Gonjang-ganjing kabar keretekan Koalisi Indonesia Adil Makmur rupanya bukan hoax. Sebab belakangan ini "istri ketiga" Gerindra, yakni Demokrat, mulai melancarkan sejumlah gugatan akibat ulah Gerindra yang lebih sering pede kate dan kian akrab dengan Partai Berkarya besutan mantan istri Prabowo.

Keretakan hubungan koalisi ini terjadi karena beberapa dugaan: Pertama, proses peminangan yang ogah-ogahan. 

Harus diakui, alotnya konsolidasi kedua partai menjelang penetapan calon cawapres Prabowo sedikit banyak berimbas pada sikap Demokrat yang tak tegas dan sepenuh hati memberikan dukungan. Bahkan, partai pengusung terakhir yang masuk dalam hubungan mesra Gerindra, PAN, dan PKS ini sempat dituding membuat gaduh rumah koalisi Prabowo hingga akhirnya membuat PKS terkucilkan.

Kedua, permintaan mahar yang tak dipenuhi. Tampaknya sikap cuek Prabowo dan Gerindra yang tak mengindahkan rengekan Demokrat tuk diberi posisi ideal dalam "rumah tangga" anyar mereka itu, berbuah kekecewaan berat meskipun Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sempat menghadiri pelantikan Prabowo-Sandi.

Sikap Ketua Kogasma AHY sebenarnya agak melunak bahkan nampak seperti ingin menjaga hubungan baik dan komitmen yang dibuat. Namun belakangan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sendiri yang mulai berani menyentil sikap genit Gerindra lantaran secara terang-terangan kini memberi ruang lebih bagi pendatang anyar Partai Berkarya yang juga ditukangi mantan istri Prabowo, Tutut Soeharto.

Barangkali SBY tak lagi tahan sikap Gerindra yang tak jua menyadari hasrat kuasa Demokrat yang dititipkan lewat putra sulung AHY untuk mendekat dalam dekapan Koalisi Indonesia Adil Makmur. Dan memang ada benarnya sikap SBY. Sebab, sebagai partai berkuasa selama dua periode beruntun, sikap tak kooperatif Gerindra dalam kalkulasi politik saat ini memang amatlah menghina dan menyakitkan.

Oleh sebab itu, langkah Demokrat yang tengah diwacanakan bakal "menggugat cerai" Gerindra, secara hitung-hitungan politik, tetap dianggap masih menyisakan insentif elektoral. Minimal ada tiga alasan mengapa perceraian itu layak saja terjadi:

Pertama, fokus pada pertarungan legislatif. Masuknya Demokrat dalam klasemen the big four penguasa Senayan, sejatinya perlu dipertahankan bahkan harus ditingkatkan. Bila perlu, berbekal 61 kursi periode ini, Demokrat semakin fokus untuk menambah jumlah kursi dan jangan kehilangan konsentrasi hanya karena ulah Gerindra.

Saya yakin, meskipun sudah dinilai sebagian kalangan bahwa Demokrat bakal punya sedikit peran dalam konstestasi pemilu serentak kali ini, bukan berarti Demokrat kehilangan panggung legislatif.

Kedua, mengantisipasi kerugian ekektoral Demokrat di masa datang. Sekilas ditelisik, masuk akal memang kalau Demokrat memilih putar haluan, sebab "perceraian" dengan Gerindra akan menyisakan insentif elektoral di masa datang dengan hitung-hitungan peluang majunya kader Demokrat dalam pertarungan kandidasi Capres-Cawapres 2024. Kalau hubungan ini diteruskan dan memenangkan pasangan Prabowo-Sandi, maka hingga 20 tahun mendatang Demokrat kehilangan momentum kuasanya.

Ketiga, menjaga marwah partai. Pastinya tak enak kalau juara bertahan pilpres dua periode beruntun ini tetiba menjadi medioker di panggung politik. Terlebih, Demokrat tak hanya dikenal partai besar tapi juga memiliki sosok kohesif SBY yang luar biasa. Rasanya tak elok kalau sampai dikadali partai anyar yang masuk dan merecoki skema politik sang bintang mercy. Memangnya rela?