Tak dimungkiri, Rocky Gerung telah memberikan warna tersendiri bagi dunia perpolitikan Indonesia, setidaknya menjelang Pemilihan Presiden 2019 ini. Masyarakat tampak selalu menantikan setiap opininya dalam acara yang bertajuk Indonesia Lawyers Club di TvOne, terlepas dari setiap kritikan dan pujian yang tertuju kepadanya

Hal tersebut dibuktikan dengan opininya di acara tersebut yang kerap menjadi trending di YouTube. Ataupun tagar #NoRockyNoParty yang menggema dalam lini masa media sosial sebagai simbol kritik kepada Karni Ilyas karena ketidakhadiran Rocky Gerung di ILC

Kekuatan Argumentasi

Itu semua terjadi karena ia memiliki kekuatan argumentasi. Terlebih, ia berani menyentuh aspek-aspek fundamental tertentu yang masih sangat ‘laris’ dalam kehidupan masyarakat Indonesia, seperti agama, misalnya. 

Kita tentu masih ingat ketika Gerung melakukan dekonstruksi makna fiksi lalu mengkontekskan hal itu ke dalam Kitab Suci. Pernyataan tersebut menjadi viral. 

Pemuka dan ahli agama hingga masyarakat akar rumput berani untuk menanggapi argumen fiksisasi Kitab Suci dari Rocky Gerung atau sekadar mengungkapkan kebingungannya pada konsep filosofis yang diutarakan Gerung ataupun konsep teologis yang diutarakan banyak pemuka dan ahli agama dalam menanggapi pernyataan Gerung. 

Tak berhenti sampai di situ, Gerung bahkan harus berurusan dengan pihak kepolisian karena pernyataannya itu, walau banyak orang yang menilai bahwa tindakan itu tak terlepas dari motif politik. Seorang Mahfud MD sekalipun menyebut hal tersebut—yakni membawanya ke dalam ranah hukum—sudah terlalu berlebihan.

Kekuatan argumentasinya tak hanya ketika ia berani menyentuh aspek-aspek fundamental tertentu yang masih sangat ‘laris’ dalam kehidupan masyarakat Indonesia, namun kemampuannya untuk menggiring opini publik. 

Lihatlah ketika Gerung beragumen bahwa Kitab Suci itu fiksi. Banyak dari kita yang ‘terperangkap’ karena berfokus pada argumen tersebut sehingga mereduksi topik pembicaraan yang asali.

Sementara itu, Gerung menyampaikan argumen tersebut pada acara Indonesia Lawyers Club yang sebenarnya bertema #ILCJokowiPrabowoBerbalasPantun dan terkhusus membahas tindakan Prabowo yang menyebut Indonesia akan bubar pada tahun 2030 dengan mengutip novel bertajuk Ghost Fleet.

Diskusi tentang fiksinya Kitab Suci tampaknya lebih menarik dan berakibat meredupnya diskusi tentang tindakan yang dilakukan Prabowo. Pembiasan telah terjadi.[1]

Label Filsuf

Hal lainnya yang menarik dari sosok Gerung adalah label filsuf yang melekat pada dirinya. Menjadi pertanyaan mendasar bagi kita, kapan seseorang bisa disebut sebagai filsuf:

Apakah ketika ia menyelesaikan pendidikan formal dalam bidang filsafat (Gerung meraih gelar sarjananya dalam bidang filsafat dari Universitas Indonesia)? Apakah ketika ia berkecimpung dalam dunia dan budaya akademik (Gerung merupakan dosen filsafat di Universitas Indonesia)?

Atau ketika ia memberikan gagasan filosofis secara publik? Atau ada hal lainnya? Limitasi-limitasi ini yang tampaknya menjadi kritik label filsuf yang melekat pada Gerung. 

Diskusi ini tampaknya juga diperhatikan oleh media. Lihat saja dalam tayangan Indonesia Lawyers Club akhir-akhir ini. Pada layar kaca, kita bisa melihat bahwa filsuf tidak lagi ditulis untuk menjelaskan siapa itu Rocky Gerung, namun media televisi tersebut lebih memilih pengamat politik sebagai label baru kepada sosok Gerung. 

Mungkin ini menjadi salah satu taktik bagi media televisi tersebut untuk menghindar dari perdebatan label filsuf yang melekat pada Gerung.

Namun akhir-akhir ini, labelisasi filsuf pada diri Gerung tampaknya memantik diskusi tersendiri, salah satunya diskusi yang bertajuk “Menolak Pembusukan Filsafat”. 

Diskusi publik yang diadakan Rabu (13/02) silam setidaknya mengkritisi penggunaan filsafat yang digunakan untuk menjustifikasi kepentingan politik tertentu dan filsafat yang dilacurkan sebagai alat untuk tujuan subsistens semata, bukan lagi sebagai art of thinking, sebagaimana menjadi praktik para filsuf Yunani Kuno. 

