Terlepas dari gonjang-ganjing tentang Ghost Fleet's versi Prabowo, harusnya substansi tentang kemungkinan bubarnya Indonesia 2030 sebagai sebuah negara dan peradaban mengingatkan kita kembali pada tesis Fukuyama tentang "Punahnya Peradaban Dunia" (The End of History, 1989). Inti dari prediksi Fukuyama adalah soal keunggulan konsep liberal dan demokasi global yang menandai dimulainya suatu era post-ideologi demokrasi yang sangat cair dan tak lagi terstruktur dan tersistem.

Kehidupan masyarakat dunia, termasuk masyarakat Indonesia, akan dibentuk atau didikte oleh mekanisme "pasar" global networking yang bekerja secara linear (mengikuti Hegel's concept of history) berbasis penguasaan sumber-sumber ekonomi dunia di tangan segelintir kelompok kapitalis global, dan tidak lagi berbasis human capital sebagaimana dibayangkan Marx dengan komunisme sebagai destinasi akhir perkembangan peradaban dunia.

Jika tesis Marx tak lagi bertaji dan tesis Fukuyama masih diragukan di tengah-tengah trend menguatnya fundamentalisme ideologis, kira-kira ke arah mana perkembangan (atau mungkin "perubahan" bila konsep sejarah tak lagi diterima sebagai suatu prosesi linear). Apakah peradaban dunia yang bisa kita rujuk sebagai basis epistemologi untuk "membaca" eksistensi Indonesia ke depan?

Oleh karena itu, mempertanyakan landasan berpikir Prabowo yang menjadikan Ghost Fleet`s sebagai rujukan analisis politiknya. Namun, jangan lupa bahwa, di sisi lain, banyak genre novel science fiction yang menggunakan berbagai latar dan skenario riil untuk menghidupkan "dunia cerita" yang memang sengaja dibuat pengarang untuk membagi cerita dalam berbagai plot peristiwa yang telah, sedang atau akan terjadi.

Salah satunya, The Name of Rose, Umberto Eco, yang berhasil menghidupkan kembali dunia Abad Pertengahan, misalnya.

Fiksi atau Fakta

Pernyataan Prabowo Indonesia bubar tahun 2030, banyak yang mengatakan fiksi atau halusinasi, tetapi saya tidak pernah melihatnya sebagai orang yang pesimis atau bukan seorang negarawan. Ini hal yang biasa saja dari prabowo.

Saya teringat dengan dua buku alamarhum Romo Mangun Wijaya, Sj. Yakni buku “Menuju Indonesia Serba Baru dan Menuju Republik Indonesia Serikat”. Kedua bukunya ini diterbitkan oleh Penerbit Gramedia. Romo Mangun bahkan memprediksi bahwa Indonesia akan bubar di tahun 2045. Kenapa? Kalo mengelola Indonesia masih sama seperti Orde Baru.

Almarhum, memang mengindolakan bentuk federasi untuk Indonesia pasca 1998. Tapi pemikiran beliau dan teman-temannya pasca reformasi dijawab oleh elite republik ini dengan penerapan otonomi daerah. Tetapi otonomi daerah ternyata tidak menghilangkan prilaku-prilaku Orde Baru.

Perdebatan Pemikiran

Sejarah sebagai sesuatu yang linear merupakan bukti kuat hegemoni liberalisme dalam politik yang disokong oleh ide absolutenya Hegel. Baiklah, kita kembali kepada tradisi filsafat politik. Perdebatan ini sudah lama terjadi antara kubu liberal dan kubu Demokrat (Republikan).

Liberal dan Demokrat selalu tidak sepakat, mana yang diprioritaskan: human rights or popular sovereignty? Bagi liberal, autonomi pribadi yang dijamin oleh HAM dan aturan hukum, itulah yang utama. Bagi kaum Demokrat (Republikan) yang mengikuti Rousseau, prioritas terletak pada otonomi politik yang dimungkinkan oleh democratic self-legislation

Bagi orang liberal, pemerintahan yang legitim adalah pemerintahan yang melindungi kebebasan pribadi dan HAM, sedangkan bagi kubu Republik (Demokrat), sumber legitimasi terletak pada kedaulatan rakyat/popular sovereignty. Tegangan ini kemudian coba diselesaikan Jurgen Habermas sebagai seorang proponen liberalisme. Ia mengajukan konsep tentang co-originality of private and public autonomy.

Meski demikian, Habermas sesungguhnya bertujuan untuk membela privilese nalar liberalisme dengan validitas nilai-nilai universalnya. Dengan ini, Habermas juga menyangkal bahwa dunia sesungguhnya bukan universal tetapi pluralis. Dan karenanya, the nature of politic is conflict. Conflict  about the way of life and interest, liberalisme persis pada intinya menyangkal hal ini.

Namun, pertanyaan kemudian adalah rasionalitas mana atau siapa yang bisa dijadikan sebagai dasar obyektif untuk implementasi nilai-nilai universal itu? Menegaskan rasionalitas nilai-nilai universal justru menganggap nilai-nilai lawannya sebagai irasional dan kemunduran moral dan karenanya tidak legitim. Implikasinya adalah semua masyarakat dunia harus mengadopsi institusi demokrasi liberal yang dianggap sebagai satu-satunya cara yang legitim untuk mengorganisasikan eksistensi manusia. Pada titik inilah, liberalisme mendapatkan perlawanan dari berbagai kelompok seperti ideologi fundamentalis hari ini.

