Konflik politik antara negara dan rakyat memliki sejarah yang panjang. Konflik politik dalam arti yang sempit dimaknai sebagai perlawanan atau pertentangan dari kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan dengan kebijakan, sikap atau keputusan penguasa. 

Pada era modern, kekuatan masyarakat sipil sebagai kelompok yang bisa menekan kekuasaan, pada umumnya, telah terbukti memberikan pengaruh kepada penguasa untuk mempertimbangkan kebijakan yang ingin diambil atau bahkan menyerahkan kembali kekuasaannya kepada rakyat. 

Lihat saja gerakan-gerakan dalam bentuk aksi demonstrasi di negara-negara di dunia, seperti di Filipina tahun 1986, Cina pada tahun 1989, Korea Selatan 1987, Indonesia 1998, Georgia 2003, Sudan,, dan Alzazair pada awal 2019, serta yang terbaru di Hong kong dan Indonesia pada pertengahan dan penghujung tahun ini. 

Gerakan tersebut umumnya muncul akibat ketidakpuasan terhadap para elite politik di dalam pemerintahan yang dianggap semena-mena dalam mengelola negara. Dari beberapa demonstrasi tersebut, ada yang berjalan damai dan juga ada yang berujung ricuh hingga memakan korban nyawa.  

Di dalam prinsip demokrasi, demonstrasi merupakan sebuah kanal bagi elemen masyarakat untuk menyampaikan pendapat, gagasan, serta nilai yang dianut untuk ditujukan kepada pemerintah yang notabene sebagai perwakilan rakyat yang bertugas menjalankan roda pemerintahan. Demonstrasi pada umumnya disetting tertib dan damai. Namun tak jarak yang berujung pada bentrokan berdarah.

Kajian yang berjudul The '3.5% rule:' How a small minority can change the world oleh Erica Chenoweth, pakar politik di Universitas Harvard, memberikan pandangan bahwa gerakan damai atau tanpa kekerasan punya peluang berhasil dua kali lipat ketimbang strategi bengis. 

Ia memberikan contoh pada aksi penggulingan pemimpin Georgia Eduard Shevardnadze melalui revolusi Mawar pada tahun 2003, dan people power dalam menuntut mundurnya Presiden Sudan dan Alzazair pada awal tahun 2019. 

Salah satu aksi damai lainnya yang berhasil, yakni aksi pada tahun 1986 di Filipina yang menuntut Ferdinand Marcos turun dari takhta kekuasaanya. Chenoweth mengatakan, sebuah gerakan hanya butuh keterlibatan dari 3,5% populasi untuk memastikan perubahan arah angin politik.

Di Indonesia sendiri, aksi damai yang berujung pada keberhasilan peserta aksi dalam tuntutannya juga pernah terjadi. Sebut saja aksi 212 pada akhir tahun 2016 dan awal tahun 2017. Tuntutan mereka dalam mendesak pemerintah untuk mengadili Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dapat dikategorikan berhasil. 

Tidak sedikit yang mengatakan bahwa penguasa saat itu tertekan dengan dorongan massa dengan jumlah yang besar sehigga bisa memengaruhi proses jalannya hingga putusan peradilan. Secara keseluruhan, aksi tersebut tidak memunculkan bentrokan antara aparat keamanan dan peserta aksi.

Lalu kita berkaca pada rentetan aksi mahasiswa yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia dan Hong kong. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh teman-teman mahasiswa yang telah berjuang tanpa lelah dalam aksi tersebut, dapat saya nilai aksi dalam menolak pengesahan beberapa RUU yang dianggap bertentangan, tidak berjalan dengan damai. 

Hal ini barangkali bisa disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari persiapan dan sikap peserta aksi ataupun sikap dan langkah-langkah yang diambil aparat keamanan dalam menjaga keberlangsungan aksi. Bentrokan dan kerusuhan antara peserta aksi dengan aparat keamanan banyak terjadi. 

Beberapa kali bentrokan terjadi di depan gedung MPR/DPR Senayan, dan juga di beberapa daerah lainnya di luar Jakarta. Masih terngiang jelas di ingatan kita tentang jatuhnya korban nyawa terhadap dua orang mahasiswa peserta aksi yang terjadi di Kendari.

Begitu juga yang terjadi dalam demonstrasi di Hong Kong dalam menuntut agar RUU Ekstradisi tidak disahkan oleh pemerintah. Beberapa kali rentetan aksi unjuk rasa berakhir ricuh. 

Massa melampiaskan kemarahannya dengan menyasar kantor-kantor polisi dengan bom molotov. Tembakan gas air mata juga dilakukan oleh aparat keamanan ke arah para pengunjuk rasa yang menggunakan baju serbahitam dalam setiap aksinya. 

Tembakan peluru karet juga dilakukan oleh aparat, tidak hanya kepada para pengunjuk rasa, tetapi sasarannya juga mengarah kepada para pewarta yang saat itu sedang meliput dilapangan. Salah satu wartawan asal Indonesia juga menjadi korban hantaman peluru karet aparat keamanan yang terjadi pada Minggu (29/9/2019).

Walau berakhir ricuh, namun kedua aksi di Indonesia dan Hong Kong dalam mendesak pemerintah untuk membatalkan pengesahkan RUU bisa dianggap berhasil. Pemerintah Indonesia akhirnya membatalkan pengesahan RUU KUHP, RUU Lembaga Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Minerba. Begitu pula dengan Pemerintah Hong kong yang akhirnya membatalkan RUU Ekstradisi.  

Pada dasarnya, setiap kita tentu menginginkan sebuah perubahan tanpa harus berujung pada chaos. Perubahan yang besar tidak selamanya harus berdarah-darah hingga harus mengorbankan banyak nyawa didalamnya. Konflik politik antara negara dan rakyat bisa diselesaikan secara politik.

Berkaca pada berbagai aksi damai yang dikaji oleh Erica Chenoweth, masyarakat sipil mempunyai posisi tawar yang sangat besar. Secara keseluruhan, gerakan damai dapat menarik empati orang lebih banyak ketimbang perlawanan dengan kekerasan. 

Ia juga menyebutkan, hasil kajiannya menjelaskan bahwa metode damai punya peluang sukses 53% dibandingkan dengan perlawanan dengan kekerasan yang hanya 26%.

Namun hal tersebut juga harus disadari oleh pemerintah melalui institusi Kepolisian dalam melakukan penindakan jika terjadi kerusuhan dalam aksi, jangan sampai Kepolisian yang pada prisipnya dibentuk sebagai alat negara dalam menjaga kemanan masyarakatnya malah justru berbalik menyerang masyarakatnya.