Tiga hari lalu sebelum tulisan ini kelar, saya memakai sebuah baju berwarna hitam. Baju itu saya cuci pakai pewangi—sehingga harumnya sudah tiga hari belum hilang. Bahkan bau badan saya tidak sanggup mengalahkan bau baju itu selama tiga hari tidak saya copot baju itu dari badan saya. Saya memang suka sekali baju itu.

Di beberapa pertemuan penting, baju itu nyaris terus saya pakai. Selain kainnya yang halus dan cocok dengan kulit saya, baju itu juga adalah hasil dari keringat saya sendiri. Artinya, saya beli sendiri dengan uang yang saya dapatkan ketika berhasil mendapatkan rezeki dari sebuah hasil jerih payah sendiri. Dengan sendirinya saya sayang sekali baju itu sama seperti saya sayang desa-desa yang masih asri itu.

Awalnya, baju itu berwarna hitam polos. Saya mencoba untuk menyablonnya dengan sebuah kalimat yang saya buat sendiri di bagian depannya—kalimat itu berwarna putih. Tetapi selalu gagal niat itu. Hingga pada suatu hari, saya berhasil menyablonnya dengan tulisan “Sendu di Desa”.

Tulisan itu adalah judul buku puisi saya yang terbit pada 2019. Kualitas sablonnya memang tidak terlalu baik. Beberapa huruf hampir hilang termakan air sabun setiap kali dicuci. Tapi toh masih bisa terbaca dengan jelas.

Oke, tentang Sendu di Desa. Saya tidak akan membahas soal kalimat itu adalah judul buku saya. Atau sedang membahas buku saya di sini. Tidak. Saya coba melihat Desa dari sisi riil hari ini dengan menggunakan kalimat pendek itu. 

Bahwa jika kemudian kalimat ini menjadi tidak benar menurut orang-orang yang tahu/belajar tentang desa, silakan persalahkan saya. Itu akan saya petakan dalam bagian polemik kita, nanti. Bukankah desa juga memiliki kampus khusus yang siapa saja dapat mengadu pengetahuannya di sana?

Secara sederhana, sendu dalam KBBI: berasa sedih dan pilu; dukacita; sedu. Kata ini kemudian saya pakai untuk mendeskripsikan desa di era sekarang.

Mungkin untuk tidak membias ke mana-mana, maka saya akan lebih banyak melihat realitas yang terjadi di desa-desa di Nusa Tenggara Timur. Walaupun penerapan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 sedang diupaya-terapkan di seluruh desa di Indonesia.

Kampus desa yang saya maksudkan di sini adalah kampus STPMD “APMD” Yogyakarta (kemudian akan disebut APMD) sebagai kampus desa yang sedang mendidik mahasiswa-mahasiswanya untuk melihat desa dari berbagai sisi, agar kemudian menyuarakan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh desa hari ini. 

Desa pada umumnya, hari ini, sedang menghadapi persoalan besar, yakni, selain penetrasi kapitalisme, juga berbagai persoalan Undang-Undang Desa itu sendiri yang hari ini muncul hanya sebagai tempelan bagi Desa.

Kampus APMD dijuluki sebagai kampus desa yang di mana, di dalam proses pembelajarannya, selalu mengutamakan hal-hal yang berkaitan dengan desa. Salah satu poin penting yang dipelajari di kampus ini adalah Undang-Undang Desa yang dicetuskan tahun 2014 itu. Maksud saya bukan untuk dihafal, melainkan menggali nilai-nilai historis, filosofis, dan berbagai aspek yang terkandung di dalamnya. 

Kemudian, dijadikan sebagai acuan untuk memandirikan desa dari berbagai tekanan/intervensi pemerintah supradesa yang sama sekali tidak sesuai dengan Undang-Undang Desa tersebut. Maksud saya adalah, praktik berdesa hari ini melenceng jauh dari Undang-Undang Desa.

