Sejak mengalami booming tahun 2012, kini pengguna internet semakin meningkat, terutama di Indonesia, bahkan populasi masyarakat Indonesia lebih sedikit dengan populasi pengguna internet. 

Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, pengguna internet Indonesia tahun 2016 sebanyak 132.7 juta, naik tahun 2017 sebanyak 143.26 juta, dari populasi penduduk Indonesia yang hanya 265 juta jiwa (APJI, 2017).

Jika dibagi berdasarkan persebaran wilayah; kota dan desa, maka pengguna internet di wilayah perkotaan sebanyak 72,41%, wilayah pedesaan sebanyak 98,25% dan pengguna di antara dua wilayah ini sebanyak 49,49%. Layanan yang sering diakses adalah media sosial dengan presentasi angka 89,35%. 

Sedangkan pemanfaatan internet di sosial politik dengan presentasi 36,94% mengakses berita politik, 41,53% mengakses berita keagamaan, dan berita sosial lingkungan 50,26%. Sehingga menempatkan Indonesia sebagai negara peringkat keempat dengan pengguna internet terbesar di dunia. 

Berdasarkan data di atas, maka interkasi yang dibangun oleh masyarakat Indonesia lebih sering melalui media sosial dibandingkan dengan cara bertatap muka. Hal ini tentu dampak dari revolusi digital yang perlahan beranjak dan merubah paradigma masyarakat.

New media membuka ruang baru bagi kelompok masyarakat untuk beinteraksi tanpa bertatap muka secara langsung bahkan tanpa saling mengenal. Interaksi di dalamnya terjadi secara crowd tanpa crowd sourcing, sehingga infromasi diterima tanpa disaring terlebih dahulu.

Kehadiran media sosial bukan hanya dimanfaatkan secara personal tetapi juga lembaga, bahwa media sosial membuat pelayanan lebih sederhana dan menghemat waktu, sehingga tanpa berada di lokasi kita dapat menyelesaikan urusan dengan menggunakan bantuan media sosial.

Pada konteks politik, media sosial memiliki peranan yang sangat penting, karena mampu menaikan tren politisi dan partai politik, sehingga potensi keterpilihannya besar, dan juga mampu membentuk opini publik terhadap aktor politik. 

Dengan menyisakan beberapa hari lagi pemilihan, dan tren elektabilitas yang fluktuatif, juga kalim dukungan kedua pasang calon, sehingga kompetisi lebih bersifat menyerang personal, sebagai upaya untuk meraih dukungan.

Public sphere, ruang demokrasi yang deliberatif (Habermas, 2007) sebagai satu ruang untuk mempertemukan dua pandangan yang berlawanan arah, dengan cara konsensus dan menggunakan cara-cara yang menjadi (world view). Sebagai masyarakat yang sopan (polite society) dengan budaya ketimuran, maka sepantasnya ruang publik dijadikan sebagai wadah demokrasi.

Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh (Karlsen dan Enjolraas, 2016) tentang "Styles of Social Media Campaigning and Influence in a Hybrid Political Communication System: Linking Candidate Survey Data with Twitter Data", menjawab bahwa media sosial adalah bagian yang terintegrasi dengan komunikasi politik yang digunakan oleh elit politik. 

Model komunikasi melalui medai sosial digunakan untuk mendapatkan pengaruh dalam politik. Dengan begitu, ia dapat mengetahai hal baru yang disamapaikan oleh pengguna media sosial.

Tetapi virtual democracy menciptakan sentimen bagi elite politik dan pendukung, sehingga media sosial selalu rami dengan tagar yang menunjukan perang antara dua kubu. Hingga kini, tagar masih menjadi senjata untuk menunjukan bahwa salah satu pasangan lebih dominan teradap pasangan lain. Penyebaran infromasi secara cepat juga mendukung terciptanya sentimen, meskipun infromasi di medai bersifat crowd.

Hal yang sama juga terjadi pada pemilihan presiden di Austria, yang diikuti oleh Van der Bellen dan Norbert Hofer. Kedua kandidat menggunakan twitter sebagai alat komunikasi politik, dari setiap kicauan pasangan tersebut menghasilkan sentimen positif dan negatif. 

Sentimen negatif cenderung menyebar lebih lama, sebaliknya sentimen positif cenderung lebih cepat. Dan pemenang lebih banyak menerima like dan retweet sedangkan yang kalah mendapatkan komentar. (Kušen dan Strembeck, 2018) tentang "Politics, sentiments, and misinformation: An analysis of the Twitter discussion on the 2016 Austrian Presidential Elections".

Kedua riset tersebut menunjukan bahwa komunikasi politik melalui media cenderung bersifat sarkasme. Hal yang sama juga berlaku di Indonesia, kampanye dan debat di tv merambak ke media sosial, hingga terjadi misinformation.

Bahkan keduanya mecari pembenaran atas diri sendiri untuk melawan argumen yang berbeda. Tulisan ini tidak berupaya untuk menunjuk satu persatu siapa user media sosial yang menggunakan cara seperti itu.  

Sehingga electronict democracy  (e-demokrasi) dalam public sphere dan demokrasi deliberatif menciptakan sikap politik ketakutan (politic of fear) dan narasi-narasi yang dibangun cenderung berat sebelah dan menjatuhkan.

Untuk menghindari sentimen negatif dan hoax, maka strategi komunikasi yang perlu di lakukan adalah mengidentifiasi percakapan dalam media sosial; melakukan seleksi terhadap informasi yang disebar; bersifat terbka dalam memberi dan menerima infromasi; dan sportif serta menghidari sikap tertup dan egoistis.

Dengan begitu adanya kehangatan dalam bermedia sosial, infromasi tidak berat dan menyerang, kedua pasangan terbuka dalam berinteraksi serta mampu menjaga kredibilitas, sehingga demokrasi tidak berada dalam ruang yang kotor dengan nada sarkas dan berita hoax. 

Politisi juga perlu menerapkan langkah seperti; mengetahui perilaku pengguna media sosial terlebih dahulu; mengukur kebenaran informasi; dan menghindari penyebaran berita yang menciptakan sentimen.

Secara konseptual media sosial sebagai alat ekspresi poltik berbeda dengan partisipasi politik secara langsung. Sehingga eskpresi politik menjadi anteseden bagi masyarakat untuk melangkah lebih maju.

Di lain sisi, partipasi politik online atau ofline keduanya harus berjalan dengan baik, antara elit dan relawan sama-sama memiliki kesamaan visi untuk mewujudkan demokrasi Indonesia yang lebih baik.