Masyarakat adat umumnya hidup pada lokasi geografis terpencil. Selain itu, mereka mempunyai kekhasan cara hidup yang terikat pada alam, yang acap kali dipersepsikan secara negatif berupa stigma oleh masyarakat luas, misalnya stigma kelompok anti pembangunan, tak mau berubah, udik, perambah hutan dan sebagainya. Stigma-stigma itu menjadi faktor pengucilan (eksklusi) terhadap masyarakat adat.

Pada sisi lainnya, ikatan masyarakat adat dengan alam membentuk dimensi magis-religius. Dimensi ini adalah kearifan lokal yang merupakan tata nilai, pengetahuan dan budaya, yang pada derajat tertentu diekspresikan sebagai spiritualitas masyarakat adat atau agama adat atau leluhur (Indigenous Religion).

Nyatanya, spiritualitas masyarakat adat masih belum diterima dalam kehidupan sosial lebih luas, terutama ketika berinteraksi dengan pemikiran konservatif dari agama-agama arus utama. Pemikiran konservatif itu sering kali membangun narasi bahwa agama leluhur beserta kearifan lokalnya adalah “penyimpangan” dari nilai-nilai agama mainstream, sehingga masyarakat adat adalah kelompok yang menyimpang. 

Situasi eksklusi ini berdampak pada keterbatasan akses masyarakat adat terhadap hak, yang beriringan dengan ketimpangan relasi sosial-politik, dimana masyarakat adat berada pada posisi minoritas (non-dominance). Isolasi secara sosial, politik dan kebudayaan pun terjadi, sehingga peminggiran ini bersifat sosial dan struktural.

Pada sisi lainnya, kerangka pengakuan (legal) masyarakat adat sebagai subjek hukum masih mempersyaratkan (conditionalities) penetapan oleh otoritas daerah, yang notabene mereka mesti menempuh pengakuannya melalui proses-proses politik di daerah. Akibatnya, pengakuan masyarakat sebagai subjek hukum untuk bisa mengakses sumber daya ekonomi (akses terhadap hak tanah) dan politik menghadapi tantangan yang cukup besar.

Dalam konteks itu, persoalan eksklusi masyarakat adat mengandung dua dimensi, yaitu dimensi sosial sekaligus struktural. Dimensi struktural terkait dengan muatan kebijakan dan prosedur hukum masih membatasi hak. Sedangkan dimensi sosialnya adalah deskriminasi dan marjinalisasi masyarakat adat dalam kehidupan sosial bersama.

Masyarakat Adat dan Upaya Desa Inklusif 

Desa merupakan institusi sosial, politik dan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat adat. UU Desa secara gamblang menyebutkan bahwa desa adalah perpaduan (hibridasi) dari institusi sosial dan pemerintahan yang bersifat otonom (local self-governance).

Sebagai institusi formal paling dekat dengan masyarakat adat, desa mempunyai peran strategis dalam proses-proses pembangunan, akses terhadap layanan dasar, sekaligus menciptakan kondisi demokrasi lokal, partisipasi kelompok-kelompok sosial dan inklusi sosial secara umum, terutama dalam hal mengatasi persoalan eksklusi masyarakat adat.

Secara empirik, setidaknya terdapat dua pola relasi masyarakat adat dengan institusi desa, yaitu; pertama, Pola relasi desa hybrid, dengan kecenderungan masyarakat homogen secara sosial dan tradisi. kedua, Pola relasi desa heterogen dengan kecenderungan posisi masyarakat adat yang minoritas dan inferior.

Pada pola pertama, masyarakat adat mempunyai prasyarat meningkatkan kapasitasnya dalam pengambilan keputusan di dalam institusi desa, dan sangat memungkinkan untuk mengubah status desa menjadi desa adat, sehingga bisa menjadi subjek dalam pemerintahan dan pembangunan. Sedangkan, pada model kedua, kelompok masyarakat adat banyak pada posisi inferior (minoritas), sehingga perlu adanya perangkat dan tindakan affirmatif untuk membuka ruang partisipasi masyarakat adat pada proses-proses pengambilan keputusan di desa. 

UU Desa sendiri membuka peluang proses inklusi sosial itu, baik di dalam hal Penataan Desa, Penyelenggaran Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa dan Pembuatan Peraturan Desa. Pada setiap aspek-aspek tersebut, UU Desa mewajibkan penyelenggara pemerintahan desa untuk bekerja dengan prinsip-prinsip demokratis, keadilan gender dan tidak diskriminatif, serta menyertakan kelompok marginal (termasuk masyarakat adat) dalam pengambilan keputusan (musyawarah) dan memperbolehkan masyarakat desa melakukan pengawasan (Zakaria dan Simarmata, 2015).

Artinya, UU Desa dalam konteks masyarakat adat tak hanya melulu soal pilihan status desa, apakah desa adat atau desa administratif, namun juga instrumen untuk membuka ruang proses demokratis, partisipatif termasuk aspirasi pelaksanaan prinsip-prinsip adat dan tradisi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan pembuatan kebijakan desa.

