Status kebebasan di Indonesia pada tahun 2018, menurut Freedom House, tidaklah memuaskan yakni dinyatakan sebagai Partly Free (2018). Secara kuantitatif, skor Political Rights (Hak Berpolitik) tergolong bagus (yakni mendekati kebebasan). Berbeda hal dengan Civil Liberties (Kebebasan Sipil) yang mendekati ketidakbebasan.

Kebebasan sipil untuk berpartisipasi secara ekstra-parlemen di dalam tatanan sosial-politik sarat dengan konflik. Di satu sisi, konflik itu nampak tak seimbang; negara (beserta media) begitu hegemonik sehingga berhasil merebut dukungan banyak anggota masyarakat. Sipil yang menggunakan hak bersuaranya kemudian ditekan setekan-tekannya oleh negara, swasta, dan ironinya, sesamanya juga.

Hal itu dapat dilihat pada awal bulan Desember 2018. Konflik antara pemerintah, ormas, dan mahasiswa (Aliansi Mahasiswa Papua dan beberapa organisasi lainnya) terjadi di Surabaya. Banyak dari masyarakat kita, kemudian, dengan mudah percaya bahwa para mahasiswa-lah yang salah, terburu-buru, terlalu ­su’udzon, dan seterusnya. Padahal, aksi damai mahasiswa Papua itu diludahi oleh bambu, kaca, dan benda keras yang sengaja dilempar sehingga bercucuran darah.

Ada apa dengan masyarakat, ketika, sebagaimana yang diposting melalui Instagram oleh Surabaya Melawan, dua orang mahasiswa dihilangkan? Ada apa masyarakat ketika penghilangan ini disebut hoax yang disalinglemparkan antara humas kepolisian dan organisasi mahasiswa? Jawabannya, tidak banyak yang tau dan banyak yang memihak begitu saja kepada kepolisian, lalu menaruh curiga kepada para aktivis.

Pentinglah, oleh sebab itu semua, untuk meninjau kembali posisi masyarakat sipil dalam hal demokrasi.

Meninjau Ulang Demokrasi dari Masyarakat Sipil

Apa yang perlu dicatat dari Human Rights Watch (HRW) terkait Indonesia adalah “bahwa kalangan minoritas terus menghadapi pelecehan, intimidasi, dan kekerasan yang dilakukan kelompok militant Islam, pejabat, dan aparat keamanan” (2018). Terkait dengan konflik mahasiswa-kepolisian di Surabaya, sesungguhnya pejabat pemerintahan Indonesia, melanjutkan keterangan HRW, “membatasi akses wartawan asing dan pemantau hak asasi manusia ke Papua”.

Pembatasan akses informasi mengenai Papua menyebabkan media menjadi sangat dependen terhadap informasi dari kepolisian dan militer (Abdulsalam, 2018). Kasus pembunuhan puluhan pekerja di Kabupaten Nduga pada 2 Desember lalu adalah contohnya. Temuan lebih lanjut mengenai sumber informasi terkait Papua lebih mencengangkan; pada pemerintahan Jokowi banyak bermunculan media “siluman” di Papua yang sarat akan propaganda (Abdulsalam, 2018).

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya mencatat bahwa negara dan aktor non-negara menghalang-halangi hak kebebasan berekspresi dan berpendapat seperti yang dilakukan kepada Aliansi Mahasiswa Papua di Kota Malang dan Surabaya (Habibullah, et al., 2018). Pembubaran dan represifitas juga diterima oleh peserta Aksi Kamisan. Tuduhan-tuduhan PKI dan Gerwani begitu mudah dilancarkan dari aktor non-negara itu, seolah-olah semua pejuang demokrasi dan HAM adalah cikal-bakal penggelut komunis.

Perlu juga dicatat juga bahwa janji penuntasan kasus HAM berat pada masa lalu hanyalah sebatas impian yang diperindah-indah. KontraS mengungkapkan bahwa menjelang berakhirnya masa pemerintahan Jokowi-JK tidak ada satu pun kasus yang berhasil dibawa ke Pengadilan HAM Ad Hoc serta menggiring para pelaku untuk diadili (KontraS, 2018).

