Jelang hari-H pemilihan umum, menjadi kaum di rentang usia dewasa awal gampang-gampang susah. Usia ini terhitung sejak akhir usia belasan hingga sekira 25 tahun. Istilahnya, menjadi kaum muda milenial. Kami berada di posisi yang jadi sasaran empuk dan strategis semua pihak.

Bagi mereka yang turut berkontestasi merebut kursi legislatif, kaum milenial usia 17 tahun jelas jadi sasaran utama. Mereka baru saja masuk dalam kategori pemilih pemula. 

Keterbatasan pengalaman memilih pemimpin menjadi celah paling lebar bagi para calon legislatif untuk meyakinkan diri bahwa merekalah yang paling baik dan memiliki tujuan jangka panjang untuk anak muda. Program-program kerja berembel-embel milenial pun jadi ajang menarik perhatian. Tentu saja, anak-anak muda ingin punya pemimpin yang mewadahi keinginan dan mimpi mereka.

Demi mewujudkan mimpi mewadahi keinginan itu pula, berbagai pihak membuka kesempatan bagi kaum muda yang memang sedang banjir-banjirnya lantaran efek bonus demografis, untuk turut maju ke panggung kontestasi. 

Mimpi kaum muda yang memang masih murni dan idealis: diberi kesempatan menjadi wasilah kawula muda, layak menang karena ilmu dan bekal pengalaman menjadi aktivis, segudang ide mewujudkan pemerintahan dengan melibatkan ide-ide kreatif anak muda, dan menang tentu saja dengan cara yang bersih tanpa “bantuan”, semisal serangan fajar.

Wawancara Najwa Shihab dengan tiga caleg termuda tempo hari menunjukkan betapa menggebu mimpi anak muda membangun negeri. Semangat maju mewakili mimpi sebagian besar kaum muda dengan berangkat dari kecemasan menyaksikan hiruk pikuk perdebatan negeri yang tak kunjung usai. 

Kalau saja porsi anak muda yang lolos dalam ‘medan tempur’ pencalegan ini besar, tentu saja beragam ide segar akan menjadi warna baru perpolitikan Indonesia. Aspirasi sebagian besar penduduk Indonesia di masa bonus demografis ini akan mudah tersampaikan lantaran kesamaan usia, pengalaman, dan tentu saja tujuan masa depan.

Di sisi lain, menjadi pemilih di rentang usia 20-an ibarat sedang ‘tersesat’ di tengah hutan dan dikepung badai dalam sebuah pendakian. Hendak melangkahkan kaki menuju puncak, takut badai meninggi dan kabut menebal. 

Tentu saja meneruskan perjalanan menuju puncak sama dengan menantang risiko. Meski, ilmu pendakian dan tanda-tanda alam dapat menjadi modal untuk memutuskan, perlu melanjutkan perjalanan atau tidak.

Sementara, kembali turun ke bawah bukan berarti aman. Badai dan kabut tebal tak menjamin perjalanan turun ke bawah lebih aman ketimbang naik ke puncak. Alhasil, salah satu jalan alternatif terbaik adalah mencari area lapang untuk bisa mendirikan tenda sembari menunggu badai mereda dan jarak pandang lebih lega.

Setidaknya, analogi sederhana ini menggambarkan satu hal: bimbang. Kebimbangan kaum muda dalam menentukan sikap dan kecenderungan menentukan pilihan pemimpin. Dalam masa ini, memilih presiden menjadi trending topic yang belum akan surut setidaknya sampai 17 April mendatang.

Memilih satu di antara dua pasangan calon tentu menjadi hal yang mudah. Kalau saja kiblat untuk menentukan pilihan adalah rekam jejak dan keunggulan visi, tentu bukan hal rumit. Tetapi, sesuatu yang sederhana itu lantas dibenturkan pada isu-isu dan pemberitaan yang menjadikan ikhwal memilih pemimpin adalah sesuatu yang rumit dan menggalaukan.

Persaingan pencalonan presiden di tahun ini berat sebelah. Yang satu, sebagai petahana presiden. Yang satu, sebagai petahana calon presiden. Yang satu, jelas bicara mengungkap data karena itulah hasil kerjanya. Sementara yang satu lagi bicara rencana-rencana yang akan direalisasikannya jika berhasil terpilih.

