Tidak berlebihan, jika kita mengapresiasi berbagai program berbasis masyarakat untuk tetap dirawat dan dijaga keberlanjutannya. Sejak tahun 1998 dan 1999 program berbasis masyarakat mulai mengemuka. Di antaranya adalah Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP).

Pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi mutlak adanya. Kehadiran program berbasis masyarakat bisa menjadi kritik atas model pembangunan sentralistik yang tidak menempatkan masyarakat sebagai subyek dan pelaku inti pembangunan. Pada akhirnya, pembangunan seringkali tidak tepat sasaran. Tidak heran banyak monumen bangunan yang acapkali tidak dibutuhkan dan digunakan oleh masyarakat seperti pembangunan MCK.

Program seperti PPK dan P2KP menjadi laboratorium bagi masyarakat untuk berembuk atau bermusyawarah tentang pembangunan. Perencanaan pembangunan mulai tingkat RT, dusun sampai level desa dan kelurahan menjadi karya dan cipta masyarakat. 

Model perencanaan pembangunan yang disuguhkan oleh program tersebut seperti oase di gurun pasir, karena model pembangunan sebelumnya tak pernah melibatkan dan memberikan ruang kepada masyakat, lebih-lebih masyarakat miskin.

Dalam perjalanannya, PPK dan P2KP melakukan transformasi orientasi dan geraknya untuk mengoptimalkan dan meneguhkan eksistensi dan sasaran program. PPK dan P2KP pada tahun 2007 berubah menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) keduanya melaju cepat sebagai bingkai pemberdayaan masyarakat agar cita-cita kesejahteraan masyarakat terwujud.

Banyak capaian yang telah diperoleh dan diwujudkan oleh program PNPM MP.  Baik yang lokusnya pedesaan maupun perkotaan. Matra TRI Daya sebagai lahan garap PNPM MP seperti kegiatan sosial, kegiatan ekonomi bergulir dan kegiatan infra struktur sebagai upaya dalam menuntaskan penanggulangan kemiskinan.  Begitu juga di berbagai pelosok negeri, capaian dalam penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi ilusi, tetapi ada bukti nyata yang dirasakan oleh masyrakat.

Keseriusan pemerintah waktu itu (SBY) dalam percepatan penanggulangan kemiskinan bukan hanya pepesan kosong. Munculnya Peraturan Presiden No.15 tahun 2010 menjadi bukti nyata bahwa penyakit kemiskinan harus diamputasi, karena menjadi batu sandungan dalam tercapainya target  IPM-MDGs. 

Untuk efektivitas dalam percepatan penanggulangan kemiskinan, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) menjadi langkah agar kemiskinan yang ada di berbagai daerah bisa segera dituntaskan melalui langkah-langkah strategis yang dimandatkan kepada TKPKD, di mana dalam hal ini ketuanya adalah wakil Bupati atau Wakil Walikota.

Adalah Program PNPM MP yang dinilai sebagai instrumen dalam percepatan penanggulangan kemiskinan. Bahkan program ini justru banyak diapresiasi oleh berbagai negara asing

Fitrah dan jati diri PNPM MP dalam menuntaskan penyakit kemiskinan dengan menyemaikan nilai-nilai sosial dan modal sosial dalam masyarakat. Di tengah gempuran industrialisasi dan globalisasi yang menyeret masyarakat ke dalam ruang budaya invidualisme, maka kehadiran program PNPM sangat penting, di mana dalam lingkup desa ada organisasi masyarakat warga seperti Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) atau Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Organisasi ini menjadi lumbung dan lokomotif dalam menumbuhkembangkan nilai-nilai sosial, keperdulian, gotong-royong dan kepercayaan sesama warga agar kemiskinan bisa segera diminimalisir

Di tahun 2015. Bersamaan dengan pergantian rezim kekuasaan,  program PNPM MP mengalami transformasi fokus kegiatan. PNPM Mandiri Perdesaan  bubar secara teratur berbarengan dengan berlakunya UU No 6 2014 tentang desa. PNPM Mandiri perdesaan fokus pada implementasi UU Desa, meskipun banyak persoalan yang tak bisa dibantah. Hal ini terjadi lantaran UU No 6 2014 itu tidak mengatur tentang warisan aset PNPM MP yang berserak miliaran di masing-masing kecamatan seperti kegiatan yang dikelola oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK) terutama Simpan Pinjam Perempan (SPP) https://www.liputan6.com/citizen6/read/2589503/kantor-ini-tawarkan-simpan-pinjam-perempuan-apa-kegiatannya

Sementara PNPM Mandiri Perkotaan bertransformasi menjadi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Proram  KOTAKU berpijak pada UU No 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah.

