Tulisan ini bukanlah sebuah pembelaan terhadap pilihan politik Serikat Petani Indonesia (SPI) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Indonesia. Tulisan ini hendak mengajak pembaca untuk memahami mengapa pilihan politik itu diputuskan dan dilakukan oleh SPI. Meskipun secara sederhana dapat diawali dengan kalimat pamungkas: itu hak mereka sebagai organisasi massa yang sah diakui,  maupun individu anggotanya sebagai warga negara di republik ini.

Politik Pelampauan

Menerjemahkan transgression ke dalam Bahasa Indonesia tidak mudah dilakukan. Diartikan sebagai ‘pelanggaran’, ‘dosa’, atau ‘salah’. Ketika dimaknai dalam konteks tindakan, maka diartikan sebagai ‘suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, aturan, atau kode etik tertentu’, atau singkatnya sebagai ‘sebuah pelanggaran’. 

Untuk lebih memudahkan, transgression mungkin lebih pas diartikan sebagai ‘penembusan batasan’ atau ‘pelampauan batasan’. Dalam artikel ini, akan digunakan kata ‘pelampauan’ untuk menggantikan transgression, ‘melampaui’ untuk menggantikan kata trangressing, ‘bersifat melampaui’ untuk transgressive. Namun untuk ‘bersifat melampaui’ atau transgressive itu, akan ditulis dengan ‘transgresif’. Sehingga ‘gerakan pelampauan’ dalam artikel ini adalah terjemahan bebas dari transgression movement.

Istilah pelampauan dapat ditemui dalam karya Sidney G. Tarrow berjudul Power in Movement, Social Movements and Contentious Politics (1994, 1998, 2011). Tarrow (2011; 6) mempersoalkan politik transgresif dalam politik perseteruan dan implikasinya bagi politik (masyarakat) sipil. 

Tarrow juga mencoba menghubungkan ancaman perseteruan transgresif  dan represifitas negara (2011; 34). Selain itu juga, perubahan bentuk-bentuk aksi, para aktor bergerak menuju berbagai bentuk aksi dan terkadang mengubah makna aksi yang sama, dari transgresif atau pelampauan menjadi perseteruan (Tarrow, 2011; 98).

Christina R. Foust dalam Transgression as a Mode of Resistance Rethinking Social Movement in an Era of Corporate Globalization (2010), membedakan pelampauan atau transgression dengan perlawanan atau resistensi (terhadap) hegemoni. Pelampauan dan perlawanan hegemoni adalah dua perspektif teoretis utama yang menyertai praktik dinamika perubahan sosial sejak industrialisasi. 

Resistensi hegemoni, dari teori Marxis yang non-deterministik menuju revolusi, menghubungkan masalah, ide, dan identitas untuk membentuk agen kolektif yang bertujuan mengubah status quo menjadi sesuai visi agen tentang dunia. 

Pelampauan, tumbuh dari perlawanan anarkis dan otonom terhadap kapitalisme, berupaya membebaskan keunikan dan daya kreatif individu dengan mendekonstruksi otoritas dan menjelaskan tubuh sebagai perlawanan. 

Melalui perspektif luas filsafat dan sejarah, Foust menunjukkan bahwa hegemoni dan pelampauan dalam praktiknya terkadang saling bertentangan, seringkali saling terkait. Foust menanggapi kritik yang percaya bahwa tanpa agen perubahan sosial, perlawanan tampak tidak berdasar dan naif; tanpa ekonomi representasional untuk bersatu dan mengekspresikan kepentingan bersama, gerakan sosial tidak mungkin.

Deklarasi SPI untuk Jokowi – Amin

Keberanian SPI untuk mendeklarasikan pilihan politik dengan berpihak kepada pasangan calon presiden petahana (Jokowi) yang berpasangan dengan calon wakil presiden baru (Amin) patut diapresiasi. Pilihan itu pasti tidak mudah dan tidak ringan untuk ditanggung oleh para anggota atau kader-kader SPI secara keseluruhan di Indonesia. Terutama para anggota atau kader-kader SPI yang berada di wilayah kantong suara atau basis pemilih pasangan calon presiden dan calon wakil presiden baru (Prabowo-Sandi). Terutama yang penulis ketahui betul secara langsung adalah Sumatera Barat.

Beratnya tantangan ketika memutuskan untuk memilih kembali mendukung Jokowi (karena tahun 2014 SPI juga melakukannya) dapat dibuktikan dengan melihat komentar-komentar di berbagai akun media sosial resmi yang dibuat SPI dan juga status-status yang dibuat oleh para anggota dan kader-kader SPI di akun media sosial mereka masing-masing. 

