Lini media elektronik dan tidak ketinggalan media cetak diramaikan dengan pertemuan dua mantan jenderal besar tanah air. Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Prabowo Subianto (PS).

Dilansir dari Kompas, pertemuan keduanya yang juga pemimpin Partai Politik besar, yaitu Partai Demokrat (PD) dan Partai Gerindra, terjadi pada hari Kamis kemarin tanggal 27 Juli 2017. Bertempat di kediaman SBY di Cikeas, keduanya melakukan pertemuan tertutup.

Pertemuan tertutup ini merupakan tindak lanjut dari keinginan yang disampaikan Prabowo pasca pengesahan RUU Pemilu oleh DPR. Selain itu, menurut Imelda Sari, yang merupakan Ketua Divisi Komunikasi Publik PD, pertemuan ini juga sebagai sebuah ajang silaturahmi di antara keduanya.

Tetapi apa kah sebenarnya memang hanya itu tujuan di balik pertemuan kedua tokoh tersebut? Tidakkah ada makna lain yang sebenarnya mau diperlihatkan ke publik melalui pertemuan mereka? Bukankah kita tahu bahwa keduanya sering kali tidak akur dalam urusan perpolitikan yang salah satunya disebabkan karena peristiwa masa lalu ketika masih bersama di Akademi militer?

Lalu mengapa sekarang keduanya dapat sehati untuk mengadakan pertemuan? Pertanyaan-pertanyaan ini yang coba saya jawab dalam tulisan ini.

Diplomasi Kuda

Sebelum menganalisis lebih jauh mengenai pertemuan antara SBY dengan Prabowo, kita terlebih dahulu harus mundur ke tahun 2016 di mana pertemuan dua tokoh politik negeri ini pernah terjadi, yakni pertemuan Jokowi dengan Prabowo. Kala itu, keduanya bertemu di kediaman Prabowo.

Pertemuan keduanya “menggemparkan” publik karena diketahui keduanya merupakan rival dalam pemilihan presiden tahun 2014 di mana Prabowo harus mengakui kemenangan Jokowi. Dari pertemuan keduanya, istilah-istilah baru pun populer. Salah satunya “Kuda”.

Kuda tampaknya merupakan hewan yang menjadi trending topic di tahun 2016 lalu. Bermula dari pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Prabowo di Hambalang. Pertemuan ini tampaknya terlaksana dengan inisiatif Jokowi sehingga mendatangi Prabowo di kediamannya.

Pertemuan keduanya pun diwarnai dengan ajakan Prabowo untuk berkeliling menggunakan kuda di area rumah Prabowo. Semenjak itu, pertemuan keduanya pun disebut sebagai “diplomasi kuda”.

Pertemuan antara Jokowi dan Prabowo membicarakan banyak hal. Menurut Detik.com, keduanya berbicara mengenai semangat kenegarawan, ketahanan ekonomi, hingga aksi demo bela Islam yang terjadi kala itu.

Dari pertemuan ini, Prabowo juga memberikan 3 komitmennya pada pemerintahan Jokowi, yaitu tidak akan menjegal di Pilpres 2019, tetap mengkritisi pemerintah tetapi tidak destruktif dan dengan kekerasan. Komitmen kedua, yakni berjanji akan membantu pemerintah, dan yang ketiga sepakat menjaga kemajemukan bangsa.

Di tengah kemesraan yang diperlihatkan oleh Jokowi dan Prabowo, dari sisi seberang ternyata ada yang “cemburu”. Tak lain dan tak bukan adalah SBY. Dengan istilah “lebaran kuda” yang dinyatakannya ke publik sehubungan dengan aksi demo Islam terkait dengan kasus penistaan agama, SBY tampak menyinggung pertemuan yang dilakukan oleh Jokowi dan Prabowo. Sehingga publik pun mulai familiar dengan istilah lebaran kuda yang dipopulerkan oleh SBY.

Kecemburuan ini nantinya akan dijawab oleh SBY dengan diplomasi lain dan tentunya tidak mau sama dengan kuda yang telah tren tahun lalu. Kali ini yang dipopulerkan oleh SBY adalah “Nasi Goreng”.

Diplomasi Nasi Goreng

Pertemuan yang terjadi antara SBY dan Prabowo terjadi di Cikeas. Tidak seperti Jokowi yang mendatangi kediaman Prabowo tahun lalu, kali ini Prabowo yang mendatangi SBY.

