokrasi. Artinya, tidak hanya terbatas dan elitis hanya dilakukan oleh delegasi kekuasaan rakyat yang ditentukan melalui undian yang disebut pemilu tadi.

Selalu ada harapan baru bubar pemilu digelar. Harapan itu adalah perubahan—yang diekspektasikan—bakal terjadi secara radikal dan signifikan bisa terasa dan terlihat oleh semua kalangan. Jadi, tidak hanya berkutat dan menyentuh pada dimensi makro, tetapi demikian juga mikro, yang nyenggol masyarakat secara langsung.

Konon lagi, kualitas perubahan itu bisa dimungkinkan kalau pemilu berlangsung dengan partisipasi penuh oleh mereka yang punya hak pilih. Nah, jika persentase abstain agak atau terlalu tinggi, bisa-bisa produk/output demokrasinya jelek. 

Kok bisa mendasarkan kualitas pada kuantitas? Bukakah seorang tuna-budhi (gila)—atau dalam bahasa kasar, edan—punya derajat yang sama dengan seorang profesor ilmu politik cum ahli teknik nuklir cum ahli kriminologi cum spesialis jantung, paru-paru, dan tenggorokan yang juga merangkap menjadi sufi?

Simpelnya, Pak Sidul yang berstatus gila, memiliki hak suara sama dan setara dengan, misalnya, Prof. Mahfud MD, Romo Franz Magnis-Suseno, bahkan Jurgen Habermas, Hannah Arendt, Paul Broker, David Beetham, Joseph Schumpeter, dan teoritis besar demokrasi lainya—jikalau seandainya merupakan warga negara kita dan ada di daftar pemilih tetap (DPT).  Ya, demikianlah pemilu.

**

Kita tentu hafal betul bahwa kekecewaan terhadap hasil pemilu sering terlontarkan oleh siapa pun yang merasa hidup kok gini-gini aja, padahal tiap periodenya berganti pemimpin, dengan janji yang selalu memikat hati emak-emak dan milenial—bapak-bapak juga termasuk—tapi kok ya hidup selalu terasa stagnan saja dan tak terasa terwakilkan aspirasinya oleh wakil rakyat. 

Kekecewaan pun bertambah ketika mendapati beberapa ekor pejabat publik yang tertangkap basah kena sweeping KPK, ngantuk di kursi empuk Senayan yang mungkin capek main proyek mulu, pesta sabu atau kena gerebek Satpol PP sedang melakukan simulasi naik kuda di kamar hotel bersama aktris atau model dan berbagai varian kendhablegan lain. Intinya, konstituen kecewa. Sudah, titik!

Entah karena program bawaan manusia atau apa, kita cenderung mencoba menyalahkan, apa pun atau siapa pun itu, sebut saja, misalnya, yang ada tinggal ayam tetangga, kita niscaya bakal menyalahkan beliau, si ayam. 

Dalam konteks pemilu, biasanya kita menyalahkan orang menjadi Golongan Putih (Golput). Mereka dikutuk karena dianggap menjadi sebab kecacatan produk pemilu, “Coba aja lu milih waktu itu, pasti hasilnya orang yang bener dan gak cuma main proyek batu tambang.” Eladalah.

Karena sudah bosan nyalahin sana-sini, akhirnya ikut golput, deh. Pas sudah sadar kalau ternyata tak bergeming keadaan sedikitpun jikalau semua orang memakai hak pilihnya.

Akhirnya tradisi menyalahkan si pelaku golput terus saja berlangsung secara spiral. Bersamaan dengan itu, kekecewaan terhadap praktik politik dan tata kelola negara yang mengecewakan senantiasa memperkuat arus golput. 

Setidaknya golput bisa dikategorikan menjadi dua macam: golput kecewa (apatis) dan golput kritis (ideologis). Tetapi, yang mana pun itu, tetap saja “Dasar golput! Tidak prodemokrasi! Haram!”, dan umpatan sejenisnya yang nuansanya adalah pengambinghitaman.

**

Golput bukanlah hal baru di kancah politik elektoral kita. Awalnya gerakan ini merupakan tindakan kritik satire menanggapi demokrasi yang hanya berjalan secara prosedural tanpa menyentuh sedikit pun substansi demokrasi; jadi milih sih iya, tapi hasilnya sudah jelas.

Ini terjadi ketika rezim Orde Baru berkuasa. Pada masa itu, pemilu selalu predictable dan hanya mirip sebagai relegitimasi kekuasaan Soeharto. Nah, di era pascareformasi ini, dengan iklim demokrasi yang lebih terbuka dan akuntabel, apakah golput masih relevan?

