Menjadi menarik jika term ulama dikaitkan dengan persoalan politik. Sebagaimana dalam catatan sejarah ulama tidak terlepas dari unsur politik. 

Ulama berkontribusi penuh dalam urusan politik dan negara di Indonesia. Misalkan, peranan ulama dalam melawan kekejaman kolonialisme dan komunisme.

Ulama dan Kolonialisme Barat

Sejarah ulama dalam menentang kolonialisme jarang terjadi hampir tiap-tiap daerah di Indonesia. Akan tetapi, hal itu terjadi pada ulama di Surakarta di awal-awal kemerdekaan Indonesia. Ulama Surakarta sangat gigih melawan kolonialisme barat.

Hasan Maftuh, dalam MUI dan Dinamika Sosial Keagamaan di Surakarta 1975-2015 berpendapat bahwa ulama di Surakarta berperan dalam menentang kolonialisme di Indonesia. Peranan ulama hanya itu saja, ulama di Surakarta kerap berkontribusi dalam persoalan sosial keagamaan.

Sebelum Belanda memberlakukan legalitas pemberian hak berkumpul bagi masyarakat. Pada tahun 1920, di Surakarta sudah terjadi aksi kolektif ulama dan para kiai untuk mengadakan pertemuan sembunyi-sembunyi. Peristiwa ini persis seperti dakwah rasulullah ketika masih dilakukan secara diam-diam.

Pergerakan ini bukan hanya bentuk pemberontakan ulama, tetapi sebagai simbol perlawanan terhadap kolonialisasimodernisasi dan kristenisasi yang terjadi di negara-negara Islam dunia, termasuk yang terjadi di Indonesia.

Bagi ulama pergerakan, dibuatnya kebijakan diperbolehkan berkumpul pada 20 Agustus 1924, memberi angin segar bagi umat Islam dalam merespons persoalan sosial umat. Kebijakan ini dibuat karena Belanda ingin menarik simpati masyarakat Islam.

Hasil perkumpulan ulama pada tahun 1925, dalam merespons fenomena sosial keagamaan antara lain: 1). Hukum memakai jas, bantalan, dan dasi, 2). Hukum gamelan dan tari karya, 3). Hukum mendirikan masjid lebih dari satu dalam satu desa, 4). Menolak Opera dalam Sekaten untuk memperagakan manasik haji oleh pengusaha Belanda.

Peran serta ulama ketika itu belum menampakkan upaya serius dan menghasilkan perlawanan berarti bagi penjajah. Sebab kekuatan militer yang dimiliki tentara Belanda begitu kuat dan tidak dapat dikalahkan dengan senjata tradisional.

Hak itu ditambah dengan lemahnya konsolidasi, dan komunikasi kolektif ulama, serta kuatnya basis militer tentara Belanda dan sekutu. Selanjutnya, membuat perjuangan para Ulama di Surakarta tidak mencapai hasil dan mengalami kegagalan.

Tahun 1943, pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, nasib politik bangsa Indonesia akhirnya menemukan titik terang. Oleh tentara Jepang, bangsa Indonesia kerap diberi janji kemerdekaan.

Pada sisi yang lain, dari adanya perseteruan politik internasional antara blok barat dan blok timur, peluang kemerdekaan ini benar terjadi. 

Maka atas dasar inilah oleh bangsa Indonesia dimanfaatkan untuk membacakan proklamasi kemerdekaan. Tepatnya pada 17 Agustus 1945, oleh Soekarno-Moh Hatta, atas desakan beberapa pihak.

Dengan begitu kemerdekaan bangsa Indonesia mencapai puncak. Sedangkan di Surakarta, juga sudah bersih dari sisa-sisa penjajahan Belanda dan Jepang. Akhirnya, para ulama, umat Islam dan masyarakat umum kembali menjalankan rutinitas seperti sedia kala.

Ulama sebagai Antitesis dari Gerakan Komunisme

Komunisme sebagai salah satu ideologi dunia, bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan mendapati perlawanan dari masyarakat Indonesia.  

