Ada dua hal yang membuat peluncuran program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak sebagai Akselerasi Pencapaian SDGs Desa yang dilaksanakan di Jakarta pada (11/11/2020) itu menjadi istimewa, meski saya hanya menyaksikan melalui chanel youtube saja. Bukan hanya peristiwanya, tapi juga substansi programnya dan sinergi dua kementrian yang strategis di dalamnya.

Rasanya baru pertama dalam sejarah Indonesia isu perempuan dan anak dijadikan sebagai program strategis, justru oleh Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). Dengan cerdas, Kemendesa PDTT menggandeng Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) untuk bersinergi. 

Dua kementrian yang sangat penting untuk kemajuan Indonesia itu juga berkolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh organisasi perempuan, PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) dan Institut Kapal Perempuan.

Memastikan Tidak Satupun Tertinggal

Sebelumnya, Kemendesa PDTT telah mengeluarkan Permen Nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Menurut penulis, dari perspektif pemberdayaan perempuan Permendesa ini merupakan kebijakan yang cukup progresif. 

Sebab, selain bahwa prioritas penggunaan Dana Desa harus disusun berdasarkan prinsip kemanusiaan, keadilan, kebhinekaan, keseimbangan alam dan kepentingan nasional, salah satu prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2021 adalah SDGs Desa.

Kita tahu, Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan rencana aksi global untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melestarikan lingkungan. Sebuah komitmen global yang disepakati oleh pimpinan dunia (termasuk Indonesia) dan diharapkan bisa tercapai pada tahun 2030. Dari 17 goals dan 169 target dalam SDGs, ada 16 goals dan 91 target yang terkait dengan kesetaraan gender, hak azasi perempuan dan anak perempuan.

Indonesia telah menindaklanjuti komitmen global tersebut, dengan menerbitkan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian SDGs. Tampaknya Kemendesa PDTT cukup memahami bahwa pada akhirnya, goals dan target-target SDGs akan bermuara pada pembangunan Desa yang inklusif sebagaimana mandat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dengan SDGs Desa, pemerintah tampak berupaya “membumikan” tema-tema pembangunan dari yang sifatnya global digagas oleh PBB bersama 190 negara di dunia, menjadi lokal di tingkat Desa dan langsung menyentuh akar rumput.

Yang khas dari SDGs Desa adalah kaidah No One Left Behind. Artinya, target pembangunan social harus mencapai 100 (persen) pemanfaat yang ditelusuri sampai rumah tangga dan individu, seperti disampaikan Gus Menteri Abdul Halim, dalam Deklarasi Desa Ramah Perempuan.

Political Will yang Kuat

Ini menunjukkan political will yang kuat. Pemerintah, dalam hal ini kementrian desa tidak hanya menyentuh aspek-aspek pembangunan kewilayahan di desa, tetapi juga menyentuh aspek kewargaan. 

Dalam konteks kewargaan, perempuan (memang) seharusnya diposisikan setara sebagai warga negara, sama dengan warga negara laki-laki. Kesetaraan ini sudah terlalu lama diperjuangkan namun tidak kunjung mewujud dalam praktik kehidupan, apalagi dalam tata pemerintahan.

Bagaimana kebijakan luarbiasa ini bisa betul-betul berjalan? Menurut Pribudiarta Nur Sitepu, Sekretaris Kementrian PPPA, mainstreaming gender  merupakan salah satu strategi sekaligus katalis dalam mewujudkan pembangunan yang sejahtera dan berkesetaraan. Mainstreaming gender yang berada di luar kementrian PPPA selama ini masih menjadi tantangan untuk mengintegrasikan isu gender dalam isu-isu sectoral.

Tantangan itu pelan-pelan dijawab oleh Kemendesa PDTT dengan SDGs Desa dan Program Desa Ramah Perempuan sebagai strategi akselerasi pencapaian SDGs Desa tersebut. Gus Menteri sendiri berpandangan bahwa ketidaksetaraan gender yang masih terjadi (di Desa) saat ini lebih bersifat structural. 

Sehingga yang dibutuhkan adalah kebijakan-kebijakan yang memihak perempuan, dengan arah kebijakan meningkatkan partisipasi perempuan, melindungi perempuan dalam ranah domestic dan meningkatkan akses perempuan dalam ranah public.