Jangankan kasus HAM berat, pembela HAM dan demokrasi yang jauh lebih ringan saja bermunculan dalam bentuk kriminalisasi, sebagaimana dalam catatan LBH Surabaya. Di Jawa Timur, sejumlah masalah banyak menimpa rekan-rekan aktivis seperti Anindya S. Joediono, Budi Pego, Aktivis FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) Surabaya, dan warga waduk sepat.

Jadi, dalam perjalanannya, kebebasan kita tidak genap, terus ditekan, bahkan kemanusiaan tak begitu diperhatikan. Kemanusiaan bagi sejumlah orang di Indonesia ditunda-tunda, bahkan tidak dihargai. Hal ini juga terjadi pada orang-orang yang berusaha membantu korban penindasan semacam ini. LBH Surabaya menginterpretasi bahwa ini semua menunjukkan tidak adanya komitmen negara dalam melindungi warga masyarakat yang memperjuangkan haknya.

Kira-kira, bagaimana respon masyarakat Indonesia terkait hal ini? Atau mungkin pertanyaan yang lebih tepat: apakah banyak dari kita tau dan peduli akan ini semua?

Menurut Freedom House, partisipan dalam perkumpulan yang mendukung kelompok minoritas atau topik sensitif umumnya mengalami mengalami intimidasi atau kekerasan dari vigilante garis keras atau polisi. Tidak hanya pada 2017 saja, penangkapan dan penahanan kepada mahasiswa Papua serta aktivis yang berpartisipasi dalam protes terkait Papua masih terus ada sebagaimana pada tanggal 1 dan 2 Desember lalu.

Sedangkan itu, melanjutkan sebelumnya, pihak keamanan dan pertahanan negara justru “aman” dan “dipertahankan”. Militer yang melakukan kekerasan kepada penduduk memang diadili dalam pengadilan militer. Namun itu terjadi tidak secara adil dan seringkali sekedar menerima hukuman ringan. Pantas saja skor pada illegitimate use of physical force adalah salah satu skor terendah.

Di Papua sendiri, mengutip dari Tirto.id (Kurniawan, 2018), pelanggaran HAM masih kerap terjadi. Persoalan pada pihak keamanan dan pertahan masih ada. Dalam kasus-kasus kekerasan bersenjata pun pemerintah tidak melakukan identifikasi dan bedah persoalan yang mendalam. Yang terlontar biasanya adalah kesimpulan simplistis bahwa kekerasan bersenjata dilakukan oleh "kelompok kriminal bersenjata".

Hubungan antara Indonesia dan Papua seperti hubungan kolonial (Supriatma, 2018). The Juice Media (2018) menyampaikan melalui videonya bahwa terdapat pemilihan palsu di mana sekelompok penduduk Papua ditodong pistol di kepala mereka untuk “memilih” menjadi bagian dari Indonesia. Selama puluhan tahun terjadi pembunuhan, pemerkosaan, penculikan, penyiksaan, pembakaran kampung. Tragisnya, orang Indonesia tidak tidak sadar dengan kolonialisasi yang dilakukannya, lalu hanya menyalah-nyalahkan pihak asing.

Selain persoalan pada keamanan dan pertahanan, masyarakat kita diselimuti oleh bayang-bayang UU ITE ketika hendak menyampaikan sesuatu melalui elektronik. SAFEnet mencatat bahwa UU kontroversial itu memakan korban-korban yang sangat penting dalam perjuangan kemasyarakatan di Indonesia. Dua orang aktivis dan jurnalis menjadi terjerat kasus UU ITE, sedangkan mereka beralasan baik untuk masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan bahwa:

