Harus mati biar tidak sakit seperti saya dari kecil’. Kalimat tersebut merupakan ungkapan seorang ibu yang tega menghabisi nyawa anak kandungnya dengan cara digorok. Warga Brebes dibuat geger karena peristiwa ‘Subuh Berdarah’ itu. Kronologisnya, seusai sholat subuh warga mendengar teriakan meminta tolong dari rumah pelaku. 

Warga mendatangi sumber suara tersebut, sungguh mengejutkan ternyata tiga orang anak menjadi korban aksi keji ibu kandungnya. Satu orang anak tewas di tempat dan dua lainnya dilarikan ke rumah sakit karena terdapat luka sayatan yang serius. Sang ibu segera diamankan dan akan diminta keterangan atas perbuatannya tersebut. 

Sadis, itulah kata yang saat ini bisa kita utarakan, namun sebelum kita melangkah lebih jauh terhadap konsekuensi apa yang harus ia tanggung, kita perlu menganalisis perilaku dari ibu kandung yang tega menghabisi nyawa anak kandungnya.

Beberapa warga menyebutkan bahwa sang pelaku yang merupakan ibu kandung dari korban tengah depresi, lantaran tekanan hidup yang selalu menerpa. Permasalahan ekonomi membuat ia tidak sanggup untuk menjalani hidup, sehingga anaknya dibunuh dengan dalih ingin menyelamatkan dan tidak perlu merasakan sedih. 

Akhirnya ia memiliki pandangan bahwa anaknya harus mati agar tidak sakit seperti saya dari kecil. Jika kita menjadi seorang ibu, sangat jelas akan menyayangkan kejadian ini bahkan mengutuk karena perbuatan yang sungguh sadis, beberapa orang di luar juga pastinya akan menyuarakan ‘Hukum Mati!’ , ‘Dimana Keadilan!’ , ‘Tegakkan Keadilan’ dan sebagainya. 

Mengalami gangguan kejiwaan memang bisa meringankan bahkan tidak bisa untuk dimintakan pertanggungjawaban, namun tidak serta merta kondisi gangguan jiwa akan membuat pelaku kejahatan lolos dari pertanggungjawaban pidana, sebagaimana yang diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Analisis Kemampuan Bertanggung Jawab (Toerekeningsvatbaarheid)

Ada beberapa hal yang harus ada dalam diri manusia untuk dapat dikatakan ‘mampu’ untuk bertanggung jawab. Pertama mengenai akal, yakni dapat membedakan antara yang diperbolehkan dan tidak. Kedua mengenai kehendak, yakni dapat menyesuaikan tingkah laku atas sesuatu yang diperbolehkan atau tidak. 

Menurut Van Hamel, pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan normal dan kematangan psikis pelaku kejahatan yang seharusnya mampu untuk memahami arti dan konsekuensi dari perbuatannya, menyadari bahwa perbuatan itu salah atau dilarang oleh masyarakat, dan menentukan kemampuan terhadap perbuatan. 

Lantas bagaimana jika seseorang dinilai memiliki gangguan kejiwaan namun di sisi lain telah merugikan orang lain sebagai akibat dari perbuatannya itu? 

Dari narasi Pasal 44 ayat (1) KUHP sebenarnya telah disebutkan bahwa ‘Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana’. 

Sebenarnya memang membutuhkan diagnosis yang akurat, namun sadarkah kita bahwa narasi tersebut tergolong umum dan masih belum mengindikasikan secara spesifik untuk menentukan keadaan pertumbuhan pikiran yang tidak sempurna dan gangguan karena penyakit. Masih menimbulkan keraguan sejauh mana batasan sikap maupun keadaan seseorang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Pada beberapa kasus gangguan kejiwaan, apabila telah dinyatakan positif mengidap gangguan kejiwaan, proses hukum langsung dihentikan dan memberikan kebebasan kepada pelaku untuk kembali ke kediamannya. Namun di sisi lain, kita seakan-akan lupa bahwa kondisi korban juga harus diperhatikan. 

Maka terjadilah gap dengan narasi sebagai berikut : Kerugian tetap ada di korban, meskipun pelaku dinyatakan mengidap gangguan kejiwaan, lantas siapakah yang bertanggung jawab? Indonesia membutuhkan penerapan yang lebih proporsional. 

Pasal 44 ayat 1 KUHP tidak jarang menjadi ‘senjata’ untuk menghentikan kasus, tanpa kita sadari, masyarakat akan terancam keamanan dan kenyamanannya, terlebih mereka yang berada di lingungkan pelaku. 

Dalam kasus seorang ibu yang tega menggorok anak kandungnya, wajib dipastikan terlebih dahulu, apakah benar tengah mengidap gangguan kejiwaan, atau hanyalah tekanan biasa di dalam hidupnya. Jika memang benar ia mengidap gangguan kejiwaan, harus ditelusuri mulai kapan ia mengidap gangguan kejiwaab tersebut, apakah sebelum melakukan kejahatan ataukah sesudah.

Alternatif Penanganan Pelaku Kejahatan Gangguan Kejiwaan

Pelaku kejahatan sejatinya memang harus melakukan prosedur sesuai hukum, melewati rangkaian sistem peradilan pidana, dari kepolisian, kejaksaan, hingga tiba di pengadilan. Pengecualian jika seorang anak dapat dilakukan diversi (dengan syarat tertentu), dan bagi dewasa pun berlaku keadilan Restorative Justice.

Sehingga penuntutan dapat dihentikan (dengan syarat tertentu). Lantas bagaimana jika pelaku kejahatan merupakan seseorang yang tengah mengidap gangguan kejiwaan? Seharusnya mereka tidak serta merta dihentikan pada proses penyidikan atau tahap awal ketika mengetahui pelaku mengidap gangguan kejiwaan. 

Amanat KUHP menyebutkan bahwa harus diteruskan sampai ke pengadilan, sehingga hakim lah yang dapat memerintahkan untuk dikirimkannya pelaku ke rumah sakit jiwa untuk selanjutnya diperiksa. Sehingga masih dimungkinkan ketika hasil penilaian dari rumah sakit menyebutkan yang bersangkutan dapat bertanggung jawab, hakim dapat memberikan vonis kepada pelaku.

Insiden ibu yang tega membunuh anaknya memang perbuatan keji yang mengundang perhatian masyarakat. Hal yang harus dilakukan adalah memastikan terlebih dahulu apakah benar ibu tersebut mengidap gangguan kejiwaan berdasarkan analisis mendalam yang telah dijelaskan di atas.

Selanjutnya yang tak kalah penting adalah memberikan treatment kepada kedua anak yang juga menjadi korban, tentu mereka sangat trauma dengan kondisi tersebut, terlebih saudara kandungnya harus meninggalkan mereka akibat perbuatan ibu kandungnya sendiri. Rehabilitasi psikologis dan medis wajib diberikan kepada dua anak malang tersebut.