Adapun yang dipertentangkan adalah dari aspek epistemologi dan pandangan dunianya yang bersifat materialisme historisSelanjutnya, pandangan metodologisnya yang menggunakan perspektif empiris mutlak.

Maka perspektif tersebut dalam kaidah ideologis, jika bertemu dengan konsep Islam yang percaya akan nilai-nilai ketuhanan (spiritual) tidak akan pernah bertemu. Sebab, Tuhan dalam sudut pandang empiris (marxisme) tidak ada. Ulama di Surakarta sering menyebutnya dengan istilah ateisme.

Perbedaan-perbedaan cara pandang inilah yang menyebabkan ulama di Surakarta turut serta dan berperan ingin memerangi atau melawan. 

Konflik ideologis antara Islamisme dan komunisme mencapai puncaknya pada tahun 1965, hingga pembersihan sisa-sisa PKI di Surakarta berakhir pada tahun 1966, oleh ABRI dan dibantu umat Islam.

Strategi yang dilakukan ulama untuk menghadapi komunis di Surakarta terdiri dari dua bentuk. Pertama, ulama bersama militer melakukan perlawanan fisik. Kedua, para ulama melalui mimbar masjid dan mushola berdakwah membentengi akidah umat Islam agar tidak terjangkit ideologi komunis.

Bertemunya ulama Surakarta dengan realitas komunisme sebagai antitesis, inilah melahirkan beragam sintesis. Salah satunya ketika KH. Saleh Syaebani menyarankan para ulama dan kiai Surakarta berkumpul dalam rangka membahas isu sosial keagamaan yang sedang berkembang.

Hasil dari kerap berkumpulnya para ulama maka pada tahun 1962, disepakati didirikan wadah bagi para ulama sebagai tempat koordinasi, yakni Majelis Ulama (MU) Surakarta. Berdirinya MU adalah akibat dari berkembangnya ideologi komunisme yang ada di Surakarta.

Fungsi dari MU adalah sebagai tempat berkoordinasi para ulama dalam membahas isu komunisme yang berkembang saat itu. Peranan MU sangat kontekstual, yakni menjawab tantangan zaman, baik dalam wilayah sosial, keagamaan, kebudayaan, ekonomi, pendidikan, dan politik.

Di awal berdirinya MU di Surakarta yang diketuai KH. Mansur Suhardi peranan ulama tidak lepas dari merespons persoalan sosial keagamaan. Disisi lain, yang menarik disini bahwa ulama di Surakarta juga berkontribusi dalam urusan politik bangsa Indonesia.

Fakta sejarah yang lain bahwa MU Surakarta lebih dulu berdiri, lalu diikuti oleh MU di daerah lain termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat. MUI pusat berdiri pada tahun 1975, ketika bangsa Indonesia sudah memasuki kepemimpinan era presiden Soeharto. Banyak interpretasi dilakukan oleh para peneliti bahwa didirikan MUI pusat dikarenakan ada kepentingan politik kekuasaan.

Akhirnya, dalam tulisan sejarah ini disimpulkan bahwa peranan ulama Surakarta begitu besar kepada bangsa Indonesia, khususnya di Surakarta. 

Antara lain melalukan perlawanan yang nyata pada musuh bangsa Indonesia yaitu kejamnya kolonialisme dari negara barat dan berkembangnya ideologi komunisme. 

Respons ulama tersebut meliputi sisi-sisi sosial keagamaan, dan politik di Surakarta. Penulis memandang perlu sejarah perjuangan ulama dipribumisasikan di kalangan akademik dan masyarakat. 

Hal yang demikian, agar lebih mengakrabkan dan memberi wawasan keislaman-keindonesiaan bahwa peranan ulama dan umat Islam Indonesia sangat begitu besar terhadap bangsa ini. Cintanya kepada bangsa dari duku hingga sekarang tidak ada matinya.