Tulisan ini merupakan refleksi dari masyarakat yang masih bimbang atau biasa disebut unvoter dan menjadi referensi bagi masyarakat untuk bisa menentukan pilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2019. Kata "Lanjut" dikaitkan pada sang petahana yaitu Ir. H. Joko Widodo sedangkan kata "Ganti" disematkan pada H. Prabowo Subianto sebagai penantang.

Sebagai lembaga penyelenggaran pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga telah menetapkan calon presiden dan wakil presiden, yaitu Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin pada nomor urut 01  sedangkan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada nomor urut 02 . 

Kontestan dari calon presiden merupakan tokoh yang sama-sama telah menghadapi head-to-head dalam pertarungan gagasan pada tahun 2014 lalu. Bisa dikatakan bahwa pertarungan kali ini adalah rematch  dari 5 tahun yang lalu. 

Pagelaran pesta demokrasi setiap 5 tahun sekali dalam menentukan pemimpin akan kembali digelar. Tentu, sebagai warga negara Indonesia memiliki hak berpartisipasi menyampaikan suara dalam memilih pemimpin melalui pemilu. Apalagi saat ini, setiap pemberitaan mengenai pemilu hampir tiada berhenti dari media massa. 

Pemberitaan media massa merupakan sebuah jembatan bagi masyarakat untuk mendapatkan referensi mengenai calon-calon legislatif dan eksekutif untuk kembali duduk di pemerintahan. Namun, pemberitaan mengenai calon eksekutif atau calon presiden dan wakil presiden mendapatkan porsi besar sehingga ramai diperbincangkan.  

Sejak tahun 2018, atmosfer pertarungan politik menjelang pemilu kian semakin memanas. Banyak isu yang bergulir mengenai tokoh-tokoh tersebut, terlebih lagi banyak isu hoax yang menjatuhkan kedua calon presiden. Tentu, hal tersebut akan mengganggu pandangan masyarakat dalam menentukan pimpinan bagi Indonesia. 

Sebuah kenyataan bahwa tidak semua lapisan masyarakat mengenyam pendidikan tinggi sehingga masih terjebak dan termakan isu-isu yang tidak baik tersebut. Tidaklah heran, bahwa komentar-komentar negatif bermunculan baik media sosial maupun dikehidupan masyarakat.

Sebuah dilema tentunya dalam memilih kembali Presiden Republik Indonesia (RI). Memilih Jokowi yang telah berpengalaman dalam memimpin dengan prestasi yang telah ditorehkan atau memilih Prabowo yang bersuara dengan gagasan-gagasan perubahan atas permasalahan yang tidak terselesaikan berdasarkan representasi kinerja pemerintahan sebelumnya.

Sebagai seorang petahana, Joko Widodo (Jokowi) tentu memiliki pengalaman dalam menjalankan roda pemerintahan baik sebagai Presiden RI, Gubernur DKI Jakarta dan Walikota Solo. Tahap demi tahap telah dilalui, berkat dari proses tersebut menjadikan sosok Jokowi memperoleh kepercayaan serta gagasan dan janji-janji yang ditawarkan kepada masyarakat untuk memimpin Indonesia. Dari sosok Jokowi yang sederhana dan merakyat membuat masyarakat memberikan dukungan pada Jokowi.

Prabowo Subianto sebagai penantang merasa gelisah dengan kondisi negara terutama dalam permasalahan ekonomi, sehingga kembali mencalonkan diri untuk mengembalikan keadilan dan kemakmuran Indonesia. 

Latar belakang sebagai seorang militer tentu menjadi modal besar bagi Prabowo untuk bisa memimpin Indonesia. Tidak hanya itu, kecekatan Prabowo dalam berpolitik telah terasah tajam. Sebagai contoh, cawapres pada pemilu 2009 maupun aktor utama dalam pencalonan kepala daerah termasuk Jokowi-Ahok pada kontestasi Pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2012.

Hampir genap 5 tahun berjalannya pemerintahan Republik Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Banyak kinerja pemerintahan yang membuahkan hasil bagi kepentingan rakyat. Meskipun demikian, tidak sedikit menghasilkan kontra dalam menjalankan pemerintahan dan melakukan kebijakan yang tidak tepat terutama dari pihak oposisi pemerinahan. 

