Berdasarkan rumusan Kongres International Cooperatives Alliance (ICA) tahun 1995 di Manchester, Inggris tahun 1995, ada 7 prinsip dasar yang menjadi bagian dari jati diri koperasi (Identity Cooperative ICA Statement) di seluruh dunia, yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengendalian oleh anggota-anggota secara demokratis, partisipasi ekonomi anggota koperasi, otonomi dan kebebasan, pendidikan, pelatihan dan informasi, kerjasama yang erat diantara koperasi-koperasi baik tingkat ditingkat regional, nasional dan internasional serta kepedulian terhadap komunitas.

UUD 1945 melalui Pasal 33 ayat (1) mengungkapkannya dalam bahasa yang sederhana “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.” Pada alinea pertama penjesalan Pasal 33 UUD 1945 sebelum amandemen, ditegaskan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Pada sisi lain, banyak praktek menyimpang yang disebut sebagai fenomena demutualisasi. Ada rentenir yang beroperasi dengan menggunakan baju koperasi. Ada lagi koperasi yang melakukan penipuan dengan dalih penawaran proposal investasi. Hingga pengurus yang melakukan korupsi atau memperkaya diri dengan mengabaikan anggota sehingga muncul stigma pada Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai Ketua Untung Duluan.

Gerakan koperasi bersyukur di tengah-tengah gejala yang merusak citra koperasi ini, ada sejumlah anak muda yang masih memiliki kepedulian pada koperasi. Mereka adalah para mahasiswa yang tergabung dalam koperasi mahasiswa (KOPMA) di sejumlah universitas atau perguruan tinggi. Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) menyebutnya pemuda-pemuda koperasi sehingga ada perangkat Badan Komunikasi Pemuda Koperasi (BKPK).

Di tingkat nasional, ada organisasi Koperasi Pemuda Indonesia (KOPINDO) yang dibentuk pada tanggal 11 Juni 1981 di Batu – Malang.  Sebagai koperasi sekunder tingkat nasional, anggota KOPINDO terdiri dari primer-primer koperasi. Selain 70 KOPMA, ada juga 12 Koperasi Pemuda (KOPEDA) dan 17 Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN) yang terdaftar sebagai anggota KOPINDO. Di luar itu, ada Koperasi Pramuka (KOPRAM) dan Koperasi Siswa (KOPSIS) yang juga mewadahi aktivitas para pemuda koperasi.

Meskipun koperasi bukan organisasi politik, namun hanyalah perusahaan atau lembaga ekonomi yang berwatak social. Para pemuda koperasi bukanlah generasi yang apolitis. Bahkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KOPINDO sudah mirip organisasi massa atau partai politik.

Bila koperasi-koperasi lain bisa satu hari selesai, KOPINDO bisa melaksanakan RAT hingga satu minggu. Tidak jarang berakhir dengan penolakan terhadap laporan pertanggungjawaban dan pergantian pengurus. Isu-isu politik yang hangat juga akan menjadi bahan perbincangan di lingkungan KOPINDO.

Perkembangan politik eksternal, sedikit banyak, ikut mempengaruhi dinamika internal komunitas pemuda koperasi. Saat ini, paling tidak ada 3 referensi bagi para pemuda koperasi dalam penentuan sikap politik.

Selain para pengurus KOPINDO yang juga aktif di Badan Komunikasi Pemuda Koperasi Dewan Koperasi Indonesia (BKPK DEKOPIN), ada Indonesian Cooperatives Club (ICC) yang berkantor di daerah Tebet dan para eksponen pemuda koperasi yang berasal dari Koperasi Universitas Jenderal Soedirman (KOPKOEN) Purwokerto.

Para pengurus dan mantan pengurus KOPINDO yang mendapat kepercayaan, baik dalam jajaran pimpinan paripurna maupun manajemen dan pengurus perangkat seperti BKPK DEKOPIN, umumnya menempatkan DEKOPIN sebagai referensi dalam aktivitas politik praktis.

Sebagian diantaranya, bahkan secara tegas mengambil posisi aktif di Partai Golkar. Hal ini bisa dipahami, mengingat Ketua Umum DEKOPIN saat ini disandang oleh Nurdin Halid yang juga merupakan Ketua Harian Partai Golkar.

