Melanesian Spearhead Group dibentuk sebagai forum ekonomi dan budaya antara Papua Nugini, Fiji, Kepulauan Salomon, dan Vanuatu. 

Salah satu sumber kekuatan dari dukungan Papua untuk merdeka datang dari Melanesia Spearhead Group (MSG). Mengingat organisasi ini sepakat untuk menjaga solidaritas dan membantu pengenalan budaya-budaya yang datang dari Melanesia dan Kanak, maka hal tersebut bisa dimengerti.

Dalam sejarah pendiriannya, MSG tidak bisa lepas dari perjuangan anti kolonialisme. Sebagai contoh, organisasi regional negara-negara kepulauan pasifik ini memutuskan untuk memberikan status keanggotaan kepada Libération Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS) pada tahun 1988.

Pada tahun 2013, perwakilan dari organisasi tersebut mengepalai MSG. Saat ini, MSG mendukung penuh upaya FLNKS untuk menggalang dukungan sehingga pada referendum tahun 2018, Kaledonia Baru bisa memisahkan diri dari otoritas Prancis.

MSG juga sangat menekankan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan berpendapat bagi negara-negara anggotanya. Negara anggota yang gagal memenuhi nilai-nilai tersebut akan ditunda keanggotaannya. 

Sebagai contoh, keanggotaan Fiji pada tahun 2008 dicabut untuk sementara waktu karena kudeta militer yang dilakukan oleh Frank Bainimarama, secara bersamaan juga menghalang-halangi kebebasan berpendapat di negara yang terdiri atas 300 pulau tersebut.

Indonesia, dalam menghadapi MSG, tentunya memiliki dilemanya sendiri. Di satu sisi, Indonesia memiliki kapasitas ekonomi yang lebih besar dari seluruh negara yang menjadi anggota dari MSG dan bisa menggunakan hal tersebut untuk mewujudkan hegemoni. 

Namun, di sisi lain, Indonesia perlu menunjukkan bahwa Indonesia sangat menjunjung tinggi HAM di Papua, dan sama sekali tidak berniat mencederai kebanggaan Melanesia di sana.

Potensi Kerja Sama Ekonomi Indonesia dengan Negara-Negara Pasifik

Sebagai tetangga terdekat di wilayah Timur Indonesia, negara-negara di kawasan Pasifik Selatan memiliki peluang kerja sama yang belum dieksplorasi secara maksimal. 

Negara-negara Pasifik Selatan yang dimaksud di sini adalah 12 negara kepulauan anggota organisasi internasional Pacific Island Forum (PIF) yang telah memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, yaitu Fiji (1974), Papua Nugini (1975), Kepulauan Solomon (1983), Vanuatu (1995), Tonga (1994), Samoa (1978), Kepulauan Marshall (1993), Mikronesia (1991), Palau (2007), Tuvalu (2012), Nauru (2012), dan Kiribati (2013).

Beberapa ciri ekonomi yang sangat kentara di negara-negara Pasifik adalah ketergantungan terhadap komoditas impor, kecuali negara-negara seperti Fiji dan Samoa Barat yang sudah memiliki industri perakitan dan manufaktur di masing-masing negara tersebut. 

Tetap saja industri-industri tersebut, jika ada sekalipun, hanya mencakup sebagian kecil dari penerimaan valuta asing dari negara tersebut (di bawah 50 persen). Ini menunjukkan betapa negara-negara Pasifik sangat membutuhkan komoditas impor, dan keberadaan Indonesia bisa menjadi variabel untuk meningkatkan kapasitas ekonomi negara-negara pasifik.

Ada beberapa aspek yang bisa dimajukan dalam kerja sama ekonomi antara Indonesia dan negara-negara Pasifik. Namun, ada berbagai hambatan yang bisa menghambat upaya diplomasi ekonomi Indonesia terhadap negara-negara tersebut. 

Perdagangan Indonesia dengan negara-negara kepulauan Pasifik Selatan saat ini masih relatif kecil dalam jumlah. Meskipun produk Indonesia umumnya dapat ditemukan di pasar Pasifik Selatan, namun sebagian besar produk tersebut diekspor dari negara ketiga seperti Singapura, Malaysia, dan Australia.

