Di mana keadilan saat dibutuhkan? Mungkin itulah kalimat yang tepat menggambarkan kondisi perasaan Baiq Nuril, seorang korban pelecehan seksual yang dinyatakan bersalah.

Akhir-akhir ini kita pasti mengetahui peristiwa yang dialami Baiq Nuril Makmum. Ia merupakan salah satu guru hononer SMAN 7 Mataram yang dijatuhi vonis enam bulan penjara dan denda sebesar Rp500 juta dalam kasus perekaman konten kesusilaan oleh Mahkamah Agung. MA memutuskan Nuril bersalah telah melanggar Pasal 27 ayat 1 UU ITE karena dianggap menyebarkan informasi elektronik yang mengandung muatan asusila.

Awal mula kasus ini berawal dari kerap Baiq Nuril dilecehkan oleh Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram yang bernama Muslim. Bentuknya, Muslim menceritakan pengalamannya berhubungan seksual dengan wanita lain yang bukan istrinya melalui sambungan telepon. Bahkan Baiq Nuril beberapa kali diajak menginap di hotel tersebut.

Tidak nyaman dengan hal tersebut, sekaligus untuk membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat hubungan gelap seperti yang dibicarakan orang sekitarnya, Baiq Nuril akhirnya memberanikan diri untuk merekam percakapan asusila yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMA 7 Mataram. Baiq Nuril menyimpan rekaman tersebut, namun tidak untuk disebarluaskan karena takut dipecat dari pekerjaannya sehingga tidak berani melaporkan tindakan tersebut.

Kemudian rekan kerja Baiq Nuril, Imam Mudawin, meminta rekaman tersebut dan menyebarkan ke Dinas Pendidikan Kota Mataram dan lainnya. Akhirnya, kepala sekolah SMAN 7 Muslim dimutasi dari jabatannya. Namun, kepala sekolah tersebut geram karena rekaman percakapannya tersebar. Tidak terima dengan hal tersebut, Muslim melaporkan Baiq Nuril ke polisi.

Kasus tersebut akhirnya diproses di Pengadilan Negeri Mataram pada tahun 2017. Majelis hakim memutuskan perkara bahwa Baiq Nuril bebas dan tidak terbukti menyebarkan percakapan tersebut. Semua saksi ahli mengatakan jika tuduhan atas Baiq Nuril menstransfer, mendistribusikan atau menyebarkan rekaman percakapan asusila sama sekali tidak terbukti.

Jaksa kemudian mengajukan kasasi di tingkat Mahkamah Agung. MA mengabulkan permohonan kasasi Penuntut umum kepada Kejaksaan Negeri Mataram dan membatalkan putusan Pengadian Negeri Mataram yang sebelumnya menyatakan Baiq Nuril bebas.

Dalam putusan kasasi tersebut, Baiq Nuril dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana UU ITE dan terancam pidana penjara enam bulan kurungan penjara serta denda Rp500 juta. Bila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan. 

Nasib Baiq Nuril jauh berbeda dengan kepala sekolah yang telah dimutasi yang tidak mendapatkan sanksi. Alasan MA memutuskan Nuril bersalah telah melanggar Pasal 27 ayat 1 UU ITE karena dianggap menyebarkan informasi elektronik yang mengandung muatan asusila.

Baiq Nuril, sebelumnya, mengatakan akan mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan kasasi MA dengan Nomor 574K/Pid.Sus/2018 yang memvonisnya bersalah atas perekaman konten kesusilaan. Baiq menegaskan dalam kasus ini dia adalah korban pelecehan seksual. Dia berharap hukumannya dapat diringankan dan tidak ditahan atas kasus ini.

Publik pun merasa prihatin dan simpati dengan apa yang menimpa Baiq Nuril Maknun. Baiq Nuril yang sejatinya menjadi korban pelecehan seksual oleh atasannya justru harus mendekam di balik jeruji besi.

Dikutip dari TribunNews, Baiq Nuril Minta Keadilan, hanya bisa menangis mendengar putusan kasasi Mahkamah Agung. Warga Kecamatan Labuapi, Lombok Barat itu meminta pertolongan kepada Presiden Joko Widodo. Sambil terisak, Baiq Nurul meminta keadilan.

"Untuk Pak Presiden, saya cuma minta keadilan karena saya di sini cuma korban. Apa saya salah kalau saya mencoba membela diri saya dengan cara-cara saya sendiri? Saya minta keadilan," kata Baiq Nuril sembari mengusap air matanya, Senin (12/11/2018).

Berkali-kali Baiq Nuril mengatakan ia hanya meminta keadilan. "Seandainya keputusan MA itu yang paling tinggi, apa keputusan itu tidak bisa dibatalkan oleh keputusan yang lebih tinggi dari seorang seperti Presiden? Saya cuma minta keadilan," katanya.

UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Informasi Transaksi Elektronik menyebutkan dalam Pasal 27 ayat 1 bahwa setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Di dalam Pasal 27 ayat 1 UU ITE terdapat 2 unsur, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. 

Unsur-unsur objektif di dalam pasal tersebut adalah perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya. Melawan hukum, yaitu yang dimaksud dengan “tanpa hak”. Objeknya adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Untuk unsur subyektifnya berupa kesalahan, yaitu yang dimaksud dengan dengan sengaja.

Menurut penulis, UU ITE ditujukan kepada setiap orang yang melakukan tindak kejahatan dengan maksud atau dengan sengaja menggunakan media elektronik. Pasal 27 UU ITE ayat 1 mengatur pada dasarnya seseorang tanpa hak menyebarkan dan bukan oleh korban.

Namun di sini pertanyaannya, kalau dia adalah korban, apakah berhak? Seseorang korban berhak kalau korban bercerita dalam rangka membela diri, dan dia berhak membela diri.

Apakah dia menyebarkan rekaman tersebut dengan sengaja dan memenuhi unsur-unsur objektif maupun subjektif dalam pasal tersebut? Saya kira tidak tepat apabila penerapan pasal ini juga kepada korban pelecehan seksual.

Ke depannya para korban pelecehan seksual akan semakin takut melapor karena tidak ada hukum yang akan melindunginya, sedangkan para penjahat seksual di luar sana bisa bebas berkeliaran tanpa dihukum atau diberikan sanksi sedikitpun. Apakah sudah tidak ada keadilan lagi di negara ini?