Pendidikan selalu menjadi momok menakutkan bagi kalangan bawah dan nyaris senantiasa dimanfaatkan oleh golongan elite. Demikian dari buku “Orang Miskin Dilarang Sekolah” karya Eko Prasetyo.

Tak jauh beda dengan itu, Paulo Freire dalam bukunya “Pendidikan Kaum Tertindas” juga menelisik tentang budaya pendidikan yang cenderung eksploitatif.

Walau kita ketahui bersama bahwa sejatinya pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan membinasakan masa depan pemuda. Namun kenyataan selalu saja berkata lain. 

Tak mungkin kita membenarkan ungkapan pemerintah tentang pembangunan sumber daya manusia, sementara fakta tentang akses pendidikan sangat nyata, tak semudah mengingat mantan.

Apalagi berbicara ke jenjang yang lebih tinggi, anggaplah kampus, di mana objeknya adalah mahasiswa. Tentu status ini lebih terdengar bergengsi di telinga publik.

Mahasiswa! Siapa yang tidak tercengang saat mendengar kata ini? Bahkan telah mendapat penilaian tersendiri oleh masyarakat, sebagai pemilik kecerdasan (intelektual) yang berjalan dan senantiasa melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

Sekilas, sebutan mahasiswa begitu bergengsi bagi kalangan awam. Agent of change, social control atau moral force adalah beberapa sebutan yang disematkan padanya. Agen pengubah dan berbagai julukan itu tidak serta-merta diberikan begitu saja dengan mudahnya kepada mahasiswa tanpa peran penting yang pernah dilakukannya.

Seperti kebangkitan bangsa yang dipelopori oleh para pemuda pada masa pra-kemerdekaan dan sumpah mahasiswa pasca-kemerdekaan, serta berbagai perubahan yang dilakukan mahasiswa, baik secara langsung maupun yang bertahap.

Runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998 tidak bisa dimungkiri bahwa hal tersebut terjadi atas kerja sama yang baik antara mahasiswa dengan seluruh elemen gerakan rakyat untuk menghentikan pembungkaman. Dan ingin berpindah secara kualitatif (reformasi) dari orde yang otoriter menuju era demokrasi.

Keterlibatan mahasiswa dan peran yang diembannya telah memberikan kesaksian kepada mata publik tentang pentingnya semangat dan intelektual dalam bernegara. Tanpa semangat, maka intekektual tak berarti, begitu pun sebaliknya.

Namun kini, bila kita menarik garis history (sejarah), peran pemuda atau mahasiswa memang sangat dibutuhkan dalam pembangunan di setiap bidang kehidupan. Tetapi menjadi miris bila ditinjau dari sisi semangat pemuda dalam tataran intelektualitas serta kepekaan sosial, mahasiswa dulu dengan mahasiswa sekarang sangatlah berbeda.

Mungkin karena dulu mahasiswa mengonsumsi berpuluh-puluh buku untuk bertaruh gagasan, sekarang banyak yang hanya mengonsumsi aneka buah dan beragam makanan berlemak sehingga kurang mampu bergerak secara dinamis untuk membawa dan menciptakan suatu perubahan bagi bangsa ini.

Lebih miris saat membaca berita, dua orang mahasiswa di drop out (DO) oleh kampusnya hanya karena protes kenaikan pembayaran kartu ujian semester, dan itu terjadi di salah satu Perguruan Tinggi di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.

Adalah Nuralamsyah dan Heri Setiawan, mahasiswa Institut Agama Islam Muhammadiyah (IAIM) Sinjai, Sulawesi Selatan, mereka berdua di-DO, sementara dua lainnya, Herifadli dan Abdullah di-skorsing, dengan kasus yang sama, mempertanyakan transparansi anggaran kampus.

Mereka adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI), yang diberhentikan secara tidak terhormat atau DO lantaran protes atas kebijakan kampus yang dinilainya tidak berpihak pada mahasiswa. 

Memprotes kebijakan kampusnya, yakni pembayaran kartu ujian yang dinilai terlalu mahal dan tidak transparan. Dengan pembayaran administrasi sebesar Rp80.000, menurutnya, terlalu mahal. Sehingga ia beserta beberapa rekannya protes dengan melakukan aksi di halaman kampusnya pada Selasa (15/1/2019) lalu.

Karena protes, akhirnya mereka mendapat surat pemberhentian atau DO dan skorsing dari kampusnya. Menurut saya, adalah hal yang sungguh tidak masuk akal di negara yang menganut paham demokrasi nan agung itu.

Bukan hanya DO yang dialami beberapa mahasiswa di sana, beredar video di media sosial juga, perilaku tak menyenangkan (tindakan fisik) dilakukan salah satu oknum dosen dari kampus tersebut. Sungguh ironis dan terkesan kehilangan nilai-nilai ilmiah dipertontonkan ke mata publik.

Di mana kehadiran kampus adalah akibat dari eksistensi mahasiswa. Demokrasi, akal sehat, argumen rasional, data ilmiah, dan semua hal yang menjadi acuan negara maju berseumber dari sana.

Perubahan bangsa dari paling otoriter, diktator, feodal, dan semua hal-hal mengerikan pun berubah menjadi sedikit baik-baik saja. Karena perjuangan dan kerja keras mahasiswa.

Tetapi bila protes kemudian berbuah DO, bertanya menghasilkan skorsing, maka tangkai demokrasi mati perlahan, daun reformasi berjatuhan, dan pohon Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan merosot jauh ke belakang. Sebab ilmu pengetahuan sejatinya bersumber dari gedung yang kokoh bernama kampus, formalnya demikian.

Sebagai mahasiswa, saya berharap kepada semua pihak terkait untuk menindak dan mengkaji persoalan tersebut. Bila tidak, maka saya yakin kemajuan bangsa akan tersendak lantaran menyangkut soal masa depan.

Mereka yang diberhentikan oleh kampusnya secara sepihak adalah generasi kritis, patut diapresiasi sebagai kemajuan cara berpikir. Sebab demokrasi adalah kritisme, pusatnya di kampus.