Ekspor tidak langsung (indirect export) hingga saat ini dianggap hemat biaya, mengingat sangat sedikit pelaku usaha dari Indonesia yang menjalankan bisnisnya di negara-negara di kawasan. Mengingat tantangan pemerintah Indonesia saat ini adalah meskipun banyak produk Indonesia beredar di negara-negara Pasifik, namun harus melalui Singapura dan Malaysia, maka peluang yang bisa dieksplorasi adalah perdagangan, pengangkutan, dan pelayaran.

Situasi Terkini dari Aktivitas Diplomasi Ekonomi Indonesia terhadap Negara-Negara Pasifik

Salah satu aktivitas diplomasi ekonomi yang dilakukan Indonesia terhadap negara-negara Pasifik adalah meningkatkan kapasitas ekonomi melalui peningkatan ekspor negara-negara Pasifik ke Indonesia. Berikut beberapa contoh dari aktivitas diplomasi ekonomi tersebut.

Pelatihan mengenai pengolahan produk hasil perikanan diselenggarakan pada tanggal 7-17 Mei 2012 di Akademi Perikanan Sidoarjo, dengan kegiatan pelatihan bernama International Training Program on Fisheries Processing Product for Melanesian Spearhead Group Countries

Pelatihan ini diikuti oleh delapan peserta dari Fiji, Papua New Guinea, Solomon Island, dan Vanuatu, serta lima orang dari Indonesia.

Pada pelatihan ini, peserta mempelajari berbagai macam teknik pengolahan produk perikanan untuk memberikan nilai tambah produk dan meningkatkan kualitas produksi komoditas perikanan agar memenuhi standar gizi yang dibutuhkan. 

Pasifik Selatan merupakan negara perairan sehingga memiliki hasil laut yang melimpah. Tingkat konsumsi ikan masih rendah di sebagian besar negara-negara berkembang sehingga dibutuhkan solusi jitu yang tidak hanya meningkatkan produksi karena dapat mengakibatkan over-produksi sementara tingkat konsumsi masih rendah, sehingga perlu dibarengi dengan peningkatan nilai tambah melalui proses pengolahan yang menghasilkan produk perikanan yang berkualitas sehingga tingkat konsumsi ikan dan pendapatan negara meningkat.

Contoh berikutnya datang dari upaya peningkatan kualitas produk kerajinan tangan dari negara-negara Pasifik. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan dukungan kerja sama ekonomi dan pembangunan bagi negara-negara sahabat anggota Melanesian Spearhead Group sebagai bentuk peran aktif Indonesia dalam mendukung pembangunan ekonomi di kawasan pasifik, dengan aktivitas pelatihan bernama International Training Program on Fisheries Product Processing and Seashell Handicraft Making.

Pelatihan dilaksanakan dalam bidang pemberdayaan perempuan dalam hal mengembangkan kemampuan wanita dalam mengolah hasil perikanan dan pembuatan kerajinan kekerangan. Melalui pelatihan tersebut diharapkan peserta wanita dapat berkontribusi juga dalam pembangunan ekonomi di negaranya. Pelatihan diselenggarakan di Bali pada 28 April-2 Mei 2014. 

Pelatihan tersebut diikuti oleh 5 negara anggota Melanesian, diantaranya 2 peserta dari Fiji, 2 peserta dari Vanuatu, 2 peserta dari Papua Nugini, 1 peserta dari Solomon Islands, 5 peserta dari Indonesia dan 1 peserta dari Sekretariat Melanesian Spearhead Group yang berpusat di Vanuatu.

Dampak Diplomasi Ekonomi terhadap Pengakuan Kedaulatan Indonesia Atas Papua 

Saat ini, setiap negara-negara anggota yang menjadi anggota dari MSG lebih menekankan pragmatisme, terutama ekonomi, dibanding identitas Melanesia yang menjadi awal mula organisasi regional tersebut. 

Setiap aspirasi politik yang berupaya mendukung gerakan pembebasan di Indonesia maupun negara-negara Pasifik lain akan memiliki konsekuensi pengucilan dari hubungan antar negara dan melemahnya aktivitas ekonomi antar negara yang diinisiasi dari negara yang mendukung gerakan-gerakan pembebasan tersebut.

Aktivitas yang dilakukan Indonesia adalah solusi dari kegamangan negara-negara Pasifik yang dipusingkan akan rendahnya kemampuan penetrasi komoditas yang mereka miliki di pasar global. Makin besar dan makin luas cakupan aktivitas diplomasi ekonomi Indonesia, maka makin kuat kapasitas ekonomi negara-negara Pasifik.