Elisheva Sadan (2004)* dalam Empowerment and Community Planning, memaparkan teori-teori tentang kekuasaan dengan survei historis pemikiran dalam ilmu sosial. 

Pemikiran modern tentang kekuasaan dimulai dalam tulisan Nicollò Machiavelli (The Prince, awal abad ke-16) dan Thomas Hobbes (Leviathan, pertengahan abad ke-17), disebut sebagai penulisan klasik politik. Karl Marx memengaruhi konseptualisasi kekuasaan dalam semua ilmu sosial; Alfred Adler membuka diskusi tentang kekuasaan dalam psikologi; Friedrich Nietzsche memengaruhi pemikiran tentang kekuasaan dalam filsafat.

Pemikiran tentang kekuasaan (Clegg, 1989 dalam Sadan, 2004) Machiavelli mewakili pemikiran strategis dan desentralisasi kekuasaan dan organisasi. Kekuasaan sebagai sarana, bukan sumber daya, untuk mencari keuntungan strategis. 

Menurut Machiavelli, kekuasaan total adalah tujuan akhir yang diinginkan, dan ini jarang tercapai. Hobbes mewakili pemikiran kekuasaan sebagai hegemoni, terpusat, dan terfokus pada kedaulatan. 

Premis dasar Hobbes, terdapat komunitas politik total yang perwujudannya adalah negara, atau komunitas, atau masyarakat. Unit tunggal, ditata dengan prinsip seragam, memiliki kesinambungan waktu dan tempat dari mana kekuasaan berasal (Sadan, 2004).

Max Weber (1947) meneruskan garis rasionalitas Hobbesian dan mengembangkan organisasi. Pendekatan Weber terhubung dengan birokrasi, mengaitkan dengan konsep otoritas dan aturan. Kekuasaan sebagai probabilitas aktor dalam suatu relasi sosial berada di posisi melaksanakan kehendak meskipun ada penolakan. 

Aktivasi kekuasaan tergantung kehendak seseorang, bahkan ketika bertentangan dengan orang lain. Kekuasaan sebagai faktor dominasi, berdasarkan kepentingan ekonomi atau otoriter. Tiga sumber legitimasi (sesuai izin sosial) untuk aktivasi kekuasaan adalah karisma, tradisi, dan rasional-hukum.

Setelah Weber berkembang penyelidikan kekuasaan tidak sah dalam kerangka formal dan sah pada hirarki kekuasaan dan birokrasi, sebagai kritik terhadap model birokrasi Weber (Merton, 1957). Kritik terhadap Weber berakar dari pemahaman teorinya sebagai idealisasi organisasi birokrasi. 

Padahal Weber melihat kekuatan organisasi birokrasi sebagai sumber mekanisasi dan rutinisasi kehidupan manusia. Hal itu sebagai ancaman terhadap kebebasan jiwa manusia. Juga memprediksikan bahwa bentuk organisasi sebagai instrumen kekuasaan akan menyabot tampilan bentuk organisasi yang lebih demokratis (Morgan, 1986, 1997).

Robert Dahl (1961) melanjutkan pendekatan Weberian dalam pendefinisian kekuasaan dan atribusi faktor manusia yang konkrit. Weber membahas kekuasaan dalam konteks organisasi dan struktur, Dahl mendiskusikan dalam batas-batas aktual masyarakat. Dahl mengembangkan pemahaman tentang elite berkuasa (Mills, 1956; Hunter, 1953). 

Menurut teorinya tentang kekuasaan komunitas, kekuasaan dilakukan dalam komunitas oleh individu konkrit tertentu, sementara individu lain yang aktual, dicegah melakukan yang mereka inginkan. Kekuasaan untuk membuat orang lain tunduk mengikuti preferensi yang berkuasa. 

Kekuasaan adalah produksi kepatuhan terhadap preferensi orang lain, termasuk perluasan preferensinya. Definisi kekuasaan adalah sebagai kemampuan membuat seseorang melakukan sesuatu meskipun dia tidak mau melakukannya.

Peter Bachrach dan Morton Baratz (1962) mengembangkan model yang merespon Dahl tentang dua wajah kekuasaan. Model ini juga kritik terhadap premis dasar Dahl yang berasumsi dalam masyarakat majemuk, semua kepentingan masyarakat diwakili melalui proses terbuka. 

Bachrach dan Baratz meragukan proses pengambilan keputusan demokratis dan terbuka yang diasumsikan Dahl. Fokus pada hubungan antara wajah terbuka kekuasaan (cara keputusan dibuat) dan wajah tersembunyi kekuasaan (kemampuan mencegah pengambilan keputusan). Strategi memobilisasi bias untuk mencegah diskusi tentang isu tertentu dan dengan demikian untuk menentukan apa yang penting dan tidak penting. 

Merujuk pada pengorganisasian apa yang tetap dan apa yang keluar sebagai proses pengambilan keputusan. Konflik kekuasaan tidak naik ke publik, dibatasi oleh nilai-nilai tertentu, ritual, atau kepercayaan yang cenderung mendukung kepentingan pribadi satu (atau lebih) kelompok (Clegg, 1989).