Jika dilihat lebih dalam tentang model relasi antara masyarakat adat dengan institusi desa, maka model kelembagaan desa memungkinkan untuk pengakuan desa adat, atau paling tidak desa bernuansa adat, seperti yang sedang berlangsung pada masyarakat Badui di Banten, dan Nagari di Sumatera Barat. 

Desa adat dan atau desa yang bernuansa adat tersebut sendiri juga tidak terlepas dari prinsip partisipasi dan demokrasi yang dimandatkan oleh UU Desa. Dalam konteks ini, adat menjadi semacam penyeimbang (check and balances) institusi formil desa dalam proses-proses pelaksanaan pemerintahan dan pembangun.

Pada kondisi dimana masyarakat adat berada pada posisi inferior, maka penerapan prinsip-prinsip demokratis-partisipatif menjadi penting. Kewajiban menyertakan kelompok marjinal masyarakat adat dalam musyawarah desa mutlak diterapkan sebagai upaya proses inklusi sosial. Proses-proses formal ditingkat desa ini kemudian mesti juga seiring dengan dialog antar komunitas baik pada ruang sosial budaya maupun pemerintahan.

Artinya, UU Desa membuka peluang untuk menerapkan inklusi sosial terhadap masyarakat adat, dengan memperkuat kelembagaan desa yang demokratis, partisipatif dengan menyertakan kelompok marjinal masyarakat adat.

Proses inklusif di tingkat desa tidak akan efektif tanpa dukungan Pemerintah Daerah. Peran pemerintah daerah menjadi penting untuk memperkuat proses partisipasi dan affirmasi bagi kelompok masyarakat adat, baik melalui dukungan kebijakan, asistensi kelembagaan serta dukungan anggaran daerah yang mumpuni. 

Artinya, peran Pemerintah Daerah sebagai otoritas paling dekat dengan desa dan masyarakat adat di desa mempunyai arti strategis sebagai pengejawantahan semangat inklusi dalam UU Desa. 

Kontribusi Pada Pembangunan Berkelanjutan

Penguatan desa yang inklusif terutama terhadap masyarakat adat berkontribusi pada pencapaian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan (suistainable development goals/SDGs). Setidaknya hal ini bisa dilihat pada tujuan 16 dan 15 sebagai berikut :

  • Kontribusi pada tujuan 16 SDGs : Promosi Keadilan, Perdamaian dan Masyarakat Inklusi

Hambatan struktural terhadap masyarakat adat, khususnya yang minoritas adalah penyebab kemiskinan dan peminggiran kelompok-kelompok ini dalam proses dan hasil pembangunan. Dalam konteks ini, penyebab kemiskinan dinilai secara kualitas, yaitu akibat dari lemahnya akses terhadap hukum (keadilan), kekerasan sosial, dan deskiriminasi, yang tidak semata-mata dinilai secara kuantitatif berbasis pendapatan kepala keluarga saja, sehingga problem kemiskinan masyarakat adat adalah problem struktural yang mesti dipecahkan dalam pendekatan struktural.

Strategi membuka akses masyarakat adat atas sumber daya, mendorong pengakuan hak dan kebijakan-kebijakan inklusif, terutama dalam hal kerangka regulasi desa dan pengakuan masyarakat adat adalah cara untuk memutus lingkar kemiskinan masyarakat adat dari hambatan-hambatan struktural tersebut.

  • Kontribusi pada tujuan 15 SDGs : Kehidupan atas Tanah

Tanah dan sumber daya alam bagi masyarakat adat adalah sumber kehidupan sekaligus identitas budaya. Tanah dan sumber daya alam menjadi penting bagi eksistensi ekonomi, budaya dan sosial masyarakat adat. Lemahnya pengakuan hak atas tanah dan sumber daya alam itu adalah penyebab utama konflik-konflik sumber daya alam.

Konflik-konflik tersebut melahirkan kerentanan dan potensi kekerasan terhadap masyarakat adat oleh kelompok-kelompok dominan, bisa itu koorporasi maupun kelompok sosial lain. Situasi ini mengakibatkan pengabaian dan deskriminasi hukum. Artinya tujuan kehidupan atas tanah tidak bisa dipisahkan juga dengan tujuan Promosi Keadilan, Perdamaian dan Masyarakat Inklusi.

Secara khusus, strategi pengakuan hak masyarakat adat terkait juga dengan perlindungan hak atas sumber daya alam. Pengakuan hak masyarakat adat (pengakuan subjek hak) menjadi semacam prasyarat perlindungan hak tanah dan sumber daya alam itu beserta perlindungan atas identitas mereka, karena memang saling terkait. Pengakuan ini memperkuat kapasitas hukum masyarakat adat dalam mengakses keadilan dan penyelesaian konflik, khususnya konflik tanah.

Dalam konteks ini, maka Strategi pengakuan masyarakat adat, selain berkontribusi pada tujuan SDGs kehidupan atas tanah, juga berkontribusi pada tujuan Promosi Keadilan, Perdamaian dan Masyarakat Inklusi.