Hal tersebut juga diakui beberapa orang anggota atau kader SPI yang penulis ajak untuk berdiskusi, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Bahkan ketika SPI harus merilis “10 Alasan SPI Kembali Mendukung Jokowi di Pilpres 2019” di bawah ini juga menunjukkan itu. Tidak cukup hanya dengan berkata bahwa itu hak konstitusional mereka saja.   

Dalam laman daringnya (spi.or.id) SPI menyatakan bahwa (1) SPI memberikan mandat kepada Jokowi untuk menjalankan visi kedaulatan pangan SPI 2014-2024 di Sekretariat DPP SPI pada tanggal 1 Mei 2014; (2) Jokowi telah bekerja untuk menjalankan reforma agraria untuk menjamin hak-hak petani dan masyarakat desa atas kepemilikan dan penguasaan tanah; (3) Jokowi telah bekerja untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani; 

(4) Jokowi telah bekerja untuk mendukung dan mendorong koperasi agar tumbuh menjadi pelaku utama dalam perekonomian nasional; (5) Jokowi telah bekerja dalam menjalankan program perlindungan sosial; (6) Jokowi telah bekerja untuk membangun kawasan tertinggal dan terluar, membangun dari pinggiran; (7) Jokowi telah bekerja menjalankan UU Desa dan memajukan desa sebagai satuan terdepan untuk mengentaskan kemiskinan; 

(8) Jokowi telah bekerja untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dengan mendukung pembentukan dan pengesahan hak asasi petani menjadi Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa; (9) Jokowi senantiasa membuka diri untuk berdialog langsung dan melibatkan organisasi-organisasi rakyat selama menjalankan pemerintahan; (10) Jokowi dan Ma’ruf Amin adalah sosok yang amanah, dekat dengan rakyat, serta rekam jejak bersih dari penyalahgunaan kekuasaan.

Politik Transgresif SPI sebagai Organisasi Massa

SPI sebagai organisasi massa adalah sebuah contoh kongkrit dari sebuah organisasi masyarakat sipil yang berpolitik di Indonesia. Catatan menarik yang penulis dibuat atas sepak terjang politik serikat petani terbesar di Indonesia saat ini, sebagai sebuah bentuk politik transgresif atau politik pelampauan yang mereka lakukan, pertama adalah mereka tidak hanya beroperasi secara politik di tingkat domestik (lokal sampai nasional) saja. SPI adalah satu-satunya serikat petani dari Indonesia yang menjadi anggota organisasi atau bagian dari sebuah blok historis internasional bernama La Via Campesina. 

Kedua, dengan demikian, maka ketika SPI memutuskan berbagai tindakannya tentu saja tidak hanya melihat aspek-aspek domestik (lokal sampai nasional) di Indonesia saja. Namun SPI juga pastinya mempertimbangkan aspek-aspek internasional atau luar negerinya. Termasuk ketika SPI mendeklarasikan dukungannya terhadap Jokowi-Amin. Salah satu yang mendukung ini dapat dilihat dalam alasan kedelapan dalam pernyataan mereka. 

Ketiga, ada realitas objektif yang dinyatakan oleh anggota atau kader mereka, khususnya di Sumatera Barat. Setelah SPI Sumbar mendeklarasikan dukungan SPI ke Jokowi-Amin, beberapa kelompok dalam masyarakat lainnya, baik yang berada di Sumatera Barat, maupun secara nasional kelompok-kelompok itu basisnya orang-orang Sumbar, juga bermunculan untuk mendeklarasikan dukungan yang sama. 

Keempat, sampai saat ini SPI juga telah mampu membangun Koperasi Petani Indonesia (KPI) yang tersebar sesuai dengan basis-basis petani mereka. KPI ini memungkinkan SPI untuk mampu mendanai atau membiayai semua aktivitas dan kegiatan politik mereka. 

Meskipun mereka belum sampai pada tahapan membangun sebuah partai politik sendiri, namun bukan tidak mungkin mereka mempunyai kekuatan daya tawar politik sebagaimana sebuah partai politik. Kecuali mereka kemudian segera mendeklarasikan Partai Petani Indonesia (PPI) untuk melengkapi SPI dan KPI. 

Oleh sebab itu, kemampuan SPI untuk melampaui apa yang mungkin selama ini dipahami sebagai batasan bagi sebuah organisasi massa khususnya serikat petani, sekali lagi patut untuk diapresiasi.