Sampai saat ini harus diakui bahwa sistem ekonomi, khususnya dalam sistem produksi, yang berlaku secara global di dunia adalah (masih) kapitalisme. Meskipun telah terjadi krisis berulang kali, namun sistem kapitalisme terus bertransformasi dan tetap bertahan. Oleh sebab itu menarik untuk mempelajari gerakan buruh dalam adaptasi terhadap transformasi dan bertahannya sistem ekonomi produksi kontemporer yang masih kapitalistik. 

Dalam tulisan ini, mempelajari dan menganalisis salah satu gerakan buruh di Indonesia yang bertahan dan ada sampai sekarang, yaitu Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI). Dalam mengumpulkan informasi untuk mendapatkan data penelitian, dilakukan dengan observasi langsung ke Sekretariat FPBI, wawancara dengan para Aktivis Buruh FPBI, dan studi dokumentasi serta literatur yang tersedia baik cetak maupun elektronik (internet). Penelitian ini dilakukan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. 

Bagaimana gerakan buruh melihat transformasi korporasi kapitalistik saat ini? Diantara transformasi korporasi kapitalistik menurut FPBI adalah (1) adanya liberalisasi pasar tenaga kerja; (2) kecenderungan sebuah korporasi kapitalistik untuk mengembangkan perusahaan mereka dengan membentuk anak-anak perusahaan meskipun memproduksi komoditas yang sama dan atau (sub) komoditas yang mendukung produksi komoditas utama mereka, dan (3) kecenderungan berbagai korporasi yang secara fisik tempat produksinya berkumpul di lokasi yang sama atau berdekatan.

FPBI sampai saat ini telah memiliki kantong gerakan atau cabang organisasi di tujuh provinsi di Indonesia, yaitu: Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). FPBI mayoritas beranggotakan tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Dasar (SD), dan Perguruan Tinggi (PT). 

Saat ini jumlah anggota 5.000-an orang (2018) di seluruh provinsi. Anggota yang tidak atau belum bekerja dan mengurus organisasi disubsidi dengan besaran yang diputuskan dalam kongres tiga tahun sekali. Pemilihan tiga tahun sekali untuk pelaksanaan kongres ini ditentukan setalah menilai bahwa kepengurusan selama satu sampai dua tahun saja dianggap tidak cukup untuk menjalankan program-program organisasi. Sedangkan alternatif untuk empat sampai lima tahun sebagai satu periode kepengurusan dinilai terlalu lama dan menyebabkan proses regenerasi menjadi lambat.

Untuk pengurus yang sedang atau sudah bekerja hanya disubsidi untuk biaya operasional. Uang kas organisasi berasal dari pengumpulan iuran seluruh anggota dengan besaran 12.000 rupiah per orang setiap bulan. Penentuan besaran angka iuran tersebut dilakukan dengan pendekatan penghitungan kebutuhan organisasi setiap bulan. 

Uang kas organisasi biasanya digunakan dan didistribusikan untuk biaya pelatihan-pelatihan yang rutin dilakukan setiap tahun, kunjungan ke daerah sebagai studi perbandingan gerakan dengan organisasi lainnya, konsolidasi organisasi secara internal maupun eksternal dengan organisasi gerakan lainnya, termasuk operasional sekretariat dan subsidi bagi para pengurus organisasi, dan sebagainya.

Selain pengorganisasian para buruh sebagai anggota, FPBI juga berusaha untuk mengorganisasikan orang lain yang bekerja bukan satu perusahaan atau korporasi tertentu. Kategori spesifiknya adalah mereka yang sebenarnya juga buruh namun bukan pada perusahaan atau korporasi besar, atau di perusahaan atau korporasi tempat mereka bekerja belum atau bahkan tidak ada serikat pekerja atau organisasi buruhnya. 

Termasuk mereka para buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pengorganisasian tersebut dilakukan dengan membentuk organisasi Serikat Buruh Luar Pabrik atau Perusahaan (SBLP).

FPBI tergabung dalam konfederasi namanya Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) untuk di sektor buruh. Sementara di multi sektornya ada Komite Perjuangan Rakyat (KPR) yang di dalamnya ada Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), FPBI (buruh), Kesatuan Perjuangan Organisasi Pemuda (KPOP), dan Serikat Pekerja Kereta Api Jabodetabek (SPKAJ) yakni organisasi buruh kereta api di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. 

Dengan harapan bisa meluas ke persatuan rakyat lainnya. Faktor yang mempengaruhi dan membuat FPBI beraliansi atau berkoalisi dengan SMI dan KPOP di KPR adalah adanaya program dan isu bersama. Program bersamanya misalnya kajian bersama, pelatihan bersama, dan lain-lain. Sedangkan isu bersama diantaranya adalah penyikapan masalah kenaikan harga dan sebagainya. Sejauh ini, dalam aliansi tersebut tidak pernah sampai mendiskusikan tentang ideologi secara langsung, namun baru sebatas diskusi mengenai kajian ekonomi politik.

Perluasan gerakan yang dilakukan FPBI untuk multisektor mengarah pada perluasan ormas-ormas lainnya juga. Maksudnya adalah organisasi buruh lainnya, organisasi petani, organisasi pemuda, organisasi mahasiswa, organisasi perempuan, dan lain-lain. Saat ini sudah berproses untuk mewujudkan perluasan gerakan multisektor tersebut. Sudah direncanakan bahwa pada Kongres I (pertama) KPR tahun 2018, perluasan itu akan dimulai dalam langgam politik multisektor yang mempunyai kesamaan nilai dan program perjuangan.

Ketika wawancara dilakukan dengan para Aktivis Buruh di FPBI, Peneliti juga berdiskusi dengan mereka tentang kemungkinan ke mana arah perjuangan FPBI. Secara teoritik, sesungguhnya masalah utama Buruh adalah dalam relasi produksi yang tidak adil ketika dihadapkan dengan para Pengusaha atau Korporat. Sebuah perusahaan atau korporasi yang merugikan Buruh atau ketidakadilan dalam relasi produksi dengan para Pengusaha dan Korporat adalah prinsip diperbolehkannya kepemilikan perusahaan atau korporasi oleh satu individu atau sekelompok orang saja. 

Sedangkan Buruh hanyalah pekerja upahan yang tidak memiliki saham, tidak memiliki kuasa dalam proses produksi, bahkan tidak memiliki kuasa atas produk yang dihasilkan sampai dengan distribusinya yang menghasilkan keuntungan. Oleh sebab itu, secara sederhana, akhir dari perjuangan Buruh dalam konteks relasi produksi sampai distribusi dapat dipahami melalui jargon: "Dari Pekerja Korporasi Menjadi Pekerja Koperasi".