Keluarnya Peraturan Presiden No. 80 tahun 2011 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025 menandakan keseriusan pemerintah dalam memperbaikan birokrasi di tanah air.

Ada 8 area perubahan yang diharapkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut, di antaranya dalam aspek organisasi, tatalaksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, serta budaya kerja aparatur. Dan yang menjadi tonggak utama agar dimulainya perubahan birokrasi adalah dari SDM aparatur itu sendiri.

Latar Belakang lahirnya reformasi birokrasi di Indonesia              

Reformasi birokrasi di Indonesia dimulai saat krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 di mana awalnya krisis tersebut hanya terjadi di bidang ekonomi namun pada tahun 1998 menjadi menjalar ke segala bidang. Merasakan kondisi tersebut, membuat rakyat Indonesia meminta agar pemerintah segera melakukan perubahan untuk memperbaiki kehidupan bangsa.

Pada saat itulah dimulainya reformasi di bidang birokrasi, politik, hukum, dan ekonomi. Reformasi itu disebut sebagai reformasi gelombang pertama di mana reformasi tersebut dilandasi oleh keinginan rakyat agar terciptanya pemerintahan yang demokratis serta terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945.

Sedangkan reformasi gelombang kedua di mana salah satunya di bidang birokrasi, bertujuan untuk membebaskan Indonesia dari dampak krisis yang terjadi di tahun 1998. Dan diharapkan reformasi terus berlanjut sampai pada tahun 2025 Indonesia sudah berada di posisi sebagai negara maju.

Tujuan Reformasi

Reformasi yang dilakukan dalam birokrasi bertujuan agar menciptakan pemerintahan yang bebas dari KKN, melaksanakan pelayanan publik secara maksimal, berintegritas, netral, profesional, serta memegang teguh nilai-nilai etika aparatur negara. Hal itu semua dilakukan dalam rangka menciptakan good government dimana salah satunya dilakukan dengan penerapan sistem e-government.

Menurut Bank Dunia (Samodra Wibawa, 2009: 113), e-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah seperti Wide Area Network (WAN) internet, moble competing, yang dapat digunakan untuk membangun hubungan dengan masyarakat, dunia usaha dan instansi pemerintah lainnya.

Dengan penerapan e-government, dimaksudkan agar segala urusan pemerintahan terutama dalam hal pengadministrasian, sudah menggunakan internet guna mempercepat dalam pengerjaan serta meningkatkan  kualitas pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, akuntabilitas serta transparan. Oleh sebab itu, maka dibutuhkan para aparatur yang ahli terutama di bidang teknologi informasi.

Peran milenial di birokrasi

Para kaum milenial inilah yang dianggap dapat memenuhi kebutuhan SDM aparatur di dalam birokrasi. Dengan adanya mereka di dalam birokrasi akan membantu dalam memperbaiki beberapa kekurangan di instansi pemerintahan, salah satunya adalah dalam penerapan sistem e-government.

Dalam penerapan e-government, seluruh pekerjaan dilakukan dengan menggunakan teknologi berbasis internet untuk semakin mempermudah dalam prosesnya. Maka keberadaan mereka yang melek teknologi akan membantu dalam memaksimalkan dalam pelayanan publik.

Seiring berjalannya waktu, kini hampir seluruh instansi pemerintahan sudah mulai diisi oleh generasi milenial. Generasi milenial merupakan generasi yang lahir antara tahun 1980-an sampai tahun 2000-an. Jika diperkirakan, berarti generasi ini berusia sekitar 18 sampai 38  tahun.

Hal tersebut ditandai dengan antusias kaum milenil dalam pendaftaran CPNS atau Calon Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2018. Pendaftran CPNS adalah salah satu jalan bagi kaum milenial untuk dapat ikut berkontribusi bagi pembangunan Indonesia.

Seperti yang dikatakan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Syafruddin, bahwa calon pegawai negeri sipil pada tahun 2018 di dominasi oleh kaum milenial. Ini menandakan bahwa antusiasme dari kaum muda terhadap birokrasi sangat besar.

Lahir di era ketika teknologi sedang berkembang pesat, menjadikan generasi milenial atau yang biasa juga disebut generasi Y, hidup dan berkembang serta tak bisa lepas dari teknologi.

Keberadaan mereka di dalam birokrasi juga dapat membantu para aparatur yang kurang memahami di bidang teknologi, misalnya para aparatur yang berumur 30an atau lebih yang masuk di kategori generasi x. Generasi x adalah generasi yang lahir sekitar akhir tahun 1960an sampai awal tahun 1980an.

Lahir dengan perbedaan waktu, situasi, dan kondisi, membuat generasi x memiliki perbedaan dengan generasi penerusnya, yaitu generasi milenial. Perbedaan tersebut terlihat dari kemampuan dalam menggunakan teknologi. Generasi milenial lebih ahli dibandingkan generasi x, karena di era generasi x teknologi belum berkembang secara pesat seperti di era generasi y, dan  akses internet pun masih lemot.

Mereka, kaum milenial, dapat memberikan pelatihan atau pengajaran secara sukarela kepada para pegawai yang belum mengerti dan memahami dalam penggunaan teknologi atau mengoperasikan alat-alat elektronik seperti komputer. Dengan begitu mereka telah membantu dalam meningkatkan kinerja di dalam birokrasi.

Karakter milenial                       

Hidup di zaman yang serba cepat berkat kemajuan teknologi, membuat para milenial memiliki kreativitas, inovasi, serta motivasi yang tinggi. Namun karena hidup di zaman ketika segala sesuatu dapat diraih dengan instan ini, cenderung membuat generasi ini tidak sabaran dan labil.

Oleh sebab itu, dibutuhkan pembimbingan serta arahan untuk membentuk mental aparatur negara yang netral, adil, bijaksana, serta profesional agar dapat mengabdikan dirinya bagi masyarakat.

Dengan kemampuannya yang dimiliki terutama di bidang teknologi, generasi milenial diharapkan mau bergabung dan ikut serta untuk melibatkan dirinya dalam dunia birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik secara efektif, efisien dan transparan serta menghapus stigma negatif birokrasi di mata masyarakat dimana birokrasi dipandang sebagai suatu organisasi yang dalam melakukan pelayanannya selalu berbelit-belit sehingga menyusahkan masyarakat.

Dengan adanya reformasi birokrasi diharapkan seluruh aparatur negara menjadi sadar untuk menciptakan pemerintahan yang bebas dari tindak KKN serta dapat mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Maka dari itu, reformasi birokrasi harus dilakukan dengan serius, konsisten, bertahap, serta berkelanjutan. Sehingga, birokrasi yang selama ini diharapkan dapat mendukung keberhasilan pembangunan nasional dapat segera terwujud. Oleh karena itu, masyarakat mengharapkan inisiatif dari kaum milenial agar berkontribusi dalam birokrasi.