Jika mengacu pada berita Kompas yang telah saya sampaikan di atas, maka besar kemungkinan pertemuan ini terlaksana atas prakarsa dari Prabowo. Sama seperti Jokowi yang merencanakan hingga ia datang ke kediaman Prabowo, pun begitu juga dengan Prabowo yang merencanakan hingga Ia yang datang ke kediaman SBY.

Dalam pertemuan yang dilakukan malam kemarin, SBY menjamu Prabowo dengan nasi goreng. Tampaknya tidak ada yang aneh dari jamuan makan malam ini, tetapi jika dikaitkan dengan pertemuan Jokowi dan Prabowo tahun lalu, maka ada “sesuatu” di baliknya.

Tahun lalu, Prabowo pun menyuguhkan Nasi goreng dalam pertemuannya dengan Jokowi. Tetapi tidak jadi familiar di publik, sehingga oleh SBY mau dipopulerkan melalui "diplomasi nasi goreng"-nya. Selain daripada mau menandingi istilah yang tren tahun lalu, tampaknya SBY dan Prabowo seakan menunjukkan bahwa mereka pro rakyat.

Kita tahu bahwa nasi goreng merupakan makanan khas nusantara, yang dapat dijangkau semua kalangan. Sering kali identik dengan makanan masyarakat kelas bawah, kini simbol ini dipopulerkan kepermukaan.

Meski ada yang mengatakan bahwa jamuan ini diberikan karena merupakan kesukaan Prabowo, tetapi apakah sesederhana itu? Presiden Jokowi pernah mengundang masuk berbagai penjual makanan tradisional ke Istana Negara untuk menjamu tamu-tamunya, kali ini giliran SBY yang menjamu Prabowo dengan memperbolehkan penjual nasi goreng masuk ke “Istana”-nya di Cikeas.

Kita sudah bisa tebak bukan pesan apa yang mau disampaikan SBY dan Prabowo dengan hal ini pada rakyat?

Pertemuan tanpa Koalisi?

Pertemuan antara SBY dan Prabowo dikabarkan bukanlah untuk menjalin koalisi. Hal ini dikemukakan oleh Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria. Dikatakan bahwa yang menjadi topik utama pertemuan keduanya terkait dengan sistem pemilu yang ditetapkan DPR minggu lalu.

Seperti yang ramai diberitakan bahwa 4 fraksi Partai Politik menyatakan “Walkout” dari Rapat DPR terkait pengesahan sistem pemilu baru tahun 2019 nanti. Dikenal dengan presidential threshold (PT) di mana melalui sistem yang baru ini, Parpol yang dapat mengusung capres hanyalah yang mendapatkan 20% kursi di DPR dan 25% sah suara Nasional. Keempat fraksi Parpol yang menolak, yaitu Partai Gerindra, PAN, Demokrat, dan PKS.

Partai Gerindra menolak usulan sistem yang baru ini dikarenakan bertentangan dengan Undang-Undang. Pun tampaknya ketiga partai lainnya sepakat dengan Gerindra. Tetapi apakah tidak ada alasan lain dari penolakan keempat partai ini, khususnya partai Gerindra selain yang dikemukakan di atas? Tentu saja ada.

Alasan dari pada Gerindra menolak sistem PT pun  berlawanan dengan apa yang dikemukakan Mahkamah Konstitusi (MK). Sehingga besar kemungkinan jika pengajuan materi kembali sistem PT ini ke MK akan gugur dengan sendirinya.

Alasan terbesar yang menurut saya membuat partai Gerindra menolak sistem pemilihan baru ini karena akan kesulitan dalam memajukan capresnya lagi. Tak lain dan tak bukan, yaitu Prabowo. Banyak yang memberitakan bahwa Prabowo akan kembali diusung oleh Gerindra di Piplres 2019.

Dengan sistem PT, maka mau tak mau Gerindra harus berkoalisi untuk mengusung capresnya. Tentu akan sulit mengingat Koalisi Merah Putih yang dulu dideklarasikan Prabowo bubar di tengah jalan sehingga membuat Partai Gerindra seakan jera dalam berkoalisi lagi.

Selain itu, saya juga melihat bahwa perbedaan sikap partai ini dengan pemerintah adalah terkait capres 2019. Komitmen yang dulu pernah disampaikan Prabowo pada Jokowi terkait tidak akan menjegal Jokowi di Pilpres 2019 agaknya mulai luntur. Berhubung banyak yang menggadang-gadang Jokowi untuk kursi Presiden 2019, membuat Prabowo patah hati. Karena ia memang sepertinya masih menginginkan kursi presiden tersebut.