Karenanya, SDGs Desa akan meningkatkan pemberdayaan perempuan dan mendukung kebijakan responsive gender di Desa. Selanjutnya adalah mendorong political will yang sama kuat dari seluruh pimpinan tingkat desa untuk memastikan akses, partisipasi, control dan manfaat yang adil bagi perempuan terhadap sumberdaya yang ada di desa.

Pemberdayaan Perempuan di Desa

Bagi penulis, hal yang paling menarik, penting dan strategis adalah ketika program Desa Ramah Perempuan tidak hanya dituangkan secara konseptual. Kemendesa PDTT juga menyusun Panduan Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan Desa yang memuat konsep, sekaligus konteks, strategi dan pemantauan pemberdayaan perempuan di Desa, berdasarkan contoh dari praktik-praktik baik yang sudah dilaksanakan oleh organisasi perempuan yang bekerja puluhan tahun bersama komunitas perempuan di akar rumput.

Panduan yang disusun berbasiskan pengalaman perempuan ini adalah bentuk kemajuan peradaban, dimana pengalaman perempuan diakui sebagai pengetahuan yang penting, menjadi pembelajaran dan referensi dalam membuat kebijakan. Dalam kultur patriarki, bukankah selama ini perempuan tidak terlihat dan suaranya tidak pernah didengar?

Saya membaca panduan itu lebih progresif dari sekedar “modul” untuk memfasilitasi Pemberdayaan Perempuan di Desa. Pemerintah tampaknya ingin mengimplementasikan visi pemberdayaan perempuan di Desa, dengan mewujudkan desa berkeadilan gender. Sebuah impian yang selama ini diperjuangkan dalam kerja-kerja advokasi gerakan perempuan utamanya di akar rumput.

Mempraktikkan Budaya Setara

Tercapainya visi Desa Berkeadilan Gender sendiri ditandai dengan indikator-indikator utama yang diterjemahkan dalam tiga pilar pemberdayaan perempuan, yaitu tata kelola pemerintahan Desa, penyelenggaraan pembangunan Desa dan regulasi Desa. 

Salah satu indikator Desa Berkeadilan Gender adalah pemerintah dan masyarakat Desa mempraktikkan budaya setara dalam pelaksanaan tata pemerintahan dan layanan kepada masyarakat. Ini sungguh luar biasa.

Mempraktikkan budaya setara dalam tata pemerintahan berarti mengubah struktur yang lebih adil bagi perempuan maupun laki-laki. Sedangkan praktik setara dalam layanan kepada masyarakat berarti memastikan bahwa anggaran dan program-program pemerintah di Desa mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi dan control terhadap sumberdaya.

Tak Cukup Hanya Komitmen

Masalahnya, komitmen yang tertuang dalam regulasi ini implementasinya sangat tidak mudah. Lihat saja angka mencengangkan yang dirilis BPS (2017), bahwa 1 dari 3 perempuan Indonesia umur 15-64 tahun pernah menjadi korban kekerasan. Dan, 1 dari 10 perempuan umur 15-64 tahun tersebut mengalami kekerasan dalam 12 bulan terakhir.

Kondisi memprihatinkan itu terjadi ketika UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sudah ada sejak tahun 2004. UU ini jelas melarang tindak kekerasan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran dalam rumah tangga.

Atau, lihat derita yang ditanggung anak perempuan korban kekerasan seksual di Lampung Timur (Juli 2020). Anak perempuan yang sedang dalam perlindungan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A), justru menjadi korban perkosaan oleh pimpinan lembaga layanan milik pemerintah tersebut.

Masih banyak contoh lain, bagaimana komitmen yang dituangkan dalam regulasi yang baik tetapi buruk ditingkat implementasi.

Karena masalah ketidaksetaraan gender yang terjadi di Indonesia tidak hanya bersifat struktural, tapi juga kultural. Budaya patriarki masih mengakar sangat kuat dalam system kemasyarakatan kita. Dilanggengkan melalui berbagai cara manipulatif, berulang, konsiten, tidak pernah berhenti.

Jadi, kebijakan “progresif” yang memihak perempuan saja sesungguhnya belum cukup. Jika tidak diikuti cara berfikir dan tindakan budaya yang “revolusioner”, untuk menghentikan pengucilan gender dalam  kehidupan sehari-hari public dan dalam proses pengambilan keputusan. Di sinilah  praktik budaya setara yang sesungguhnya. ***