Pola pemidanaan kasus UU ITE ada bermacam-macam contohnya dengan bentuk balas dendam, barter kasus, membungkam kritik, shock therapy dan persekusi kelompok. Rudy Lombok dilaporkan oleh Badan Promosi Pariwisata Daerah NTB karena beliau menemukan dugaan penyalahgunaan anggaran dan rekening pribadi di badan tersebut, Ichwansyah (Jogja) diancam dengan UU ITE karena memperjuangkan hak-hak pekerja. Di dalam prosesnya banyak terjadi intimidasi berupa penahanan di saat status korban masih sebagai saksi bahkan tiba-tiba berstatus tersangka padahal korban tidak pernah diminta keterangan.” (Safenet Voice, 2018)

Dari keseluruhan pelapor, menurut Tirto.id (Gerintya, 2018), 35,92% adalah pejabat negara. Pelapor awam tercatat mencapai 32,24 persen. Dilaporkannya seseorang oleh pejabat negara diawali dari ujaran ekspresi dan kritik atas kinerja atau posisi pejabat tersebut.

Baru-baru ini juga seorang aktivis lingkungan, Budi Pego, dihukum dengan tuduhan bahwa dirinya menyebarkan ajaran komunisme. Walhi mencatat bahwa terdapat 163 aktivis lingkungan yang dikriminalisasi sepanjang tahun 2018 (Alaidrus, 2018).

Jumlah aktivis sangatlah sedikit, dan malangnya, mereka menerima sejumlah kedzaliman dari sesama manusia, dari sekitarnya, dari penguasa, dari swasta. Lebih menyedihkannya lagi, teriakan mereka akan adanya abuse itu disepelekan banyak orang. Tak jarang, luka-luka yang mereka peroleh dianggap pantas diterima.

Kondisi ini sangatlah berbeda dari orang-orang pada masa Yunani Kuno yang terkenal dengan demokrasinya; mereka menggunakan parrhesia-nya, yaitu, sebagaimana penjelasan Foucault (2018), hak berbicara yang jauh lebih berbahaya tapi sangat dihormati dan disegani.

Parrhesia Yunani Kuno dan Parrhesiastes Kontemporer

Pada masa Yunani Kuno, para pengguna parrhesia (disebut juga sebagai parrhesiastes) adalah orang-orang yang sangat penting dalam proses demokrasi. Mereka inilah yang menentang raja, peramal, dan dewa-dewa. Mereka bagai nabi; para penyampai kebenaran tanpa embel-embel dari Tuhan.

Parrhesiastes bukanlah sekedar para penyampai kebenaran seperti dosen yang menjelaskan suatu teori sosial, atau polisi yang menyatakan salah kepada orang yang melanggar rambu-rambu lalu lintas. Foucault memperjelasnya dengan contoh:

“…seorang guru tatabahasa mungkin menyampaikan kebenaran kepada anak-anak didiknya, dan mungkin memang tidak diragukan lagi bahwa apa yang ia ajarkan ini benar. Kendati ini…ia bukan seorang parrhesiastes. Namun, tatkala seorang filsuf berbicara dihadapan seorang penguasa, dihadapan seorang tiran, dan menegaskan bahwa tiraninya mengganggu dan tidak menyenangkan karena tirani tidak sejalan dengan keadilan, maka sang filsuf telah berbicara benar, dan lebih dari itu, juga mengambil risiko (karena sang tiran dapat saja menjadi murka, mungkin menghukumnya, mungkin mengasingkannya, mungkin membunuhnya).” (2018)

Paling tidak, terdapat lima ciri yang perlu dicatat tentang parrhesiastes. Pertama, mereka adalah orang-orang yang terus terang terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Artinya, mereka memikirkan sendiri idenya, dan mereka pula yang menyampaikan isi pikirannya. Parrhesiastes menyusun sendiri ketatabahasaannya dan menjaga diskursus kebenaran yang ada di dalamnya. Jadi, dia bukanlah orang yang berusaha memperindah kata-katanya agar persuasif layaknya retorika. Keterusterangan.