Steven Lukes (1974) mengembangkan pendekatan Bachrach dan Baratz. Menggeser diskusi dari kekuasaan komunitas ke fokus pada kekuasaan itu sendiri. Memperkenalkan model tiga dimensi dalam diskusi kekuasaan. 

Dimensi ketiga yang ditambahkan, selain dimensi terbuka dan dimensi tersembunyi, adalah dimensi laten dari kekuasaan. Dimensi terbuka berkaitan dengan preferensi politik yang diumumkan dan diungkapkan dalam permainan politik terbuka, dimensi tersembunyi berkaitan dengan preferensi politik yang diungkapkan melalui keluhan non-isu politik, dimensi laten berkaitan dengan hubungan antara preferensi politik dan kepentingan nyata. 

Kekuasaan diukur juga oleh kemampuan menanamkan dalam pikiran orang-orang yang bertentangan dengan kebaikan menurut penguasa. Dimensi laten paling sulit diidentifikasi, karena sulit menemukan keberadaan orang-orang yang dipengaruhi. 

Analisis kekuasaan selanjutnya harus berhubungan -selain dengan keputusan terbuka (wajah terbuka Dahl) dan non-keputusan (wajah terselubung Bachrach dan Baratz)- dengan seluruh agenda politik, untuk memeriksa kecukupan dalam analisis kepentingan sebenarnya dari berbagai kelompok.

Michel Foucault (1979, 1980, 1996) memperluas diskusi tentang konsep kekuasaan dari sosiologi ke semua bidang ilmu sosial dan humaniora. Pemikiran Foucault berpengaruh untuk mengidentifikasi orang-orang berkuasa dan menemukan kekuasaan kehilangan arti pentingnya. 

Pendekatannya secara sistematis menolak kepercayaan keberadaan agen rasional yang teratur dan teratur. Foucault memandang tidak ada sumber dari mana tindakan berasal, hanya serangkaian praktik tanpa batas. Desentralisasi posisi kekuasaan adalah salah satu inovasi besar pemikirannya.

John Gaventa (1980) meneliti fenomena ketenangan -persetujuan diam-diam dalam kondisi ketidaksetaraan yang mencolok- dan mencoba memahami mengapa dalam kondisi sulit penindasan dan diskriminasi, tidak ada perlawanan yang muncul terhadap aturan elit sosial. 

Dia menemukan bahwa elit sosial menggunakan kekuatannya terutama untuk mencegah munculnya konflik di wilayahnya, dan untuk mencapai ketenangan sosial. Situasi yang tampaknya tidak memiliki konflik, diidentifikasi sebagai tanda dan konsekuensi dari penggunaan mekanisme kekuasaan secara sengaja.

Anthony Giddens (1982, 1984) mengembangkan pendekatan sebagai kelanjutan sekaligus kritik terhadap Foucault dan para pendahulu. Membangun teori sosial inklusif yang disebut strukturasi atau dualitas struktur. Dalam pandangannya, kekuasaan adalah komponen penting, jika tidak eksklusif, dari struktur sosial. 

Kekuasaan dilakukan oleh agen manusia dan juga diciptakan oleh mereka, memengaruhi mereka, dan membatasi mereka. Kekuasaan bukanlah kualitas atau sumber daya manusia, atau posisi dalam struktur sosial, tetapi faktor sosial yang memengaruhi kedua komponen dalam masyarakat dan juga diciptakan oleh mereka, inilah dualitas yang dimaksud.

Diskusi kekuasaan melampaui batas – batas organisasi dan lokasi serta merambah ke semua domain wacana sosial. Akar konsep tersebut didasarkan dalam teori politik dan filsafat politik. Karya Lukes dan Giddens berkontribusi pada pentingnya konsep kekuasaan dalam wacana sosiologis kontemporer. 

Berkat Foucault, diskusi tentang kekuasaan menjadi perhatian intelektual yang meluas. Foucault menyelidiki konsep kekuasaan di bidang baru: kedokteran, psikiatri, penologi, dan seksualitas manusia. Ilmuwan lain melanjutkan karyanya dalam kritik sastra, seni dan film, semiotik, analisis feminis, sejarah sosial, dan teori perencanaan.

Simpulan Sadan tentang Teori Kekuasaan

Sulit menemukan definisi kekuasaan yang disepakati. Beberapa pandangan tentang esensi kekuasaan digambarkan berikut: (1) kekuasaan harus diperoleh, hanya dapat dilakukan, dan masalah otoritas; (2) kekuasaan adalah milik individu, milik kolektif, tidak dapat dikaitkan dengan siapa pun, adalah kualitas sistem social; 

(3) kekuasaan melibatkan konflik, namun tidak melibatkan konflik dalam setiap kasus, umumnya melibatkan konflik, tetapi belum tentu; (4) kekuasaan mengandaikan resistensi, berkaitan dengan kepatuhan, maka kekuasaan adalah resistensi sekaligus kepatuhan; (5) kekuasaan terhubung dengan penindasan dan aturan, produktif dan memungkinkan pengembangan, jahat, baik, kejam, dan rutin.

*Versi e-book dari Elisheva Sadan (1997), Empowerment and Community Planning: Theory and Practice of People-Focused Social Solutions, Tel Aviv: Penerbit Hakibbutz Hameuchad (dalam bahasa Ibrani).