Pasca bubarnya pemerintahan Orde Baru dua puluh tahun lalu, bangsa Indonesia kembali memasuki satu babakan baru dalam kehidupan berdemokrasi. Semangat reformasi yang menggebu-gebu pada masa itu dinilai banyak kalangan cukup berhasil dalam menampilkan wajah demokrasi yang sesungguhnya ke tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Momentum jatuhnya rezim Orde Baru dari gelanggang politik nasional pada tanggal 21 Mei1998 silam, secara perlahan juga telah membuka pintu kebebasan berekspresi yang selebar-lebarnya.

Upaya untuk menciptakan suatu tatanan kehidupan berbangsa yang lebih demokratis, adil, dan makmur, di satu sisi ikut pula mendorong munculnya berbagai ideologi dan pemikiran, baik yang berorientasi wawasan kebangsaan maupun politik-keagamaan tertentu.

Pada dasarnya, sebagian besar ide dan gagasan yang berkembang ketika itu mempunyai visi yang hampir serupa, yakni hendak mempertegas kembali tentang makna demokrasi yang berlandaskan prinsip tegak di atas kebebasan dan kemerdekaan.

Banyak orang percaya, bahwa demokrasi masa lalu tidak lebih dari sederetan trauma menakutkan yang tak boleh lagi terulang di masa mendatang. Demokrasi yang dikenal masyarakat Indonesia selama ini adalah demokrasi yang diinterpretasikan hanya untuk tujuan melanggengkan umur sebuah rezim.

Kebebasan berekspresi di tengah perbedaan bila tidak dibarengi dengan kedewasaan pikir dan keluhuran jiwa, maka ia berpotensi melahirkan sikap intelorensi dan eksklusivisme di tengah masyarakat Indonesia yang plural.

Bila kita mau sedikit jujur, kemerdekaan dan kebebasan berpendapat yang dulunya didamba-dambakan oleh hampir setiap orang di negeri ini, terbukti telah gagal secara cita-cita perjuangan. Hal itu dapat terlihat pada sepanjang dua dekade terakhir, di mana disharmonisasi dan intoleransi muncul menjadi isu-isu yang sensitif.

Selain itu, realitas menunjukkan bahwa pemerintah lengah dalam mengantisipasi pergerakan dan pertumbuhan paham-paham radikal bermuatan SARA (Suku, Ras, Agama, dan Antar Golongan) di Indonesia.

Maraknya kekerasan bermuatan SARA yang terjadi di Indonesia terkadang dikait-kaitkan dengan persoalan seputar bentuk dan sistem Negara. Padahal sejarah mencatat, perdebatan mengenai dasar dan bentuk negara Indonesia sudah selesai oleh para pendiri bangsa ini.

Pancasila merupakan harga mati dan telah disepakati sebagai filsafat bangsa serta acuan dalam bersikap di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Namun, akhir-akhir ini Pancasila sebagai ideologi negara yang sudah ketok palu, lagi-lagi dikorek akar sejarahnya, supaya orang "melek sejarah”, katanya.

Keberhasilan dalam mendemokrasikan Indonesia, tanpa disadari juga telah membuka kesempatan untuk tumbuhnya paham-paham kekerasan yang sarat dengan unsur SARA. Dengan alasan suatu keyakinan, misalnya, orang bersedia melakukan tindakan-tindakan yang barangkali itu sulit diterima akal sehat manusia.

Dewasa ini, isu-isu SARA tampaknya juga dimanfaatkan sebagai satu momen untuk menghantam pihak musuh atau mereka yang dianggap tidak sehaluan dalam soal pemikiran. Isu-isu SARA juga kerap kali digunakan untuk pengobar semangat perjuangan kelompok-kelompok tertentu yang notabenenya adalah mereka yang “alergi” Pancasila.

Realitas yang terjadi saat ini di tengah kehidupan masyarakat kita membuat banyak orang bertanya-tanya, ada apa dengan bangsa ini? Pengrusakan rumah ibadah, persekusi, penganiyaan, bahkan upaya percobaan pembunuhan terhadap tokoh dan jamaah agama yang tengah melakukan ibadah beberapa hari lalu membuat banyak orang merasa ngeri.

Kondisi yang demikian tentu tidak boleh dipandang sebelah mata oleh segenap bangsa ini, karena bagaimanapun dampaknya amatlah besar terhadap eksistensi dan nasib NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) di masa mendatang.

Indikasi mulai retaknya kerukunan antar umat beragama di tengah masyarakat Indonesia semakin kentara. Antar sesama pemeluk agama lain pun kini sudah saling mencurigai.

Ditambah lagi dengan datangnya tahun-tahun politik, membuat suasana bertambah rawan untuk pecahnya konflik bermotif SARA yang disertai kekerasan. Bila kondisi ini tidak segera diantisipasi secara serius oleh pemerintah dan tokoh lintas agama, bukan sesuatu yang mustahil perang saudara akan pecah di tengah masyarakat.

Sungguh sebuah ironi, Indonesia yang selama ini dikenal oleh masyarakat dunia sebagai negara paling tolerans dalam masalah menyikapi berbagai perbedaan (suku, agama, budaya, dan bahasa) justru hari ini mendapat stigma kurang baik.

Penilaian negatif tersebut jelas sangat merugikan bangsa kita sebagai sebuah bangsa yang beradab dan bermartabat. Indonesia, walaupun memiliki masyarakat dengan latar belakang yang berbeda-beda, namun tetap satu jiwa yaitu Bhineka Tunggal Ika.

Peran negara dalam upaya meredam berkembangnya sikap intoleransi dan ekstremisme, terutama yang menyinggung SARA yang kian hari kian terasa akhir-akhir ini, sangatlah diperlukan. Sebab, negara merupakan sumber kekuatan hukum yang dinilai mampu menyelesaikan semua persoalan bangsa yang terjadi hari ini maupun di masa mendatang.

Negara tidak boleh pandang bulu dalam melihat masalah ini. Siapa pun yang terbukti hendak merusak kedamaian dan kerukunan antar umat beragama yang selama ini sudah terjaga dengan baik, harus ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Biarkan Indonesia terus berjaya dengan segala macam perbedaan yang terdapat di dalamnya.