Sudah bukan rahasia lagi bahwa dunia politik lebih di dominasi oleh kaum pria dan peran wanita dalam pembuatan kebijakan publik masih bisa dibilang sangat kurang. Kebanyakan wanita hanya menjadi partisipan pasif (pemilih dalam pemilu atau bahkan golput).

Jumlah wanita yang menjadi anggota DPR RI semenjak reformasi memang mengalami peningkatan namun tidak terlalu signifikan, yakni 9,4% pada tahun 1999 dan 17,32% pada tahun 2014 (Sumber: Kompas.com). Kurangnya peran dan partisipasi wanita dalam dunia politik memang tidak jauh dari  fakta bahwa masih sedikit wanita yang berminat untuk terjun ke ranah politik, padahal dari 254,9 juta jiwa rakyat Indonesia, 126,8 juta atau hampir setengahnya adalah wanita (Data: Badan Pusat Statistik, 2015) dan rendahnya minat itu juga tidak jauh dari tuntutan masyarakat kita tentang peran wanita atau gender role seperti wanita tidak perlu memimpin itu melangkahi kodrat laki-laki, sekolah setinggi apapun hanya akan jadi ibu rumah tangga, wanita hanya perlu pandai memasak, melayani suami, mengurus anak dan rumah.

Juga pertanyaan-pertanyaan semacam “Kapan nikah?” dan setelah menikah akan ditanya “kapan punya anak?”. Jarang sekali pertanyaan seperti “kapan mau lanjut kuliah?” dilontarkan kepada wanita seakan akan menikah dan menjadi ibu rumah tangga adalah tujuan hidup semua wanita. Pada era globalisasi sekarang pun, hal serupa masih menimpa perempuan perempuan muda.

Hal ini tentu membuat perempuan ketika beranjak dewasa menjadi kurang berminat untuk masuk dunia politik dimana dia dituntut untuk bisa memimpin, mampu beraspirasi dan bernegosiasi. (Dalam esai ini mari kita sepakati bahwa kata ‘wanita’ ditujukan kepada perempuan yang sudah tamat bersekolah/berumur 18 tahun keatas, sedangkan ‘perempuan’ adalah perempuan yang masih bersekolah/berumur 18 tahun kebawah)

Gender role wanita yang masih berlaku di masyarakat kita memang sudah usang dan tidak relevan lagi di era sekarang. Hal ini  jarang terjadi di kota metropolitan semacam Jakarta, namun doktrin-doktrin peran wanita itu sayangnya masih dilanjutkan di keluarga secara turun temurun, terutama di kota-kota kecil dan pedesaan.

Menurut saya, selain minimnya figur wakil rakyat yang baik dan bisa dijadikan contoh, masyarakat Indonesia yang rata-rata sangat konservatif dan feodal juga merupakan faktor yang sangat bertanggung jawab atas rendahnya partisipasi wanita di dunia politik karena perannya sudah ditetapkan oleh masyarakat sehingga menuruti tuntutan masyarakat/keluarga adalah satu-satunya jalan keluar untuk “bermain aman”.

Meskipun dalam berwarganegara posisi pria dan wanita setara, negara tidak mengatur pria harus begini dan wanita harus begitu, peran perempuan dan wanita dalam politik pun dilindungi oleh undang-undang, contohnya Undang-Undang Nomor  8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimana kuota 30% wanita dalam parlemen telah ditetapkan, tetapi jika tidak di dukung oleh masyarakat kita bisa apa?

Jawabannya hanya satu, yakni merubah mentalitas dan mindset (pola pikir) masyarakat lewat edukasi dan sosialisasi terutama bagi generasi muda. Kita butuh feminisme. Feminisme sendiri adalah sebuah gerakan perempuan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak dengan pria. Feminisme berasal dari bahasa Latin, femina atau perempuan. Istilah ini mulai digunakan pada tahun 1890-an, mengacu pada teori kesetaraan laki-laki dan perempuan serta pergerakan untuk memperoleh hak-hak perempuan.  Maka, pola pikir wanita Indonesia dan mentalnya yang rata-rata sudah di doktrin menjadi “pelayan” harus diubah, demikian juga pola pikir pria yang sedari kecil jenis kelaminnya telah disupremasi dan mentalnya diharuskan mental pemimpin.

Seksisme (pembedaan perilaku berdasarkan jenis kelamin) memang sudah terlanjur merajarela, oleh karena itu kita harus mempersiapkan generasi baru dengan feminisme. Anak-anak perempuan sudah seharusnya diajarkan bahwa mereka mampu menjadi presiden dan anak laki-laki juga sudah seharusnya diajarkan bahwa mereka bisa menjadi pengikut dari seorang pemimpin wanita.

Hal ini bisa diawali dengan memberikan kesempatan bagi murid perempuan untuk menjadi ketua kelompok, ketua kelas, atau bahkan ketua OSIS.  Dengan mengajarkan kesadaran akan kesetaraan gender dari kecil maka partisipasi perempuan dalam dunia politik akan semakin meningkat kedepannya.

Selanjutnya, keuntungan yang akan didapat oleh negara ketika wanita dapat berperan dan perpartisipasi secara maksimal dalam politik, antara lain:

Semakin dekat pemerintah merepresentasikan komposisi masyarakat secara keseluruhan (misalnya Indonesia yang perempuannya sekitar 49% dan pria nya sekitar 51% dan rasio yang sama diberlakukan dalam parlemen) maka kebijakan publik yang akan dibuat pun akan semakin stabil.

Tidak hanya gender, hal ini juga harus menyangkut hal spesifik seperti agama dan suku dengan rasio yang sama untuk merepresentasikan rakyat. Kabinet dan parlemen yang telah merepesentasikan rasio gender masyarakatnya akan cenderung memberi perhatian terhadap isu gender yang mungkin selama ini kurang diperhatikan.

Betapa vitalnya peran wanita dalam politik, dan hal ini sudah seharusnya didukung oleh masyrakat agar bisa diwujudkan. Dengan masyarakat yang mendukung hak-hak wanita secara penuh, peran wanita dalam politik pun dapat terselenggara secara optimal dan kebijakan publik yang dibuat pun akan semakin stabil.

Intinya, harus selalu ada kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Maka daripada itu saya mengajak perempuan muda di Indonesia terutama yang masih bersekolah (termasuk diri saya sendiri) supaya berani unjuk gigi, berani bercita-cita tinggi dan jangan takut untuk berpartisipasi aktif dalam politik.

Beranikan diri untuk menjadi ketua kelas atau ketua organisasi, jangan takut untuk bersuara dan beraspirasi dan siapkan mental baja untuk menghadapi kritikan masyarakat yang konservatif karena tanpa pengorbanan tidak akan ada perubahan.

#lombaesaipolitik