Menarik memang,  bila tesis Fukuyama yang 'diperluas' kemudian dalam bukunya yang terbit 1992, “The End of History and the Last Man”, ini dielaborasi lebih jauh dengan menghadirkan optimisme Habermas sebagai counterpart, terutama melalui gagasan (bersama Karl-Otto Apel) the public discourse ethics yang menandai sekaligus menjadi kerangka evolusi moral manusia.

Jika saja ada yang bisa mengelaborasi lebih jauh perkembangan konsep filosofis etik Libertarian vs etik Egalitarian dari dua kutub pemikiran (Fukuyama vs Habermas) yang mendasari bangunan ideologi Kapitalisme dan Sosialisme, tentu saja sangat menarik untuk dikaji. Sebetulnya, baik Fukuyama maupun Habermas merupakan proponen liberalisme. Mereka mengutamakan demokrasi liberal dengan menegaskan validitas nilai-nilai moral universal.

Posisi Habermas yang kelihatan egalitarian melalui ide co-originality of private and public autonomy sesungguhnya membela superioritas demokrasi liberal. Tetapi, apa yang terjadi, ketika mereka begitu yakin dengan nilai-nilai moral universal sebagai dasar pengatur kehidupan bersama di seluruh dunia, maka yang hadir malah perlawanan di mana-mana terhadap liberalisme itu. Ideologi fundamentalisme bisa dijadikan contoh dan dijelaskan dalam kerangkanya.

Tetapi, tidak semua kelompok masyarakat menerima validitas nilai-nilai moral universal yang diklaim oleh liberalisme (demokrasi liberal). Terhadap kelompok itu, Amerika sebagai pembela dan pemimpin demokrasi liberal menghancurkannya. Artikulasi biasanya tampak pada pelemparan wacana bahwa negara-negara atau kelompok yang melawan mereka (Barat) merupakan negara otoriter.

Karena itu, demokrasi dan HAM  harus ditegakkan di sana. Caranya, adalah melihat pemerintah berdaulat dari negara yang melawan sebagai kekuatan jahat, yang harus dibinasakan. Itulah Political corectnes dari para proponen liberalisme dan negara, yang jadi pembelanya seperi Amerika dan Barat.

Tesis Habermas tentang public discourse ethics justru menunjukkan posisi Habermas yang tidak membuta membela sistem demokrasi liberal, apalagi yang dijiwai ideologi Kapitalsime. Mengingat aspek akuntabilitas sebagai aspek utama pengawasan terhadap prinsip-prinsip kebebasan itu sendiri justru merupakan hal yang kurang disukai karena dianggap melanggar kebebasan pribadi manusia. Ini yang ditolak Habermas dari demokrasi liberal karena terlalu pragmatis ketika harus memilih di antara kepentingan publik dan privat.

Liberalise yang dianut negara Eropa agak berbeda dengan yang dianut Amerika. Negara-negara seperti Belanda, Perancis dan Jerman, jelas tidak memberikan kebebasan tanpa batas bagi setiap orang untuk mengejar dan meraih kebahagiannya. Oleh Sebab itu, ketimpangan sosial ketiga negara Eropa sangat kecil dibanding dengan Amerika.

Konteks Indonesia

Kita di Indonesia pun menganut paham yang sama, paling tidak prinsip kebebasan untuk menentukan nasib sendiri jelas bukan selembar cek kosong yang diberikan kepada setiap individu untuk mengisinya sesuka hati. Selalu ada norma dan etik universal yang menjadi ruh etik public discourse, namun yang dirancang dan dirumuskan secara bersama-sama dan setara lewat argumentasi terbuka yang melibatkan semua pihak atau representasinya.

Pancasila misalnya untuk sebagian merupakan kristalisasi nilai. Tetapi, kenyataan juga menunjukkan bahwa ada kelompok fundamentalis ideologi yang menolak pandangan yang dianut oleh negara. Mereka mau membentuk ideologi yang lain dengan nilai-nilainya yang juga beda.

Nah, dalam ketegangan antara global etics yang seakan harus diterima sebagai bagian dari peradaban dunia dan nilai-nilai lokal yang dianggap sebagai bentuk resistensi terhadap dominasi peradaban Barat. Bagaimana kita harus merumuskan etik publik yang dapat mengakomodir hal dan kewajiban setiap individu, tanpa harus kebablasan menafsirkan kebebasan bagi kepentingan hidupnya sendiri.

Korupsi tetap menggila. Dari pusat sampai daerah. Kita bilang anti korupsi, tetapi kita mencintai para pelaku korupsi. Kita bilang mencintai alam, tetapi kita kerap merusak alam. Kita cinta perdamaian, tetapi kita menjadi pelaku kekerasan yang menjauhkan spirit perdamaian, dan masih banyak kemelut bangsa yang menjadi duri negara.

Dalam konteks yang seperti ini, maka apa yang menjadi pernyataan Prabowo, menurut saya bukan hal yang luar biasa. Ini warning untuk mengelola negara ini dengan baik dan ini juga harapan buat kita semua agar menjaga negara ini dengan semangat kebangsaan yang baik. Jika ada yang korupsi, singkirkan, perusak alam karena tambang, kapitalisme lahan maupun perusakan tali kebhinekaan bangsa lewat semburan ideologi.