Pertanyaan pertama adalah apa itu Formula Mohawk Valley dan bagaimana sejarahnya?

Semuanya bermula dari kemenangan kaum buruh di legislatif  Amerika tahun 1935 untuk pertama kalinya, yaitu diberlakukannya hak untuk berorganisasi yang disebut Wagner Act. Kemenangan tersebut merupakan alarm bagi penguasa, khususnya pebisnis, karena buruh yang sebelumnya tidak mempunyai kekuatan dan hanya menjadi penonton, sekarang sudah memiliki wadah untuk bersatu.

Kaum bisnis menggelontorkan banyak sekali uang, pemikiran dan perhatian untuk menghadapi masalah ini. Usaha pertama dilakukan ketika pecah aksi besar-besaran di Pennsylvania barat tahun 1937. Aksi tersebut merupakan tuntutan kaum buruh diperkasai Congress of Industial Organizations (CIO) dan cabangnya Steel Workers Organizing Committe (SWOC) terhadap perusahaan besi untuk memberlakukan  sistim kerja delapan jam.

Perselisihan antara pebisnis dengan buruh berakhir dengan kemenangan pebisnis setelah kerusuhan dan penangkapan hingga pembuhunan secara brutal terhadap pendemo oleh aparat. Tuntutan para buruh berakhir sia-sia dengan kematian ratusan orang dipihak buruh.

Ada alasan lain mengapa tuntutan buruh berakhir dengan kegagalan selain kekerasan dan penangkapan terhadap pemimpin buruh, yaitu pengalihan opini publik dari mendukung menjadi anti terhadap gerakan para buruh. Inilah yang disebut dengan Formula Mohawk Valley, jurus jitu menghadapi aksi massa.

Formula Mohawk Valley konon ditulis oleh James Rand Jr. Ketika terjadi aksi tahun 1937 tersebut. Formula tersebut bertujuan untuk mengambil hati publik untuk memusuhi para pendemo. Caranya adalah dengan menunjukkan aksi demo sebagai tindakan tak bermoral. Pendemo dipandang sebagai kelompok yang mengganggu kenyamanan publik dengan merusak fasilitas umum, mengacau kedamaian yang tentu saja berlawanan dengan kepentingan bersama.

Kepentingan bersama itu adalah kepentingan ‘kita’, para pebisnis, para pekerja, dan keluarga yang tinggal di rumah. ‘Kita’ sama-sama mengingingkan hidup yang damai, sama-sama mendapatkan pekerjaan yang layak dan hidup harmonis, sesuai dengan paham yang disebut oleh Noam Chomsky sebagai Amerikanisme.

Sebaliknya kekerasan yang dilakukan oleh aparat dianggap sebagai sebuah upaya penegakan hukum dan ketertiban. Terkadang dimunculkan juga narasi bahwa aparat juga mengalami hal yang sama, yang tentu saja sangat tidak sebanding dengan apa yang diterima oleh pendemo. 

Cara ini tentu saja berhasil mengalihkan opini publik seperti yang diakui oleh Noam Chomsky dalam bukunya Media Control: The Spectacular Achievements of Propaganda dan Donald S, McPherson dalam The “Little Steel” Strike of 1937 in Johnstown, Pennsylvania.

Lantas bagaimana dengan Indonesia akhir-akhir ini?

Saya tentu saja tidak berani mengatakan bahwa pemerintah sedang menjalankan Formula Mohawk Valley. Karena tidak ada bukti kongkrit mengenai hal itu. Namun, tidak ada salahnya jika mencurigai bahwa Formula Mohawk Valley sedang diterapkan saat ini.

Kecurigaan saya bermula dari tayangan televisi Mata Najwa edisi 28 Oktober 2020 yang memperlihatkan beberapa publik figur yang saling adu argumen.  Pada tayangan tersebut juru bicara presiden, Fadjroel Rahman yang menyorot kerusakan yang diakibatkan oleh massa di jakarta mencapai 65 milyar.

Selaras dengan Fajrul Rahman, Presiden kelima Indonesia, Megawati juga menyorot kerusuhan yang disebabkan oleh massa. Bahkan Megawati mempertanyakan sumbangsih pemuda terhadap bangsa selain demo. Sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan substansi demo.

Citra buruk tersebut kian dimarakkan oleh beberapa media yang meliput aksi. Seperti berita keluaran m.liputan6.com dengan judul “Massa Brutal dan Bringas Saat Demo Tolak UU Cipta Kerja.” Atau suara.com yang sangat niat mengumpulkan berita kerusuhan demo buruh, pelajar dan mahasiswa.

Menariknya beberapa video mengungkapkan bahwa ada pihak yang bukan bagian dari pendemo yang menjadi dalang dari kerusuhan atau perusakan fasilitas publik seperti video yang dirilis kanal YouTube Najwa Shihab. Video tersebut berjudul “62 Menit Operasi Pembakaran Halte Sarinah | Buka Mata” yang memperlihatkan kepada kita kronologi pembakaran halte Sarinah. 

Atau sebuah video yang diupload akun twitter @tubirfess pada 8 Oktober lalu yang memperlihatkan seseorang dari sebelah aparat melemparkan sesuatu ke arah pendemo di Jogjakarta.

Selain tuduhan kerusuhan, muncul pula narasi seperti aksi yang ditunggangi, pendemo yang tidak paham dengan omnibus law tidak baca naskahnya atau yang lebih jahat menuduh pendemo termakan berita-berita tidak benar. 

Tidak sebatas tuduhan-tuduhan tersebut, terjadi penangkapan-penangkapan terhadap pemimpin dan peserta aksi di berbagai daerah. Mereka dipukul dan sebagian dikatakan diancam supaya tidak melakukan aksi lagi.

Memang tidak semua rumus Formula Mohawk Valley dapat ditemukan pada kasus demo akhir-akhir ini. Namun, beberapa poin masih terlihat jelas seperti framing buruk terhadap pendemo, tuduhan-tuduhan agitasi yang menyudutkan, pengancaman hingga penangkapan dan kekerasan terhadap pemimpin dan peserta aksi. Sehingga sangat wajar jika saya – dan mungkin anda – mencurigai bahwa pemerintah sedang menerapkan formula tersebut.

Pertanyaan sekarang adalah apakah formula tersebut masih efisien untuk melemahkan semangat aksi atau sudah usang seiring dengan berkembangnya definisi media dan masyarakat?