Tak bisa dipungkiri, pada zaman yang berkembang pesat saat ini banyak sekali hal-hal baru yang muncul. Namun, banyak hal-hal baru tersebut yang mungkin peraturan dan regulasinya masih dipertanyakan. Hal ini tentu membuat bingung sebagian masyarakat, mana yang harus mereka ikuti.

Salah satu contoh masalah yang terkait adalah fatwa ulama dengan peraturan pemerintah yang saling bertolak belakang. “Benturan” antara fatwa ulama dengan peraturan pemerintah kerap kali terjadi, dan yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah perdebatan tentang vaksin Rubella.

Masalah vaksin Rubella hanya satu dari sekian kasus yang merupakan bentuk "benturan" antara pemerintah dengan fatwa ulama. 

Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragam Islam, maka secara otomatis fatwa ulama akan berpengaruh pada sebagian besar masyarakat Indonesia.

Baca Juga: Kutu dan Vaksin

Sebelum membahas lebih lanjut, mungkin akan lebih baik jika dijelaskan terlebih dahulu kedudukan fatwa ulama (MUI) dan peraturan perundang-undangan secara garis besarnya. Hal itu dimaksudkan agar para pembaca bisa memahami keterkaitannya dengan masalah ini.

Fatwa ulama, yang mana di Indonesia lembaga resminya adalah MUI, merupakan hasil pendapat maupun analisis para ulama tentang hal yang berkaitan dengan hukum keislaman pada sesuatu.

Fatwa tentu tidak dibuat oleh pihak sembarangan. Orang-orang yang dipilih sudah pasti harus memenuhi kriteria tertentu yang cukup ketat.

Fatwa MUI sendiri tidak diatur kedudukannya dalam UU No. 12 Tahun 2011 yang mana berisi tentang hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, MUI diatur dalam UU No. 33 Tahun 2014 sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah. Hal ini sudah terang, jelas, dan mutlak bahwa peraturan-peraturan dibawah Peraturan Perundang-Undangan seperti UU, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 adalah sah di mata hukum .

Peraturan-peraturan itulah yang menjadi landasan hukum di Indonesia ketika menangani suatu masalah. Kedudukan peraturan-peraturan tersebut tidak perlu lagi dipertanyakan keabsahannya karena sudah terpampang dengan sangat jelas dalam UU No. 12 Tahun 2011 yang telah disebutkan diatas.

Dalam kasus ini, terdapat dua kubu yang pendapatnya saling bertentangan. Kubu pertama menyatakan bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia jelas harus mengikuti Undang-Undang sesuai Konstitusi yang ada.

Mereka juga berpendapat bahwa hal yang haram jika dibutuhkan dalam keadaan darurat atau mendesak, maka diperbolehkan menurut agama Islam. Hal itu tertera didalam  Al Qur’an, tepatnya dijelaskan di QS. Al-Baqarah ayat 173.

Berbeda dengan kubu pertama, kubu yang kedua menyatakan bahwa jika fatwa ulama menyatakan hal itu haram, maka tidak boleh dilanggar sama sekali dengan alasan aqidah harus tetap dipertahankan.

Beda pendapat itu wajar dan lumrah terjadi. Kita tidak bisa menghilangkan hal itu, apalagi di negara Indonesia ini setiap individu bebas mengemukakan pendapatnya secara bertanggung jawab.

Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, kita bisa menilai bahwa Islam telah lama ada di Indonesia yang mana hukum Islam itu sendiri telah sangat melekat pada sebagian besar rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Hukum Islam yang hadir secara tidak langsung telah melekat dan berkembang mengikuti arah perkembangan Negara Indonesia itu sendiri. Maka tidak dapat disangkal pula bahwa saat ini fatwa ulama berperan cukup besar bagi keberlangsungan pemerintahan dan masyarakat Indonesia.

Salah satu contoh kasus nyata yang erat kaitannya dengan masalah ini yaitu vaksin Rubella. Masalah vaksin Rubella hanya satu dari sekian masalah berkaitan dengan “tabrakan” antara fatwa ulama dengan pemerintah..

Masalah ini bisa dibilang cukup sensitif. Masalah yang berkaitan dengan agama, baik agama apapun itu pasti harus dikaji dengan sangat hati-hati agar tidak ada umat agama yang merasa tersinggung atau bahkan mengklaim pelanggaran SARA.

Dilansir dari Detik News, Mahfud MD dalam diskusi yang berjudul “Fatwa MUI dan Hukum Positif' di PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (17/1/2017) menyatakan bahwa hukum positif itu merupakan hukum yang berlaku saat ini, yang mana diberlakukan secara resmi oleh lembaga Negara.

Sedangkan menurutnya, MUI bukanlah lembaga Negara sehingga fatwa nya tidak memiliki daya ikat bagi semua orang, melainkan hanya umat Islam yang menganut dan meyakininya.

Dari argumen diatas bisa disimpulkan bahwa Fatwa ulama tidak memiliki daya ikat untuk semua orang. Di lain sisi, mungkin pemerintah mencanangkan hal yang bertentangan dengan fatwa ulama. Pemerintah bukan semata-mata menganjurkan, tapi terdapat alasan logis didalamnya.

Fatwa mengikat bagi orang-orang yang menganut dan meyakininya, tentu dari sini bisa dikatakan bahwa fatwa ulama tidak selamanya harus ditaati selama opsi di seberangnya sama-sama atau lebih tinggi nilai kebaikannya untuk orang banyak.

Masyarakat berhak memilih mau mengikuti yang mana. Karena pada dasarnya, fatwa ulama dan perundang-undangan memiliki tujuan yang sama, yaitu kebaikan bersama.