Kedua, pikiran yang disampaikannya itu, secara koinsidental, benar. Mereka tidak hanya berpikir dan menyampaikan isi pikirannya, tetapi justru isi pikirannya itu memanglah benar. Para penyampai kebenaran ini, berbeda dari tradisi modern yang serba curiga dan skeptik terhadap kebenaran, dinilai benar karena mereka memiliki moral sebagai (1) orang yang mengetahui kebenaran, dan (2) orang yang menyampaikan kebenaran.

Dalam tradisi Yunani Kuno, paling tidak mereka haruslah warga negara pada negaranya dan tidak berstatus budak. Dalam pemerintahan monarkis, hanya mereka yang berstatus tertentu (yakni penasihat kerajaan) yang dapat disebut sebagai parrhesiastes terhadap raja. Begitu pula alasan mengapa Foucault mencontohkan filsuf dalam menentang seorang tiran. Bukti kebenaran mereka adalah moral pembawa dan penyampai kebenaran.

Ketiga, parrhesiastes adalah orang yang berani menghadapi bahaya. Ketika mereka tau bahwa pengungkapan kebenaran itu penuh risiko karena yang dihadapinya adalah seorang rektor, seorang pejabat kepolisian, seorang pejabat negara, seorang yang lebih berkuasa daripada diri mereka, maka mereka tidak lantas mundur. Melainkan tetap dengan lantang mengatakan, layaknya filsuf tadi, tentang apa yang benar. Jadi, mereka adalah orang-orang yang siap menghadapi risiko, bahkan risiko kematian.

Keempat, mereka adalah penyampai kritik, yang artinya kata-kata mereka dapat menyakiti atau menimbulkan masalah pada pihak yang dihadapi. Dalam hal ini penting untuk dicatat bahwa hubungan kritik antara parrhesiastes dan pihak itu adalah hubungan rendah-tinggi; parrhesiastes lebih rendah daripada yang satunya (misalnya, mahasiswa-dosen, aktivis-walikota, dan semacamnya).

Terakhir, parrhesiastes merasa bahwa upaya penyampaian kritik itu adalah suatu kewajiban. Murni dari dirinya. Diskursus yang melekat dalam parrhesia adalah bahwa kebenaran, bagaimana pun itu, penting untuk disampaikan.

Kontras dari itu, pe-normal-an yang terjadi sedari sekolah hingga hidup bebas sebagai manusia mandiri malah banyak melahirkan aktor-aktor yang abai dalam demokrasi di Indonesia. Jutru melahirkan para pendukung rezim sekalipun itu agak otoritarian. Di sisi lain, aktivis menjadi minoritas yang terus-menerus diasingkan.

Tidak sedikit dari kita berpikir bahwa pemerintah sudah melakukan yang terbaik sehingga sebaiknya kita dukung saja; bahwa melawan orang yang lebih “tua”/berkuasa tidak baik; bahwa polisi/militer selalu untuk kebaikan masyarakat; bahwa Indonesia sedang baik-baik saja; bahwa sistem hukum sudah begitu mapan; bahwa yang penting dalam hidup adalah ibadah, ekonomi, dan keluarga. Para penguasa dipandang sebagai pihak yang lebih tau dan lebih bijak atas segala keputusannya.

Dalam negara “demokrasi” ini, oleh karenanya, aktivis dapat menerima kecaman dimana-mana, tidak dipercaya dan dipandang sinis oleh masyarakatnya sendiri. Dianggapnya bahwa mereka mengganggu kestabilan, bahwa mereka menghambat jalannya pembangunan, dan semacamnya. Ironinya, banyak dari pengecam itu adalah orang-orang yang tidak mau mengenal langsung tindakan ekstra-parlementer ini. Mereka terjebak dalam diskursus maha benar itu.

Di sisi lain, dan masih menjadi akibat dari pernyataan sebelumnya, negara semakin memperkuat cengkramannya menuju titik yang lebih hebat lagi. UU ITE dan isu tentang lowongan pekerjaan, misalnya, adalah maha karya untuk mendisiplinkan masyarakat untuk menjadi apolitik. Jumlah aktivis semakin ditekan, mengecil, dan penuh bayang-bayang masa depan suram.

