Di kalangan masyarakat Indonesia, dokter memang sudah dicap sebagai sumber masalah. Tidak hanya sumber masalah, tetapi juga materialistik. 

Citra tersebut muncul dari kesalahan yang dilakukan dokter, maupun kesalahan pihak lain yang ditimpakan pada dokter. Layaknya peribahasa “karena nila setitik rusak susu sebelanga”, kesalahan-kesalahan tersebut merusak jasa-jasa dokter yang penting bagi kehidupan manusia.

Dokter Selalu Salah

Dokter memang bukan Tuhan. Dokter dapat melakukan kesalahan dan tidak dapat mengubah takdir. Beberapa kejadian buruk yang menimpa pasien akibat kesalahan dokter memang terjadi, namun bukan berarti masyarakat boleh memukul rata pendapatnya. Meskipun beberapa kali terjadi kesalahan, bukankah dokter juga menyelamatkan banyak nyawa?

Kesalahan penanganan oleh dokter bisa saja bukan kesalahan seorang dokter saja. Kesalahan dapat terjadi ketika berkoordinasi dengan pihak lain, misalnya ahli anestesi atau pihak radiologi. Kesalahan tersebut memang berisiko karena berhubungan dengan nyawa, namun kesalahan tersebut juga merugikan dokter itu sendiri. Dokter tersebut juga mengalami kerugian mental dan fisik.

Sebagai dokter yang kompeten dan menaati sumpahnya, dokter akan berusaha yang terbaik untuk menyelamatkan pasiennya. Ketika terjadi kesalahan penanganan hingga mencapai risiko yang paling berbahaya, yaitu kematian, Dokter jelas terguncang kejiwaannya. Selain itu, reputasi dan kepercayaan yang telah ia bangun akan hancur seketika akibat satu kesalahan di atas sekian jasa-jasanya dalam menyelamatkan nyawa manusia.

Kesalahan penanganan pada pasien juga dapat disebabkan oleh pihak lain. Misalnya, apabila seorang pasien lambat ditangani, pasien tersebut akan langsung menyalahkan dokter. Bahkan di beberapa kasus, pasien membuat ulasan mengenai betapa lambatnya penanganan pasien dengan dokter sebagai tersangkanya. Padahal keterlambatan penanganan biasanya terjadi akibat permasalahan administrasi dan manajemen rumah sakit. Lagi-lagi dokter menjadi pihak yang bersalah.

Dokter itu Materialistik

Sifat materialistis yang disematkan pada profesi dokter juga sebenarnya tidak berdasar. Banyak asumsi bahwa dokter jelas saja akan bersifat materialistik karena ingin mendapatkan kembali sejumlah besar uang yang dikeluarkan untuk pendidikan dokter. Oleh karena itu, biaya pelayanan kesehatan cenderung mahal. Dokter dianggap mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain. Apakah benar dokter memang materialistik?

Tarif pelayanan kesehatan memanglah cukup mahal, namun apakah hal tersebut memang disebabkan oleh dokter? Mari kita runtut akar permasalahannya. 

Penetapan tarif pelayanan kesehatan di rumah sakit, sepenuhnya, bukan urusan dokter. Memang dokter akan memerlukan beberapa peralatan, fasilitas, serta obat-obatan yang memadai, namun tarif pelayanan kesehatan di rumah sakit sepenuhnya ditentukan oleh manajemen rumah sakit.

Bagaimana dengan dokter praktik? Dokter praktik bisa saja memasang tarif yang tinggi untuk biaya pelayanan kesehatan. 

Ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama, tarif yang tinggi tersebut didasarkan pada pelayanan eksklusif yang diberikan. Kedua, dokter praktik memang bisa memasang tarif yang cukup tinggi, namun dengan begitu dapatkah dokter tersebut bersaing dengan dokter praktik lainnya? Jika tarif pelayanan kesehatan di rumah sakit dan dokter praktik sama-sama mahal, tentu masyarakat lebih memilih pelayanan kesehatan di rumah sakit yang sudah jelas pelayanannya.

Lama Jam Kerja Dokter

Berkaitan dengan jam kerja dokter, tidak ada aturan khusus yang mengatur lama jam kerja dokter. Lama jam kerja dokter hanya berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyatakan waktu kerja maksimum seorang tenaga kerja adalah tujuh jam satu hari (untuk enam hari kerja dalam satu minggu) atau delapan jam satu hari (untuk lima hari kerja per minggu). Apakah sesuai dengan kenyataannya?

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007, dokter dapat memiliki Surat Izin Praktik di tiga tempat. Apabila ketiga tempat tersebut menerapkan aturan sesuai UU No. 13 tahun 2013, bisa jadi seorang dokter bekerja selama hampir 24 jam sehari. Bila hal tersebut dianggap wajar atas dasar urusan menyelamatkan nyawa manusia, jelas sangat tidak berkemanusiaan.

Lamanya jam kerja dokter bisa disebut tidak berperikemanusiaan. Bagaimana dokter yang juga seorang manusia harus mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Selain itu, kinerja dokter juga tidak akan maksimal akibat stres dan kelelahan. Akibatnya, dokter dapat kehilangan fokus dan berpotensi tinggi melakukan kesalahan. Imbasnya, dokter lagi yang disalahkan.

Hukum Perlindungan Dokter

Menghadapi risiko yang berurusan dengan nyawa membuat dokter juga harus berurusan dengan hukum. Sebagaimana pada UU Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, pasal 66 ayat 3: "Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan, atas tindakan dokter dalam menjalankan praktik kedokteran atau adanya dugaan tindak pidana, berhak melaporkan kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan."

Pekerjaan yang berurusan dengan nyawa memang tidak main-main, makanya dibuat aturan tersebut. Namun apakah dokter yang berani mengambil risiko tersebut demi menyelamatkan orang lain juga mendapatkan perlindungan? Jawabannya tidak ada.

Sementara ini hanya terdapat aturan mengenai perlindungan pasien, sedangkan dokter yang rawan mendapatkan gugatan dari pasien tidak mendapatkan perlindungan hukum dan justru membuat dokter tidak nyaman dan tidak tenang dalam menjalankan tugasnya. Bisa saja menimbulkan keraguan saat dokter bertugas.

Meskipun dinyatakan tidak bersalah, dokter yang telah mendapatkan gugatan hukum akan mengalami trauma yang mendalam. Muncul juga ketidakpercayaan terhadap dokter tersebut yang dapat berujung pada hancurnya karir seorang dokter.

Solusi

Sebagai masyarakat umum, selayaknya kita dapat menghargai dan mengapresiasi pekerjaan dokter. Apabila merasa kurang puas dengan pelayanan kesehatan yang didapatkan, pasien perlu mencari akar permasalahannya terlebih dahuku. Tidak semata-mata menyalahkan dokter. 

Mengenai pembatasan Surat Izin Praktik dokter hanya di tiga tempat, ini memang langkah awal yang bagus, namun sekiranya dapat diuraikan lebih detail lagi. Selain itu, hukum perlindungan dokter juga perlu dipertimbangkan untuk disusun mengingat rawannya gugatan terhadap dokter belakangan ini.