Realitas yang terjadi di desa hari ini adalah persoalan-persoalan dana yang membuat masyarakat desa dan Pemerintah Desa saling kucing kaleng dalam menyelenggarakan pembangunan. Misalnya, jika Kepala Desa bermasalah secara pribadi dengan masyarakat atau siapa saja, maka hal itu menjadi titik tolak untuk saling melaporkan terkait penggunaan Dana Desa di Desa.

STPMD “APMD” adalah kampus yang dengan tegas dan disiplin “membongkar” kembali UU Desa sebagai bahan pelajaran penting untuk kemudian diterapkan di masyarakat. Ini menarik, karena di seluruh kampus di Indonesia, hanya kampus tersebut yang fokus mempelajari desa secara detail. 

Segala persoalan yang ada di desa digali lalu diramu secara bersamaan dengan ilmu desa kemudian dikumandangkan kembali untuk kepentingan desa itu sendiri. Selain itu, tidak menutup kemungkinan untuk figur-figur yang menyelesaikan studi di kampus ini ikut serta dalam membuat kebijakan untuk desa dari ranah nasional maupun desa.

Tetapi di lain pihak, kampus APMD tidak tanggap dengan berbagai persoalan yang dihadapi desa. Perekonomian desa di saat covid-19 ini sangat memprihatinkan. Secara otomatis, warga desa kesusahan dalam memenuhi kebutuhan perekonomiannya. 

Ini berimbas pada pembayaran uang kuliah oleh mahasiswa di kampus desa APMD yang notabene datang dari desa—hampir rata-rata yang berkuliah di APMD adalah mahasiswa yang sungguh berasal dari desa.

Baca Juga: Sekolah Desa

Persoalan ini kemudian memicu mahasiswa untuk menuntut kampus agar bekerja sama melihat perekonomian masyarakat desa yang juga menyekolahkan anaknya di APMD dengan cara mengurangi biaya kuliah selama Covid-19 masih menjadi persoalan utama rusaknya perekonomian di masyarakat (desa). 

Tetapi kemudian yang terjadi adalah permintaan ini tidak diindahkan oleh pihak kampus tersebut. Ini menjadi persoalan yang memperlihatkan kampus APMD bukan sebagai kampus desa, melainkan tak lebih baik dari lembaga sebagai lahan investasi bagi para elite kampus.

Kampus sama saja dengan wadah kapitalisme yang kemudian akan berpenetrasi ke desa dengan berbagai ilmu pengetahuan yang menurut pesimisme saya, hanya tipu muslihat belaka tanpa melihat realitas yang terjadi saat ini di desa.

Di desa terkenal sekali dengan istilah gotong-royong dan toleransi—saling membatu. Namun kampus yang dinamai kampus desa ini secara tidak langsung sedang tidak menerapkan apa yang menjadi kekuatan desa tersebut. Kampus tunduk pada kepasrahannya dan pesimismenya dengan beberapa statement yang dikeluarkannya sendiri, yakni, “Jika tidak mampu bayar, cuti saja.” Ini sama saja dengan seorang ayah berkata kepada anaknya, “jika tidak dapat makan, mati saja.”

Jika dikaitkan dengan kalimat pada baju hitam saya “Sendu di Desa” tadi, maka benarlah cesa sedang dihadapkan dengan ‘kepiluan’ dan ‘kesedihan’ mendalam. Kampus sebagai wadah pengetahuan yang dapat membedah segala persoalan di desa justru kini menjadi “hitam-pekat” bagi “terang” yang ada di desa.

Tentu parameternya bukan hanya terkait persoalan yang sedang dihadapi kampus dan mahasiswa terkait biaya kuliah untuk saya menilai desa, tetapi persoalan ini adalah sebuah ukuran menilai kampus desa yang tidak mampu memberikan asupan bagi desa secara baik dengan cara bekerja sama dengan orang-orang desa yang sedang mengenyam pendidikan di kampus desa.

Lalu siapa lagi yang akan berdiri tegak di depan kampus desa lalu berteriak “Jangan Khawatir! Desa juga Memiliki Kampus Sendiri?”