Pembangunan infrastruktur yang masif merupakan prestasi kebanggaan bagi Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla terutama pembangunan tol trans-jawa dari DKI Jakarta sampai Surabaya, Jawa Timur yang bisa ditempuh dalam waktu 10 jam saja. 

Target dari pembangunan tol tersebut adalah meningkatkan frekuensi kegiatan perekonomian sebagai upaya mengurangi kendala pendistribusian sembako, logistik maupun hasil industri lainnya. Diharapkan dari pembangunan tersebut mampu membantu pencapaian persentase ekonomi sebanyak 7% sesuai target yang diinginkan.

Dilain sisi, kontra pun banyak terjadi baik dari rakyat, pengamat dan juga oposisi pemerintahan menilai bahwa kebijakan pembangunan tol yang dilakukan terlalu gegabah dan merugikan rakyat karena membayar tol yang cukup mahal. 

Selain itu, adanya ketidakberesan dalam pembangunan tol dalam pemanfaatan bahan baku pembangunan yang kebanyakan dari produk impor. Hal tersebut tentu sangat merugikan perusahaan dari BUMN atau perusahaan swasta dalam negeri. 

Sepak terjang kepemimpinan Jokowi-JK dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur bersumber pada pembiayaan utang negara. Pengelolaan utang negara yang dilakukan cukup transparan sehingga pengelolaan utang dapat diatur dengan baik. Memang benar, pemanfaatan utang negara tidak dilakukan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif sehingga diarahkan pada investasi dan pembangunan infrastuktur.

Banyak dari masyarakat merasa kecewa atas kebijakan tersebut yang sangat bertolak belakang dengan janji-janji kampanye di 2014 lalu. Mengenai utang negara hampir mencapai Rp.5000 Triliun menimbulkan tanya bagaimana mengembalikan utang tersebut, persentase ekonomi yang tidak capai 7% tentu menjadi kendala dalam mengupayakan pembayaran utang negara.

Prabowo Subianto dalam berkampanye memfokuskan diri dalam perbaikan tata kelola ekonomi yang lebih baik. Maka dari itu, gaungan prabowo tidak jauh dari permasalahan ekonomi. 

Seperti halnya solusi yang ditawarkan adalah peningkatan Tax Ratio mencapai 16%, jika ditelaah lebih lanjut bahwa gagasan tersebut dengan menurunkan harga pajak agar semakin banyak rakyat yang melakukan pembayaran pajak karena rendahnya jumlah yang dibayarkan. 

Solusi yang cukup masuk akal untuk meningkatkan pendapatan negara didalam negeri sehingga dapat menurunkan rasio utang negara dan tidak hanya bergantung pada pembiayaan utang. Jika berhasil, maka upaya untuk mandiri bidang ekonomi akan bisa tercapai. Perkiraan kendala dalam pelaksanaan Tax Ratio ada pada pelaksanaan teknis termasuk membuat rakyat untuk turut berpartisipasi dalam pembayaran pajak.

Pada kesempatan pilpres tahun 2019 ini, kontestan berfokus pada adu gagasan, ide dan kecakapan dalam memberikan solusi bagi permasalahan negeri. Jokowi yang memiliki pengalaman dalam menjalankan pemerintahan RI sedangkan Prabowo yang tidak memiliki pengalaman, tentunya adu gagasan yang dipertaruhkan agar seimbang. 

Akan tetapi, keberhasilan Jokowi dalam berdebat memiliki keuntungan tersendiri sehingga bisa memaparkan keberhasilan dalam pemerintahannya serta menawarkan solusi yang lain bagi permasalahan baru bagi bangsa.

Alangkah sangat baik bagi rakyat Indonesia untuk berpartisipasi memilih dan menentukan pemimpin yang sesuai dengan kapasitas masing-masing calon presiden dan wakil presiden. 

Melalui pagelaran debat calon presiden dan wakil presiden hendaknya masyarakat bisa menilai mana yang baik untuk Indonesia kedepan. Pemilihan Presiden hanyalah sebagian kecil dari permaslahan bangsa, jangan ada perselisihan yang menyebabkan persatuan bangsa menjadi terpecah.