Diskusi tersebut diakhiri dengan pernyataan dan seruan untuk menolak pemiskinan dan pembusukan filsafat di ruang publik. Ada 6 (enam) poin yang ditekankan, yakni:

(1) Menolak praktik sofisme, yang tidak lebih daripada suatu permainan tipu daya berbungkus kelihaian silat lidah dan permainan kata, untuk mengecoh lawan berbicara dengan mengajukan dalil-dalil seolah argumentasi, padahal sejatinya bukan.

(2) Menolak kesesatan berpikir, dengan mengabaikan kaidah-kaidah berlogika, dan penyeberluasannya sekadar demi pembenaran kepentingan sendiri.

(3) Mendorong praktik berpikir logis sekaligus kritis demi menghindari kesesatan berpikir dan dogmatisme politik tidak bernalar.

(4) Menolak penyebaran disinformasi dan pesan-pesan kebencian, yang bukan hanya merusak kepercayaan silang, melainkan pula mendorong permusuhan dan menegasikan alasan berdirinya Indonesia.

(5) Mendorong perwujudan diskursus publik, yang hidup dari pergulatan beragam pemikiran kritis serta mampu menyediakan alternatif solusi atas masalah-masalah bersama.

(6) Mendorong praktik politik demokratis, termasuk dalam kontestasi elektoral, dengan berdasar pada norma-norma etis permusyawaratan rakyat. Seruan tersebut disusun dan didukung oleh puluhan penggiat filsafat yang menandakan dirinya pada pernyataan tersebut.

Lebih dari itu, beberapa begawan filsafat juga menanggapi fenomena pembusukan filsafat tersebut. Sebut saja filsuf sekaligus rohaniwan Katolik Rm. Dr. Setyo Wibowo, SJ dalam tulisan yang bertajuk “Demokrasi dan Binatang Buas”.

Ia mengutip perkataan Plato kepada kaum sofis di Politeia pada tahun 489. Bagi Wibowo, praktik sofisme, yakni kaum yang sekadar main pelintir kata dan istilah, telah berdampak pada terpuruknya reputasi filsafat. [2] 

Pendapat lain juga datang dari Rm. Dr. Mudji Sutrisno, SJ yang membenarkan adanya fenomena pembusukan di tengah masyarakat saat ini. Dalam wawancara dengan mirifica.net, ia mengungkapkan keprihatinannya akan tindakan pembusukan dan manipulasi filsafat yang hanya digunakan untuk mendukung salah satu tokoh atau penguasa. 

Filsafat telah kehilangan maknanya sebagai pencipta kesejahteraan bersama (bonum commune). Bahkan di akhir wawancara, muncul pertanyaan “kalau mendengar orang yang menyebut diri filsuf lalu mendungu-dungukan orang lain, bagaimana?” [3]

Padahal, kita tahu bersama bahwa ‘dungu’ adalah kata yang identik dengan Gerung.

Berbagai kegiatan ataupun pendapat di atas, tanpa harus adanya penjelasan eksplisit, kita juga tahu bahwa itu tertuju pada Rocky Gerung.

Ini juga menjadi bukti bahwa Gerung effect tidak hanya memengaruhi tataran elite politik ataupun masyarakat akar rumput yang terdiri dari pendukung paslon 01 dan paslon no 02, namun Gerung effect juga ‘menggoncang’ para penggiat filsafat dan bahkan mengundang begawan-begawan filsafat untuk berpendapat.

Menutup tulisan ini, mari kita sejenak berpikir visioner: jika Joko Widodo memenangkan kontestasi ini, apakah Gerung akan tetap vokal dalam mengkritik pemerintahan yang berjalan di bawah kepemimpinan Joko Widodo? Begitu sebaliknya, jika Prabowo yang kelak terpilih menjadi Presiden, apakah ia akan menunaikan janjinya untuk mengkritik Prabowo 12 menit usai menjadi presiden? [4]

Dan kalau ia menunaikan janji itu, apakah ia juga akan mengkritik Prabowo secara vokal sebagaimana yang ia lakukan saat ini kepada Pemerintahan Joko Widodo? Ataupun kemungkinan lainnya, Rocky Gerung yang merupakan oposisi, apakah dimungkinkan untuk berpindah haluan ke dalam koalisi, ketika kontestasi Pemilihan Presiden ini usai?

Sampai tulisan ini dibuat, saya hanya mampu menawarkan tiga hal yang bisa menjawab berbagai pertanyaan di atas, yakni hanya Tuhan, Rocky Gerung, dan waktu yang bisa menjawabnya.

Catatan kaki