Sekalipun bukan fungsionaris Partai Golkar, salah satu mantan pengurus KOPINDO yang menjadi anggota DPR dari partai lain yang pernah dipecat oleh partainya. Bisa bertahan sebagai anggota DPR karena adanya dukungan dari ketua DPR yang berasal dari Partai Golkar. Ketua Harian DEKOPIN saat ini dipegang Agung Sudjatmoko, Ketua Umum KOPINDO Periode 2002-2005.

Sedangkan Indonesian Cooperators Club (ICC) memperkenalkan diri sebagai wadah para aktivis koperasi di Indonesia, yang konsen dalam pengembangan Sumber Daya Anggota Koperasi, agar para insan koperasi Indonesia mampu mengelola baik keorganisasian maupun usahanya sebaik mungkin dan profesional.

ICC juga menawarkan program pelatihan dalam rangka pembinaan koperasi untuk umum, baik di lingkungan warga, sekolah, perkantoran, pabrik maupun koperasi-koperasi lainnya. Sujatmiko merupakan tokoh sentral dalam komunitas ini. Mantan sekretaris umum KOPINDO ini pernah didaulat sebagai “dewan syuro” oleh para pengurus yang masih yunior.

Dari KOPKOEN, ada 5 tokoh pemuda koperasi yang menonjol. Pertama, Suroto yang merupakan Ketua Koperasi Trisakti Bhakti Pertiwi (KOSAKTI), opininya yang mempermasalahkan RUU Perkoperasian menginspirasi lahirnya sejumlah gugatan uji materi terhadap UU Nomor 17/2012 tentang Perkoperasian yang berujung dibatalkannya UU tersebut oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Kedua, Sularto yang menginisiasi pembentukan dan mengetuai Asosiasi Manajer Koperasi Indonesia (AMKI) pada saat menjadi manajer Koperasi MK. Ketiga, Arsad Delimunthe yang masih setia melalui hidup di Purwokerto, namun sesekali memberi pencerahan melalui blog Arsadcorner dan jaringan social media yang diikutinya.

Selain mereka bertiga, ada Ilham Nasai yang menjadi punggawa urusan luar negeri DEKOPIN dan Firdaus Putra yang mengambil sikap sebaliknya, membuat petisi pembubaran DEKOPIN.

Ketiga kelompok atau mazhab sering berbeda sikap, namun bisa juga saling mempengaruhi, sekaligus mempengaruhi kelompok-kelompok lain di luar mereka. Ada Forum Komunikasi Koperasi Mahasiswa Indonesia (FKKMI) dan Koperasi Bhakti Pemuda Nasional (KOPNAS).

Di wilayah Jabotabek, ada Asosisasi Koperasi Mahasiswa (AKM) tingkat local yang beranggotakan koperasi-koperasi mahasiswa yang berada di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan Banten. Organisasi serupa AKM ini juga ada di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur serta Sulawesi Selatan.

Para aktivis dari organisasi-organisasi sering lebih dahulu meminta pertimbangan dari KOPINDO/DEKOPIN, ICC dan tokoh-tokoh KOPKOEN tersebut. Bukan hanya pada saat menyikapi kebijakan ekonomi atau politik yang mempengaruhi koperasi, melainkan juga pada perhelatan demokrasi seperti Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) hingga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Sebagai kilas balik, pemuda koperasi dan gerakan koperasi juga pernah ditarik dalam pusaran politik yang ingin menjadikan koperasi sebagai entitas politik tersendiri melalui yang disebut Partai Daulat Rakyat dan kemudian Partai Merdeka. Agung Sujatmoko yang saat itu menjadi Sekretaris Umum KOPINDO dipercaya menjadi Ketua Umum Pemuda Daulat Rakyat.

Tidak ada satu pun tokoh yang masuk dalam daftar caleg kedua partai tersebut, yang terpilih dan masuk parlemen. Meskipun eksperimen “partai koperasi” tersebut gagal, namun para pemuda koperasi tetap konsisten dengan perjuangannya dalam jalur koperasi. Mereka membangun jejaring dengan partai-partai yang sudah ada dalam menyalurkan aspirasi anggota dan memperjuangkan kebijakan yang pro koperasi.