Bisa dibayangkan betapa susahnya aktivis menjalani hidup yang dipenuhi tekanan dari sesama masyarakat. Belum lagi kalau ada intel yang mengintai. Lengkap sudah tekanan terhadap praktik ekstra-parlemen. Mau tidak mau, kebebasan sipil menjadi hal yang semu karena takut sana-sini.

Padahal, aktivis adalah parrhesiastes kontemporer yang kita miliki di masa “demokrasi” ini. Mereka memiliki kualitas sebagai pencari dan penyampai kebenaran. Bahkan seringkali penginisiasi perubahan sosial-politik. Sayangnya, kehidupan “demokratis” ini terlalu bias oleh pembangunan yang indah nan nyaman. Terlalu bias oleh moral-moral apik penguasa yang dipresentasikan oleh media. Kekuasaan hegemonik, kemudian, berhasil dilancarkan; negara berhasil merebut political consent dari masyarakat sipil.

Maha benar penguasa beserta jejaringnya. Khawatir jadi otoritarian. Atau sangat oligarkis.

Referensi

Buku

Foucault, M. (2018). Parrhesia: Berani Berkata Benar. (J. Pearson, Ed., & H. Cahyadi, Trans.) Serpong: Marjin Kiri.


Situs

Abdulsalam, H. (2018, Desember 7). Kabut Informasi di Papua. Retrieved from Tirto.id: https://tirto.id/kabut-informasi-di-papua-dbbS

Abdulsalam, H. (2018, Desember 7). Merekam Kekerasan di Papua. Retrieved from Tirto.id: https://tirto.id/merekam-kekerasan-di-papua-dbbT

Alaidrus, F. (2018, Desember 11). Walhi: Pemerintah Jokowi Masih Abai Tangani Persoalan HAM. Retrieved from Tirto.id: https://tirto.id/walhi-pemerintah-jokowi-masih-abai-tangani-persoalan-ham-dbE5

Freedom House. (2018). Freedom in the World 2018. Retrieved from Freedom House: https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/indonesia

Gerintya, S. (2018, Oktober 18). Periksa Data: Jerat UU ITE Banyak Dipakai oleh Pejabat Negara. Retrieved from Tirto.id: https://tirto.id/jerat-uu-ite-banyak-dipakai-oleh-pejabat-negara-c7sk

Habibullah, A. W., Sahura, Shalihin, H., Soleh, M., Kurniawan, J., & Mutiaraningtyas, Y. (2018). CATAHU: Lonceng Kematian Keadilan. (A. W. Habibullah, & Sahura, Eds.) Surabaya: Lembaga Bantuan Hukum Surabaya. Retrieved from https://drive.google.com/file/d/1hep8XY1IsKuqI4hJWILDZBXUIJjuYKVe/view

Human Rights Watch. (2018). Indonesia. Retrieved from Human Rights Watch: https://www.hrw.org/id/asia/indonesia

KontraS. (2018, Desember 11). Mendesak Presiden Joko Widodo Menyelesaikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. Retrieved from KontraS: https://kontras.org/2018/12/11/mendesak-presiden-joko-widodo-menyelesaikan-kasus-pelanggaran-ham-berat-masa-lalu/

Kurniawan, F. (2018, Desember 6). Periksa Data: Kekerasan Bersenjata yang Terus Terjadi di Papua. Retrieved from Tirto.id: https://tirto.id/kekerasan-bersenjata-yang-terus-terjadi-di-papua-da75

Safenet Voice. (2018, November 4). [Rilis Pers] PAKU ITE Serukan Hapus Seluruh Pasal Karet UU ITE. Retrieved from SAFEnet: http://id.safenetvoice.org/2018/11/rilis-pers-paku-ite-serukan-hapus-seluruh-pasal-karet-uu-ite/

Supriatma, M. (2018, Desember 2). Kolonialisme Primitif di Indonesia. Retrieved from GEOTIMES: https://geotimes.co.id/komentar/papua/


YouTube

The Juice Media: https://www.youtube.com/watch?v=QjU8R8oj328