Senin, 11 Maret 2019, akhirnya Siti Aisyah, seorang warga Negara Indonesia yang menjadi TKI di Malaysia, dibebaskan dan pulang ke tanah air. 

Telah kita ketahui bahwa Siti Aisyah menjadi korban dakwaan atas pembunuhan terhadap Kim Jong Nam (kakak dari pemimpin Korea Utara yaitu Kim Jong Un). Berikut kronologinya:

Pada 13 Februari 2017, di bandara internasional Kuala Lumpur, Kim Jong Nam diberi zat beracun VX yang sangat berbahaya dan mematikan. Setelah diolesi zat kimia oleh dua perempuan tidak dikenal, Kim Jong Nam melapor kepada petugas bandara Kuala Lumpur. Dan saat di perjalanan ke rumah sakit, ia meninggal dalam kurun waktu 15-20 menit.

Petugas pengawas bandara mengecek video rekaman CCTV dan mengidentifikasikan dua perempuan tersebut: Siti Aisyah berkewarganegaraan Indonesia dan Doan Thi Huong yang berkewarganegaraan Vietnam. Akhirnya, pada 16 Februari 2017, Siti Aisyah ditangkap oleh polisi di sebuah hotel di Selangor.

Saat KBRI mengetahui ada warga Negara Indonesia terlibat pembunuhan, para pejabat berupaya untuk menemui Siti Aisyah dan memberikan pendampingan agar hak-hak hukumnya terlindungi, tetapi selalu ditolak oleh Malaysia. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengingatkan kepada Menteri Luar Negeri Malaysia Anifah Aman bahwa ada konvensi internasional yang harus dihormati, yaitu Konvensi Wina soal kekonsuleran.

Di mana Negara yang melakukan penahanan terhadap warga Negara asing wajib memberikan informasi kepada perwakilan Negara yang bersangkutan tanpa ditunda.

Setelah berhari-hari, para pejabat Indonesia pun dapat menemui Siti Aisyah di penjara di Selangor. Siti Aisyah mengatakan kepada Adreano Ermin bahwa ia mengakui dibayar RM 400 (400 ringgit atau setara dengan 1,2 juta rupiah) oleh pesuruh dan diberikan cairan yang dikira minyak bayi atau baby oil

Siti Aisyah mengira tindakan tersebut dilakukan untuk acara prank atau lucu-lucuan pada sebuah stasiun televisi dengan kamera tersembunyi.

Siti Aisyah menjadi tersangka pembunuhan. Lalu, di sidang selanjutnya, status Siti Aisyah naik menjadi terdakwa dalam dakwaan pembunuhan Kim Jong Nam dan terancam hukuman mati. Karena diyakini bahwa Siti Aisyah mengoleskan zat kimia beracun yang mematikan ke wajah Kim Jong Nam.

Setelah proses hukum yang panjang, baik Presiden, Menteri Luar Negeri Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan pihak yang berwenang lainnya membantu melobi Jaksa Agung maupun Menteri Luar Negeri Malaysia agar Siti Aisyah dibebaskan. Akhirnya, pada 11 Maret 2019 di persidangan terakhir, Siti Aisyah dinyatakan bebas.

“Pada prinsipnya, alasan kita (pemerintah Indonesia) melindungi warga Negara Indonesia adalah alasan kemanusiaan, tidak ada alasan lain, sehingga semua warga Negara Indonesia dalam kacamata pemerintah memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dari Negara. Negara pasti akan hadir apabila ada warga negaranya yang sedang mengalami permasalahan.

Apalagi mengenai hukuman mati dalam empat tahun terakhir sejak tahun 2014 kita (pemerintah Indonesia) berhasil membebaskan 279 warga Negara Indonesia dari ancaman hukuman mati, jadi Siti Aisyah hanya salah satu dan bantuan ini bukan eksklusif untuk Siti Aisyah saja,” kata Muhammad Iqbal, Rabu (12/3).

Dalam kasus ini, dapat dilihat adanya diplomasi hukum tingkat tinggi yang sangat panjang hingga sulit dipahami oleh masyarakat luas. Sebelum berpikir negatif terhadap pemerintahan, ada dua pertemuan yang signifikan dalam upaya pembebasan:

Pertemuan Presiden Republik Indonesia, yaitu Joko Widodo, dengan Perdana Menteri Malaysia pada 29 Juni 2018 di Bogor. Pertemuan menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Perdana Menteri Malaysia pada 29 Agustus 2018 di Putrajaya, Malaysia.

Selain itu, Indonesia juga telah mengadakan perjanjian kerja sama di bidang hukum dengan Malaysia yang telah disepakati dan ditandatangani pada 2 April 2012 oleh Jaksa Agung Basrief Arief dan Jaksa Agung Malaysia, yaitu Tan Sri Abdul Ghani Fatael di Sasana Pradhana Kejaksaan Agung.

Agar terciptanya perdamaian dan kehormatan antarnegara, terbentuklah suatu kerja sama atau hubungan internasional antara Indonesia dan beberapa negara, atau biasa disebut diplomasi.

Dari dua upaya pemerintah Republik Indonesia di atas, dapat kita ketahui, kehadiran negara sangatlah penting terhadap warga negaranya. Dalam hal ini, untuk melindungi warga negaranya yang bekerja di luar negeri, pemerintah telah berupaya membuat Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Dapat kita lihat dalam pasal 1 ayat 4 yang berbunyi: “Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.”

Dan pasal 6 yang berbunyi: “Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri.”

Tidak sedikit warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri ataupun warga Negara asing yang bekerja di Indonesia. Maka dari itu, peran Negara Indonesia terhadap warga negaranya sangatlah penting untuk melindungi hak asasi manusia, kejahatan transnasional, sosial dan budaya, dan sebagainya.