Untuk menuntaskan 100-0-100, maka program KOTAKU menjadi alternatif kebijakan program di mana target Presiden Jokowi di tahun 2019 adalah tercapainya 100 % Air Minum 0% kumuh berkurang dan 100 % pemenuhan sanitasi layak. Hal ini yang dipertegas dalam Peraturan Presiden No 2 tahun 2015 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Tak hanya target 100-0-100.  Program KOTAKU juga tidak serta merta mengabaikan aset program terdahulu. Warisan program P2KP dan PNPM seperti kelembagaan LKM/BKM masih dipelihara sebagai lembaga yang berfungsi menumbuhkembangkan nilai-nilai sosial dan modal sosial. Tetapi aset yang lain seperti ekonomi bergulir yang dikelola oleh UPK masih dikelola dan dirawat dengan baik

UPK VS Pemberdayaan Masyarakat

Warisan program P2KP dan PNPM terkait dengan ekonomi bergulir menjadi hal penting dalam mengembangkan dan memberdayakan masyarakat. Program KOTAKU tidak secara tiba-tiba memberangus keberadaan UPK. Jika ditelisik data april 2018 jumlah kelurahan atau desa di Jawa Timur yang menjalankan ekonomi bergulir  berjumlah 1.849 Desa, dengan aset yang dikelola Rp. 317.724.259.635 ( tiga ratus tujuh belas miliar tujuh ratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah)

Tentu bukan jumlah yang sedikit  terkait dengan jumlah ekonomi bergulir yang berkembang dan dikelola oleh UPK di Jawa Timur.  Posisi UPK sebagai unit teknis LKM secara khusus melayani tentang pinjaman ekonomi bergulir. Prinsip yang dijalankan oleh UPK untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat miskin hanya dengan  berkelompok. Lama pinjaman adalah 10 bulan. Besar pinjaman perorang dalam kelompok mulai dari 500.000 sampai satu juta.

Pengelolaan ekonomi bergulir sangat dibutuhkan oleh masyarakat miskin. Kenapa ekonomi bergulir itu penting, karena dana amanah yang ditipkan kepada LKM melalui UPK dipinjamkan kepada masyarkat miskin hanya berdasarkan kepercayaan. Ekonomi bergulir yang dikelola oleh LKM -UPK menjadi alternatif dan solusi bagi warga miskin untuk meminjam uang sebagai tambahan modal. Karena warga miskin kesulitan meminjam uang kepada lembaga keuangan seperti perbankan karena harus ada agunan.

Maka menjadi keniscayaan untuk merawat dan mengelola ekonomi bergulir agar LKM-UPK tetap menjadi solusi dan tambahan modal bagi warga miskin. Bahkan laba UPK  diakhir tahun itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan infrastruktur seperti perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), MCK, saluran dan ragam kegiatan lainnya yang tidak tercantum dalam RPJM desa maupun renstra kecamatan

Laba UPK menjadi dewa penolong bagi masyarakat miskin, jika ada rumah warga miskin  tiba-tiba roboh, maka untuk membangun rumah tersebut dengan menggunakan laba UPK,  kenapa demikian, karena LKM- UPK yang mengelola keuangan itu yang mampu melakukan ekskusi untuk membantu rumah warga itu. Hal ini berbeda dengan Dana Desa (DD) atau Alokasi Dana Desa  (ADD) yang dan RKP Desa yang sudah diatur dalam UU Desa

Oleh karena itu, tidak berlebihan jika menempatkan ekonomi bergulir sebagai lokomotif penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya ekonomi bergulir maka keberlanjutan program bukan hanya menjadi ilusi. Tentu diperlukan fasilitator yang ahli tentang ekonomi sebagaimana yang sudah dilakukan selama ini.