Indonesia kembali heboh, bukan karena Arab melakukan lawatan kenegaraan ke Indonesia dan menyampaikan pidatonya di gedung Senayan, tetapi kasus dugaan korupsi proyek e-KTP yang diseret ke KPK lantaran melibatkan sejumlah politisi di Senayan, Pejabat Kementerian Dalam Negeri dan Pebisnis.

Kasus ini sontak membumi karena proyek yang bersentuhan dengan hajat hidup orang banyak tersandung di tangan para politisi, Pejabat Kementerian Dalam Negeri dan Pebisnis.

Mencuatnya kasus ini, menggedor nurani saya untuk sejenak memutarkan kembali memori ingatan saya akan situasi masa lalu, khususnya di masa-masa kampanye menjelang pemilihan umum tahun 2004 dan 2009.

“Katakan tidak pada Korupsi!”, demikian semboyan SBY saat kampanye pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI pada tahun 2004 dan 2009 yang lalu.

Jargon politik SBY yang cukup populer ini ditayangkan di seluruh TV, media cetak maupun on line. Komitmen dan keberanian SBY memberantas korupsi di sambut baik oleh seluruh rakyat Indonesia.

“Katakan tidak pada korupsi” sungguh menghipnotis rakyat Indonesia untuk memilih pemimpin yang konon katanya berani, tegas, berwibawa, bersih dan bebas korupsi.

Jargon Politik SBY, laksana obat yang mampu menyembuhkan luka batin rakyat Indonesia yang selama berpuluh-puluh tahun menderita didera Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Ada harapan besar yang dititipkan oleh rakyat Indonesia kepada SBY kala itu, dengan mengusung sebuah impian, Indonesia akan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Dalam perjalanan waktu selama dua periode SBY memimpin negara Indonesia, praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme tetap tumbuh subur dan meluas hingga ke daerah-daerah.

Ada kesan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme semakin menggurita dan berjemaah serta sulit diberantas hingga ke akar-akarnya.

Ini adalah realita yang sungguh bertolak belakang dengan jargon politik SBY yang didengungkan saat kampanye pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004 dan 2009 lalu.

Meluasnya budaya korupsi di masa pemerintahan SBY memupus harapan rakyat Indonesia akan negara yang bersih, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

SBY gagal mewujudkan impiannya menjadikan Indonesia sebagai negara bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Masa pemerintahan SBY dilihat sebagai moment emas bagi para politisi, birokrat dan pebisnis untuk memanen harta, mengisi pundi-pundi keluarga, kerabat dan golongan.

Jargon politik, “Katakan tidak pada korupsi” hanya sebatas lip service, pemanis mulut dan retorika hampa yang memiliki daya kibul tinggi.

Maaf tulisan ini tidak bermaksud mendiskreditkan SBY di satu sisi sebagai mantan orang nomor satu di Republik ini, tetapi ini adalah kilas balik akan realitas yang sesungguhnya.

Tulisan ini dibuat sebagai bentuk keprihatinan penulis terhadap situasi dan kondisi bangsa ini yang digerogoti oleh praktek korupsi dengan para pejabat publik dan pebisnis sebagai aktornya utama.

Tulisan ini muncul sebagai bentuk kekecewaan atas kempeimpinan SBY di masa lalu yang gagal membawa Indonesia menjadi negara besar yang bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sebagai rakyat jelata, bosan rasanya membaca dan menguping berita-berita seputar kasus-kasus korupsi di tanah air. Korupsi sudah menjadi semacam budaya bagi para pejabat publik di republik ini.

Para pejabat publik telah berhasil menciptakan budayanya sendiri dan diwariskan secara turun-temurun dan sistematis. Mungkinkan korupsi akan pamit dari bumi Indonesia?

Terkuaknya kasus korupsi e-KTP yang melibatkan sejumlah politisi, birokrat dan pebisnis merupakan pukulan telak bagi SBY karena selama dua periode memimpin Indonesia, korupsi yang melibatkan pejabat publik terus tumbuh subur, berurat dan berakar.

Lantas di manakah komitmen SBY dengan jargon politik yang cukup populer, “Katakan tidak pada korupsi?”

Salah satu kasus korupsi peninggalan pemerintahan SBY yang menggegerkan bangsa Indonesia saat ini adalah mega proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dan mega korupsi yang melibatkan aktor politik berpengaruh di DPR, Pejabat Kementerian Dalam Negeri, dan Pelaku bisnis.

Pada Kamis (9/3) kemarin, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri.

Dua pejabat tersebut adalah Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman serta Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Dukcapil Kemendagri Sugiharto.

Keduanya didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam penganggaran dan pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) tahun anggaran 2011-2012. 

Sejalan dengan peristiwa ini diungkapkan bahwa, “Mayoritas anggota dan pimpinan di Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 diduga menerima aliran duit proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP.

Nama mereka ada dalam berkas dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta hari ini, Kamis, 9 Maret 2017. Setidaknya, 52 anggota dan mantan anggota DPR dari Komisi Pemerintahan diduga memperoleh fulus suap proyek senilai Rp 5,9 triliun itu.

Nama-nama besar yang diduga turut diperkaya dalam kasus ini antara lain, Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Mantan Ketum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Di samping itu, ada sejumlah mantan anggota komisi II DPR seperti Yasonna H Laoly, Ganjar Pranowo, Chaeruman Harahap, dan Agun Gunandjar. Termasuk mantan Ketua DPR, Marzuki Ali, yang juga disebut menerima aliran dana korupsi e-KTP sebesar Rp 20 miliar.

Terungkapnya sederet nama besar yang diduga turut menikmati aliran dana e-KTP sebesar 2,3 Triliun merupakan catatan hitam sepanjang sejarah perjalanan bangas Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) "mendaulat" DPR sebagai lembaga yang paling korup di Indonesia. Berdasarkan Indeks Korupsi Birokrasi, selama lima tahun berturut-turut, DPR meraih predikat lembaga terkorup.

Jika lembaga terhormat setinggi DPR yang merepresentasikan seluruh rakyat Indonesia sudah terjerumus dalam praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme, bagaimana mungkin orang-orang di dalamnya bisa melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan bertanggung jawab.

Hemat saya, mereka adalah orang-orang yang tak bermoral, bejat, busuk dan tak pantas menjadi pejabat publik di republik ini.

Ironi memang, aliran dana proyek e-KTP yang dialokasikan untuk kepentingan hajat hidup orang banyak harus berhenti di tengah jalan dan mengalir ke kantong-kantong wakil rakyat, Pejabat kementerian Dalam Negeri dan para pebisnis.

Parahnya lagi, di tengah derasnya arus kritik dan kecaman dari rakyat Indonesia, para pejabat publik yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, sibuk melakukan pembelaan diri.

Kata, “Fitnah, dizolimi dan tidak benar” telah dijadikan jimat ampuh, kata pamungkas untuk melakukan pembelaan diri, seolah-olah mereka bersih adanya dan tidak terlibat.

Andaikan sederet nama yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis, 9/3-2017 tidak beralasan alias tidak benar, lantas siapa pelaku korupsi e-KTP yang sesungguhnya?

Wahai para politisi, ingatlah, rakyat Indonesia sudah bosan dan muak dengan tipu muslihat yang kalian lakonkan.

Semakin keras kalian semua berkata “Tidak”, maka semakin jelas kalian mengatakan, “Ya”, karena di balik kebohongan ada kebenaran yang terselubung. Untuk itu, katakan “Ya”, jika “Ya” dan katakan “Tidak” jika “Tidak”.