Alasan yang melatarbelakangi seseorang memilih golput pun tentu beragam. Kita tak bisa secara serampangan mengatakan golput hanya dikarenakan satu atau dua alasan, secara monologal kita terjemahkan untuk menuding golput. Memang benar, basis fundamental golput adalah kekecewaan, tetapi kita tak pernah tahu pasti mengapa kekecewaan itu muncul.

Beberapa alasan mainstream untuk golput, antara lain: tidak adanya kandidat yang dinilai layak, muak dengan perilaku nggatheli politisi dan pejabat politik serta nihilisme politik, siapa pun yang jadi tetap gini-gini aja. 

Jadi, golput dibandingkan ration choice lebih pantas disebut emotional choice. Kata orang, melibatkan emosi dalam menentukan keputusan bakal menimbulkan sebuah logical fallacy/kesesatan pikir. Loh?

Beda dengan argumen kalangan antigolput, mereka bilang, pemilu bukan untuk cari yang terbaik, tetapi agar yang paling buruk tidak berkuasa. Turunan dari itu mungkin adalah fatwa haram Golput oleh MUI, “Jika ada pemimpin yang baik dan layak, maka tidak memilih adalah haram, karena pemimpin harus tetap ada.” Begitu kira-kira. 

Tetapi, problemnya adalah pengklasifikasian baik, buruk, layak, dan tidak cukuplah njelimet dan subjektif. Anyway, jika golput haram, kenapa Gusdur pada pemilu 2014 memilih pula golput sebagai sikap politiknya? Padahal beliau merupakan core of the core-nya Islam di Indonesia.

Toh, untuk menilai dan menyimpulkan itu selalu butuh informasi—baik apa yang menjadi program kandidat, juga informasi tulang belakang; konspirasi kepentingan, rekam jejak dan lainnya—sedangkan kita hanya bisa mengakses itu di media mainstream—yang tidak bisa lagi dinilai independen—dan paling informasi alternatif di media sosial yang kredibelitasnya sangat patut dipertanyakan. 

Dan pun, lagi-lagi, sumber informasi politik kita terlalu nobelistis jika dianggap merangsang kita untuk rasional. Yang terjadi hanyalah eksploitasi emosi dan primordialitas.

Jadi gimana? Kita dituntut untuk rasional dalam memilih, tetapi keterbatasan kita untuk menangkap realitas sepenuhnya menjadikan kita hanya sebagai hamba narasi politik konstruktif dan post-truth, meskipun tergantung kebiasaan maya kita yang berpengaruh pada algoritme sosial media yang memasok informasi.

Secara tak sadar, kita terarahkan pada pilihan politik kita. Entah golput atau tidak, sama-sama jadi korban perasaan, ekploitasi emosional bukan rasional.

**

Kita sering berpikir, “Apa sih yang tujuan golput? Toh itu bukan solusi.”

Menurut penulis, banyak orang yang salah paham terhadap golput. Ia memang bukanlah upaya mencari solusi—meskipun dengan memilih juga tak serta-merta solusi itu hadir menyelesaikan kebobrokan politik kita—golput justru bentuk penuntutan solusi jangka panjang yang dimungkinkan jika budaya dan mental politik dirombak secara total.

Salah besar juga kalau golput dikatakan sebagai tindakan kontra demokrasi. Golput adalah demokrasi, karena ia adalah bentuk ekspresi kedaulatan, kedaulatan artinya tidak didikte oleh apa pun itu, termasuk fatwa haram dan moralitas yang dipolitisasi.

Bisa dibilang, golput adalah anak kandung dari praktik bobrok politik yang meruntuhkan dirinya sendiri. Yang harus ditangkap dan dicerna; kita butuh praktik politik yang sehat, pendidikan politik yang baik, partai politik yang kredibel nan konsisten, dan kesejahteraan yang tidak hanya berupa statistik makro.

Pesan itu harus ditangkap oleh siapa pun yang berperan dalam suatu sistem politik, didengar dan dikerjakan. Kalau tidak, ya sudah, golput akan tetap ada dan berlipat ganda.  

Marilah kita pandang golput bukan lagi sebagai hantu politik—yang menggelisahkan kandidat—tetapi sebagai salah satu bentuk ekspresi politik yang wajar dan legal agar kita berkenan untuk berkontemplasi dan tak lupa beranjak. Beranjak, minimal bersama kita batalkan threshold yang membikin substansi demokrasi kita terpenjarakan dalih prosedur.