Sehingga ia tidak bisa terus mendukung pemerintahan Jokowi, karena hal ini sama artinya dengan mengantarkan Jokowi dengan mulus ke kursi kepresidenan tahun 2019. Sehingga manuver harus dilakukan untuk menanggulangi hal itu. Inilah yang sedang dilakukan oleh Prabowo.

Dalam hal ini, tentu saja SBY kecipratan untung. Setelah anaknya kalah di pemilihan Gubernur DKI tempo lalu, dan juga karena cuitannya yang berujung pada reaksi negatif publik menurunkan elektabilitasnya, akhirnya SBY pun memilih diam dalam beberapa waktu.

Tidak terlihat kicauan yang heboh lagi dari mantan Presiden keenam ini. Popularitasnya langsung jauh turun merosot karena blunder yang ia lakukan di sosial media. Hingga tampaknya penasehat politiknya menyuruhnya diam untuk sementara dulu.

Kini, dengan kegalauan hati Prabowo, bak gayung bersambut, SBY yang juga butuh penolong dari keterpurukan blunder cuitannya di sosial media pun meresponi kekalutan hati Prabowo. Dengan diadakannya pertemuan kemarin malam, keduanya sepakat untuk meninggalkan sejarah kelam masa lalu ketika baku pukul di AKMIL, melupakan sejenak kekalahan yang diterima dan respon caci maki di sosmed untuk menatap ke depan, yakni Pemilu 2019.

Saya yakin, tampaknya keduanya akan berkoalisi. Karena alasan pertemuan yang hanya untuk membicarakan mengenai gugatan sistem pemilu baru sudah akan gugur dengan sendirinya di MK.

Koalisi wajib hukumnya di pemilu nanti. Prabowo tak mungkin berkoalisi dengan partai pendukung pemerintah saat ini karena capres mereka satu, yaitu Jokowi. Prabowo harus mencari partai lain, tetapi dengan syarat bahwa dialah yang harus jadi Capres,t erserah Wapresnya siapa. Itu yang coba ia lakukan pada SBY.

Partai Demokrat pada pemilu tahun 2014 berhasil duduk di nomor 4 dalam hal perolehan kursi di DPR, di bawah PDIP urutan pertama, Golkar kedua, dan Gerindra ketiga. Kita tahu bahwa dua partai pertama adalah pro pemerintah, sehingga Prabowo harus mencari dukungan pada partai yang juga lumayan besar perolehan suaranya untuk mengatasi sistem PT nanti, yaitu Demokrat.

Sehingga saya tampaknya tidak sependapat jika pertemuan ini agaknya tidak membicarakan mengenai koalisi. Tentu akan banyak dibicarakan terkait koalisi ini, dan cawapres yang diusung bisa jadi dari tentara junior yang tempo lalu mempopulerkan “kota terapung”.

Buka Kedok di Pemilu 2019

Pemilihan Umum Presiden 2019 akan banyak membuka kedok para politisi di negeri ini. Intrik politik kotor akan banyak dimainkan untuk sekadar mencapai kekuasaan tertinggi. Hipokrit (kemunafikan) bukanlah hal yang tidak biasa di kalangan politisi. Manuver politik sering kali dilakukan demi mempertahankan kuasa.

Pertemuan antara dua politik negeri ini kemarin agaknya memperlihatkan hal ini. Tahun lalu berkata A, kini sudah B. Dari mulut politisi tentu sulit untuk menginginkan kepastian, karena toh dalam dunia politik tidak ada yang pasti. Koalisi yang diprediksi solid pun nyatanya runtuh juga. Tidak ada kawan sejati dalam politik, demikian banyak yang berujar.

Tetapi yang sangat disayangkan adalah membawa-bawa nama rakyat padahal tidak sama sekali berpihak pada rakyat. Berujar setiap tindakan dan pertemuan adalah demi kepentingan rakyat padahal tak juga sama sekali rakyat menginginkan hal tersebut!

Isu-isu simpang siur di lempar ke publik dengan ujaran bahwa apa yang terjadi kini inkonstitusional, padahal tindak perilaku mereka pun sangat jauh dari taat pada hukum. Mereka gembor-gembor bersuara seakan menjaga negeri ini dari ketidaktaatan pada hukum, padahal politisinya pun banyak terjerat kasus hukum.

Masyarakat dibuat cemas dan seakan ditampilkan bahwa banyak kesalahan yang terjadi dengan pemerintahan kini, padahal nyatanya? Kita yang dapat menilai sendiri mana yang tulus bekerja dan berlaku demi kepentingan rakyat dan mana yang memperalat rakyat demi kepentingannya.