Diyakini salah satu calon, hasil survei berbagai lembaga menunjukkan kemenangan, baik popularitas, akseptabilitas, maupun elektabilitas, ada di pihaknya. Sementara, salah satu calon juga meyakini kemenangan sudah semakin dekat dengan pihaknya. 

Pun ketika isu agama menjadi yang paling populer untuk mendulang dan menjatuhkan suara, masing-masing calon berlomba menyatukan forum alim ulama menjadi forum yang paling mendukung pihaknya.

Isu agama jadi benteng, kekuatan, sekaligus alat melemahkan. Sebanding dengan itu, media sosial jadi alat untuk men­-tackle ­­kelemahan lawan. Saling menjatuhkan dengan berita-berita yang dibuat beragam. 

Isi-isi pidato dan orasi-orasi kampanye digarisbawahi hanya pada bagian yang menguntungkan satu calon, atau melemahkan calon lain.

Meski sebagai warga negara yang sejak duduk di bangku sekolah, pendidikan pemilu diajarkan berazas “bebas dan rahasia”, nyatanya hal itu tak mudah untuk diterapkan di era serba terbuka ini. 

Seharusnya tiap orang bebas memihak dan menyatakan pilihan, serta berhak merahasiakan pilihannya dari orang atau kelompok lain. Nyatanya, “menyatakan diri” memilih salah satu pasangan calon di masa-masa ini ibarat melakukan sebuah dosa besar.

Tidak nyoblos nomor satu boleh, nyoblos nomor dua silakan. Begitu satir yang kerap jadi anekdot di beberapa orasi oleh tim-tim pemenangan di daerah. Lucu.

Berbagai kelompok dan organisasi masyarakat kerap memproklamirkan diri menjadi organisasi yang netral dan tak berpihak. Keputusan menentukan pilihan pemimpin diserahkan sepenuhnya pada masing-masing anggota. 

Tetapi, di luar dari itu, terbentuk perkumpulan-perkumpulan yang mengatasnamakan eksponen organisasi tertentu yang secara institusional menyatakan ketidakberpihakannya. Namun perkumpulan ini justru menjadi media mengumpulkan anggota-anggotanya yang memiliki simpati sama. Bukankah sama saja?

Bagi kaum muda aktivis pergerakan, kegalauan memihak dan memilih salah satu calon mungkin juga dipengaruhi oleh kans organisasinya untuk “lebih dekat” pada pasangan terpilih nantinya. Sangat mungkin, kedekatan ini akan memberikan ruang dan kesempatan mereka untuk terlibat dengan agenda dan program-program kerja pemerintahan.

Sementara, bagi kaum muda yang cukup “tak ambil pusing” dengan tetek bengek per-pilpres-an, kerap muncul anggapan bahwa siapa pun presiden terpilih, tak berpengaruh banyak pada kehidupannya. Kalau sudah begini, golput akan jadi jalan tengah yang paling aman. Tidak memilih adalah sebuah pilihan! Begitu dalihnya.

Pada akhirnya, kalau sebagai pemilih kita terus-menerus membandingkan kelemahan, tak akan ada habisnya. 

Kaum muda sebenarnya sudah cerdas, bisa membedakan mana yang benar dan tidak. Tetapi banjir informasi dan ragam tulisan yang beredar justru membingungkan, mana yang benar dan mana yang tidak benar?

Pendapat Fahd Pahdepie dan Ustaz Yusuf Mansur dalam hal ini bisa dijadikan acuan kaum muda untuk mengusir kegalauan, yakni fokus pada kebaikan dan keunggulan pasangan calon, dan coba “sedikit tidak melihat” urgensi isu “orang-orang di balik pasangan calon”. Kalau sudah fokus pada kebaikan dan keunggulan, tentu saja juga visi dan misi pasangan calon, maka keraguan untuk menentukan pilihan akan pudar perlahan.

Tetapi bagaimana dengan pandangan daripada menjadi kepala, lebih baik menjadi tangan kanan; karena yang terpenting adalah memegang kendali, bukan kemudi?

Kalau kita tidak melihat orang-orang di balik calon pasangan, lalu presiden yang terpilih justru dikendalikan orang-orang penuh kepentingan, bagaimana, dong? Lah, kan, jadi galau lagi?